Kepresidenan Joe Biden Dan Dampaknya Atas Hubungan Amerika Serikat-Republik Indonesia

Suara Publik  JUM'AT, 13 NOVEMBER 2020 , 01:19:00 WIB

Kepresidenan Joe Biden Dan Dampaknya Atas Hubungan Amerika Serikat-Republik Indonesia

Capres Amerika terpilih Joe Biden/Net

RMOLBANTEN Walaupun belum diumumkan resmi, Joe Biden dalam waktu dekat akan menggantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Tantangan terbesar pemerintahan di dunia, termasuk Republik Indonesia adalah menyikapi sebuah hubungan bilateral yang baru. Pada umumnya mereka sudah terbiasa dengan kepemimpinan Donald Trump, yang walaupun tegas dan berapi-api, namun dalam kenyataannya memberikan kepastian hukum bagi dunia.

Diperkirakan hubungan AS-RI akan berjalan normal, karena tiga alasan berikut. Pertama, Joe Biden akan terkuras energinya menyelesaikan masalah-masalah di dalam negeri. Kedua, keharusan AS menyikapi banyaknya masalah internasional yang belum tuntas, akibat mundurnya Donald Trump dari berbagai kesepakatan internasional. Ketiga, ditengah terkurasnya energi itulah baru Biden memiliki kebijakan yang jelas atas RI, negara yang kokoh menjunjung tinggi politik bebas aktif.

Tantangan Joe Biden di dalam negeri

Di tingkat domestik, pekerjaan rumah Biden memang luar biasa, yang diperkirakan baru dapat dituntaskan antara 6-12 bulan, yang karenanya membuat AS banyak menahan diri, sehingga tak akan banyak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain.  

Pertama, aspek psikologis. Biden harus menyelesaikan sengketa antar masyarakat, yang terbentuk akibat panjangnya masa  penjaringan dan kampanye pilpres, mulai dari pencalonan tingkat partai, hingga penghitungan suara yang sangat menguras energi masyarakat di dalam negeri. Kemudian, merangkul seluruh masyarakat Amerika Serikat  yang telah terkotak-kotak dalam Blue States dan Red States, guna selanjutnya menjadi United States. Untuk aspek ini, Joe Biden dan Kamala Harris perlu langsung melibatkan diri, sesuai janji keduanya saat menembus angka 270 sebagai syarat memimpin negeri. Akhirnya, mengoptimalkan tugas Wakil Presiden bersama mantan Presiden Obama untuk secara langsung menangani hubungan antar masyarakat majemuk.

Kedua, aspek kesehatan dan ekonomi. Biden perlu segera memberlakukan berbagai stimulus ekonomi atas mereka yang terkena pandemi Covid-19, terutama sekali masyarakat usia senior dan masyarakat kulit berwarna. Sekaligus pula, memberikan bantuan bagi para pelajar yang terdampak krisis ekonomi, serta memberlakukan sistem pajak progresif bagi penduduk kaya, guna mengurangi kesenjangan sosial.

Ketiga, aspek hukum. Biden harus siap menghadapi gugatan Presiden Donald Trump di peradilan tinggi tingkat negara bagian, hingga Mahkamah Agung. Sekaligus pula, melanjutkan reformasi Kepolisian pasca pembunuhan George Floyd, serta reformasi  atas sistem peradilan yang dirasakan tidak berpihak pada masyarakat kulit hitam.  Selanjutnya, Biden melakukan sosialisasi akan pentingnya membangun keamanan dan ketertiban masyarakat, tanpa perlu mengandalkan kelompok sipil bersenjata,  termasuk mengetatkan penggunaan senjata.

Keempat, aspek diplomatik. Dalam hal ini, menseleksi ulang pejabat puncak di  Kementerian dan lembaga strategis seperti Gedung Putih, Pentagon, State Department, karena 25 persen dari mereka selama ini adalah loyalis Donald Trump.

Selanjutnya, melakukan rancang bangun diplomasi global, dengan menempatkan Amerika Serikat sebagai adi kuasa, yang secara langsung berseberangan dengan Republik Rakyat China. Pada saat yang sama, melakukan evaluasi atas kebijakan global Amerika Serikat perihal Lingkungan Hidup dan Energi Terbarukan, Nuklir Iran, Perdamaian di Semenanjung Korea, dan Perdamaian di Timur Tengah. Termasuk juga, membangun citra internasional baru dengan mengoptimalkan diplomasi publik, di mana Joe Biden dan Kamala Harris adalah figur yang berkualitas, taat hukum internasional, berwibawa, dan mampu memimpin Amerika Serikat di abad 21, menuju sebuah kehidupan dunia yang lebih baik.

Kepresidenan Joe Biden dan diplomasi di tingkat global

Tampaknya, AS akan banyak menghadiri Konperensi Tingkat Tinggi dunia, guna mengokohkan kepemimpinannya di NATO, Indo-Pacifik, Timur Tengah dan Afrika, termasuk Asia  Asia Tengggara, dan Asia Timur.   

Bagi Biden, kehadirannya di forum seperti Asean Summit dan East Asian Summit memungkinkannya mempertahankan kepemimpinan secara simbolik, dengan resiko menempatkan dirinya sebagai matahari kembar dengan Xi Jin-ping.

Diperkirakan Biden akan mencoba mengobati kekecewaan negara-negara yang konsisten dengan ide-ide KTT Bumi, North America Free Trade Agreeent (NAFTA), dan Trans Pacific Partnership (TPP), dengan pada saat yang sama mengembalikan rasa percaya mereka atas kepemimpinan globa AS.

Kepresidenan Joe Biden dan hubungan Amerika Serikat-Republik Indonesia

Diperkirakan hubungan AS-RI akan biasa-biasa saja, karena secara sejarah, hubungan tersebut turun naik, sesuai bertemu tidaknya kepentingan nasional kedua negara. Namun bagaimanapun juga, AS adalah penting bagi RI karena AS merupakan negara adi kuasa, memiliki hak veto di DK-PBB, dan memiliki jaringan koalisi diplomatik dan aliansi militer di tingkat global. Hubungan bilateral itu sendiri pernah naik dan turun di masa lalu, sehingga pemerintah RI tidak akan kaget dalam hal pemerintahan Joe Biden melakukannya lagi.

Indikator naik antara lain adalah saat AS tidak mendukung sekutunya dalam NATO, yakni Belanda, saat RI merebut Irian tahun 1959-1962. Selanjutnya, saat peralihan dari Presiden Sukarno ke Presiden Suharto tahun 1965, serta pembentukan ASEAN tahun 1967. Kemudian, dukungan AS atas integrasi Timor Portugis kedalam NKRI tahun 1975, serta penolakan atas berbagai Resolusi Timor Timur di Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB dari tahun 1976-1998. Masih pada indikator baik lainnya adalah koalisi AS-RI dalam pembentukan APEC tahun 1993-1997. Terakhir, pemberlakuan kembali GSP atas RI di akhir Oktober 2020, yang berdampak pada kebangunan UKM RI.

Untuk indikator turun, contohnya adalah saat AS terus mengkritisi praktik HAM di dalam negeri RI, terutama sekali menyangkut kematian seputar G 30S/PKI, serta dikaitkannya penjualan alutsista dengan praktik HAM di dalam negeri RI. Kemudian, tekanan AS pada ekonomi RI saat kejatuhan pemerintahan Presiden Suharto, yang dilakukan AS bersama IMF dan World Bank. Selanjutnya lagi, saat AS mempermalukan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, dengan menolak kehadirannya walaupun telah mendapatkan visa dan undangan resmi dari mitra kerjanya di AS.

Terlepas dari indikator naik dan turun tersebut, pertanyaan penting yang perlu diberikan pada pemerintah RI adalah sebagai berikut. Pertama, punyakan kita kepentingan nasional atas Amerika Serikat?. Kedua, jika sudah punya, bagaimanakah kita menempatkan diri sebagai mitra AS tersebut?. Negara berkembang?. Kekuatan baru di Asia?. Pimpinan tradisional ASEAN?. Mitra Strategis?. Atau Non-Blok tapi hatinya condong ke AS?. Ketiga, jika kita sudah memiliki kepentingan nasional atas AS, bagaimanakah turunan dari kepentingan nasional  tersebut pada tingkatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan?.  Keempat, untuk untuk tingkat turunan dari kepentingan nasional tersebut, sudahkah kita mengidentifikasi aktor-aktor di dalam negeri di tingkat Kementerian, Lembaga, Dunia Usaha, Kota, Perguruan Tinggi, yang berpotensi memelihara hubungan yang baik dengan AS, dengan sekaligus pula menghasilkan nilai tambah dalam hubungan bilateral?. Kelima, kalaupun semua ide diatas ada jawabannya,  akankah pemerintah RI dimasa depan melanjutkannya?.

Diperkirakan, AS akan menghargai RI sepanjang RI terus membangun, dan mampu menegakkan dirinya dalam berbagai indikator sebagai berikut. Kesatu, mempertahankan citra sebagai negara yang demokratis dan mengedepankan Hak Azazi Manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Kedua, mempertahankan Politik Luar Negeri Bebas Aktif, dengan tetap menjadikan AS sebagai sekutu psikologis. Ketiga, melaksanakan Tata Kelola Yang Baik di tingkat pemerintah dan dunia usaha, yang jauh dari KKN yang berpotensi merugikan pemerintah AS, serta dunia usaha asal AS dan sekutu-sekutunya. Keempat, mempertahankan citra sebagai negara andalan dalam ASEAN, GNB, OKI, dan forum-forum internasional lainnya, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai yang sejalan dengan AS seperti demokrasi, kebebasan berpendapat, dan liberalisasi perdagangan.

Diperkirakan Amerika Serikat akan mengkritisi RI dalam hal ditemukan kenyataan sebagai berikut. Kesatu, RI menyatakan dirinya langsung maupun tidak langsung condong ke Republik Rakyat China (RRC). Kedua, RI melakukan pembiaran atas masuknya kapal nelayan asal RRC ke EEZ Indonesia. Ketiga, RI mengijinkan wilayahnya digunakan sebagai basis logistik maupun basis militer RRC. Keempat, RI mempermalukan AS dengan memenangkan RRC dalam beberapa tender mega proyek.

Mengingat kedekatan dengan AS tersebut, perlu kiranya RI melakukan peningkatan  hubungan secara terukur, melalui dialog dalam aspek-aspek berikut ini. Kesatu, memberikan jaminan untuk melanjutkan investasi di pulau terluar RI, terutama sekali di Pulau Natuna. Kedua, membujuk AS memindahkan dunia usaha asal AS dan sekutunya ke RI, mengingat meningkatnya tensi perang dagang AS-RRC. Ketiga, mendukung percepatan sasaran dalam Sustainable Development Goals (SDG), pada bidang-bidang yang langsung mendukung hubungan bilateral, sesuai kerangka Strategic Partnership, khususnya dibidang Energi terbarukan, Iptek, Pendidikan, UMKM, Masyarakat Pesisir. Keempat, membuka mata AS untuk tidak lagi memberlakukan aturan pembatasan dalam penjualan alutsista asal AS, namun memahami pentingnya RI membeli dari negara lain. Kelima, meningkatkan kerjasama pada tingkatan Military Operation Other Than War (MOOTW) di pulau-pulau terluar RI.Keenam, Presiden RI dan beberapa anggota kabinet menghadiri pelantikan Presiden Joe Biden bulan Januari 2021, yang dilanjutkan dengan kesepakatan lanjutan guna mengisi dokumen Strategic Partnership.

Simpulan

Sepanjang RI mampu berdemokrasi dengan benar, RI tak perlu gentar dengan kebijakan AS dimasa mendatang. Karena itu, semua pencapaian demokrasi di dalam negeri, serta ide-ide bagi perdamaian dunia, perlu disebarkan keseluruh dunia. Dengan demikian, masyarakat dunia akan berpikir panjang sebelum mengkritisi RI. [dzk]

Teuku Rezasyah
Dosen pada Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran


Komentar Pembaca
UU ITE Bukan Membunuh Suara Kritis

UU ITE Bukan Membunuh Suara Kritis

RABU, 28 OKTOBER 2020 , 22:12:00

Suasana Penyambutan Imam Besar FPI

Suasana Penyambutan Imam Besar FPI

SELASA, 10 NOVEMBER 2020 , 09:33:00

Sertijab Kepala BPKP Banten

Sertijab Kepala BPKP Banten

KAMIS, 05 NOVEMBER 2020 , 11:40:00

The ads will close in 10 Seconds