Pertanyakan Polda Metro Panggil Anies, Relawan Kesehatan Singgung Gubernur Banten, Jabar Dan Walikota Solo

Politik  SELASA, 17 NOVEMBER 2020 , 03:33:00 WIB | LAPORAN: FIRMANSYAH

Pertanyakan Polda Metro Panggil Anies, Relawan Kesehatan Singgung Gubernur Banten, Jabar Dan Walikota Solo

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan/Net

RMOLBANTEN Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia, mempertanyakan motif Polda Metro Jaya memanggil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Relawan Kesehatan Indonesia, Agung Nugroho, Senin (16/11).

Agung mempertanyakan, dasar pemanggilan Anies dengan mengacu pelanggaran pasal 93 UU/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan tidaklah tepat. Pasalnya, saat kejadian yang melibatkan Habib Rizieq tersebut Pemerintah RI tidak tengah memberlakukan aturan tersebut.

Pemanggilan Anies Baswedan terkait kerumunan orang yang melakukan penjemputan Habib Rizieq Shihab di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa (10/11) dan pernikahan anaknya dan Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Front Pembela Islam (FPI), Sabtu lalu (14/11)

Kata Agung, justru Pempov DKI Jakarta yang telah menetapkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi sebagai upaya membatasi penyebaran pandemi Covid-19.

Selain itu, kepala daerah di lokasi penjemputan dan pernikahan anak Habib Rizieq, yakni Gubernur Banten, Wahidin Halim dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil tidak dipanggil oleh kepolisian untuk klarifikasi layaknya Gubernur DKI Jakarta.

"Penanggulangan Covid-19 melalui PSBB', dasar aturannya bukan UU Kekarantinaan, tapi Peraturan Pemerintah" ujar Agung kepada awak media di Jakarta, Senin (16/11) seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJakarta.

Agung pun mempertanyakan konsistensi pihak kepolisian dalam menegakan hukum dalam penetapan dasar pemanggilan itu. Menurutnya, banyak kasus yang menyebabkan terjadinya kerumunan namun tidak ditindaklanjuti dengan penegakan hukum.

"Pada saat unjuk rasa menolak Omnibus Law, diikuti ratusan ribu massa kenapa polisi tidak melakukan pencegahan dan tetap membiarkan unjuk rasa berlangsung?," imbuhnya.

Agung mempertanyakan tidak ada satu pun panggilan atau teguran diberikan kepada pimpinan kepolisian yang bertugas mencegah terjadinya kumpulan massa pada saat aksi Omnibus Law.

Kepolisian kata Agung tidak bisa tebang pilih dengan hanya memanggil satu atau dua pimpinan daerah yang diduga melakukan pelanggaran protokol kesehatan, tapi harus tegak di semua daerah yang terjadi kumpulan massa dalam jumlah besar.

"Penjemputan Habib Rizieq Bandara Soetta dipenuhi ribuan massa apa Gubernur Banten dimintai klarifikasi? Begitu juga dengan ribuan orang yang berkumpul saat kampanye di Solo, apakah Walikota Solo dipanggil untuk klarifikasi. Ini ada apa?" tanya Agung.

Agung menduga Polri salah sasaran memanggil Anies Baswedan dalam kasus pernikahan dan Maulid Nabi yang diadakan Habib Rizieq.

"Jelas salah sasaran, pertama Anies tidak hadir dalam acara tersebut. Kedua, Pemprov DKI sudah pro aktif menjalankan peraturan protokol kesehatan dengan memberikan surat teguran dan menerapkan denda Rp 50 juta," demikian Agung. [dzk]



Komentar Pembaca
Tutup Jalan Jenderal Sudirman

Tutup Jalan Jenderal Sudirman

RABU, 07 OKTOBER 2020 , 00:55:00

UU ITE Bukan Membunuh Suara Kritis

UU ITE Bukan Membunuh Suara Kritis

RABU, 28 OKTOBER 2020 , 22:12:00

Sertijab Kepala BPKP Banten

Sertijab Kepala BPKP Banten

KAMIS, 05 NOVEMBER 2020 , 11:40:00

The ads will close in 10 Seconds