Deadline Minta Maaf Tidak Dihiraukan, Pospera Laporkan Arya Sinulingga Ke Polda Banten

Politik  SENIN, 16 NOVEMBER 2020 , 14:36:00 WIB | LAPORAN: LANI PAHRUDIN

Deadline Minta Maaf Tidak Dihiraukan, Pospera Laporkan Arya Sinulingga Ke Polda Banten

DPD Pospera Banten melaporakn Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang Komunikasi Publik Arya Sinulingga ke Polda Banten/Ist

RMOLBANTEN Langkah Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) melaporkan Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang Komunikasi Publik Arya Sinulingga bukan isapan jempol belaka. Tidak tanggung-tanggung, Pospera se-Indonesia melaporkan Arya Sinulingga di 27 Polda.

Di Banten, sekitar 40 anggota Pospera Banten melaporkan Arya Sinulingga ke Polda Banten, Senin (16/11) siang ini.

Sekjen DPD Pospera Banten mengatakan, pelaporan ini terkait pencemaran nama baik organisasi Pospera yang dilakukan Arya Sinulingga di grup WA .

"Sebelumnya kami telah  meminta Arya untuk meminta maaf. Kita beri deadline 3 hari. Tapi tidak ada niat baik dari bekas pendukung Prabowo di 2014 ini," kata Sekjen DPD Pospera Banten, Ersad Andi.

Ersad menilai tidak melihat ada sedikitpun niat baik Arya Sinulingga terkait penghinaan, ucapan kebencian, dan fitnah yang disampaikan Arya Sinulingga di media sosial.

Sementara itu, Direktur LBH Pospera Banten, Septian SH mengatakan tidak adanya pernyataan maaf dan klarifikasi membuat Pospera memiliki beragam dugaan.

"Jangan jangan statement dia ini juga pernyataan Menteri BUMN. Wajar saja kami berpraduga demikian, mengingat posisi Arya Sinulingga juga merupakan stafsus merangkap jubir menteri BUMN dan komisaris holding BUMN yang diangkat menteri BUMN,” tegasnya.

Jika benar pernyataan Arya Sinulingga tersebut mewakili pernyataan Kementrian BUMN, maka Pospera amat menyayangkan. Sebab dalam situasi resesi ekonomi, maraknya pandemi Covid 19, PHK massal, kerugian puluhan triliunan rupiah di BUMN, Kementerian BUMN justru mencari kambing hitam atas kegagalannya.

"Sesuai dengan janji kami bahwa jika rentang waktu tersebut tuntutan kami tidak diindahkan maka berikutnya kami akan membawa masalah ini ke ranah hukum dengan membuat pengaduan serentak di 27 Polda,” ujarnya.

Sebagai informasi Pospera secara serentak pada siang ini, Senin (16/11) pukul 13.00 WIB melaporkan Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang Komunikasi Publik Arya Sinulingga ke 27 Polda.

Yang melaporkan Pospera Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Kemudian, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara,  Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara. [ars]

Komentar Pembaca
UU ITE Bukan Membunuh Suara Kritis

UU ITE Bukan Membunuh Suara Kritis

RABU, 28 OKTOBER 2020 , 22:12:00

Suasana Penyambutan Imam Besar FPI

Suasana Penyambutan Imam Besar FPI

SELASA, 10 NOVEMBER 2020 , 09:33:00

Sertijab Kepala BPKP Banten

Sertijab Kepala BPKP Banten

KAMIS, 05 NOVEMBER 2020 , 11:40:00

The ads will close in 10 Seconds