Sanksi Pemberhentian Kepala Daerah Bisa Jadi Senjata Makan Tuan Untuk Tito Karnavian

Politik  JUM'AT, 20 NOVEMBER 2020 , 08:12:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sanksi Pemberhentian Kepala Daerah Bisa Jadi Senjata Makan Tuan Untuk Tito Karnavian

Mendagri Tito Karnavian/Net

RMOLBANTEN Penerbitan instruksi Mendagri 6/2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 bisa menjadi senjata makan tuan buat Mendagari Tito Karnavian itu sendiri.

Sanksi pemberhentian kepala daerah yang tercantum dalam instruksi Mendagari itu menjadi pemicunya dan bertentangan dengan UU 23/2014.

Demikian Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, Kamis (19/11).

Menurut Feri Amsari, dasarnya sanksi pemberhentian kepala daerah dalam Instruksi Mendagri tidak bisa diberlakukan. Bahkan jika dipaksakan dengan mengacu UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, justru bisa berlaku untuk Mendagri itu sendiri.

Khususnya Pasal 93 UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Mendagri bisa dikenakan pasal tersebut karena telah merestui pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 di masa pandemi Covid-19.

"Pasal itu bisa dikenakan kepada Mendagri sendiri yang ikut melanggar UU 6/2018 karena merestui pilkada di tengah pandemi orang berkumpul," kata Feri Amsari dikutip dari Kantor Berita Politik RMOLID, Kamis (19/11).

Pemberhentian kepala daerah telah diatur secara rinci dalam UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan harus melalui mekanisme yang panjang. Karena itu, Instruksi Mendagri 6/2020 sejatinya tidak diperlukan.

"Secara prinsip instruksi Mendagri ini tidak diperlukan karena telah diatur dalam UU Pemda soal pemberhentian. Harus diingat bahwa siapa pun kepala daerahnya melanggar UU dapat di-impeach. Namun proses pemberhentian itu tidak mudah," pungkas Feri Amsari. [dzk]



Komentar Pembaca
Tutup Jalan Jenderal Sudirman

Tutup Jalan Jenderal Sudirman

RABU, 07 OKTOBER 2020 , 00:55:00

UU ITE Bukan Membunuh Suara Kritis

UU ITE Bukan Membunuh Suara Kritis

RABU, 28 OKTOBER 2020 , 22:12:00

Sertijab Kepala BPKP Banten

Sertijab Kepala BPKP Banten

KAMIS, 05 NOVEMBER 2020 , 11:40:00

The ads will close in 10 Seconds