Warga Enam Wilayah Adat Papua dan Papua Barat, Ingin Lahan Tidur Jadi Perkebunan Sawit

Nusantara  SENIN, 23 NOVEMBER 2020 , 17:33:00 WIB | LAPORAN: TANGGUH

Warga Enam Wilayah Adat Papua dan Papua Barat, Ingin Lahan Tidur Jadi Perkebunan Sawit

Ilustrasi lahan tidur/Net

RMOLBANTEN. Masyarakat di enam wilayah adat Papua dan Papua Barat ingin memanfaatkan lahan tidur miliknya untuk perkebunan. Termasuk kelapa sawit. Serta pembangunan jalan dari Jayapura ke Wamena, Jayapura ke Sarmi.

"Masyarakat adat meminta supaya di sepanjang jalan itu dibangun perkebunan. Masyarakat setempat dijadikan transmigrasi lokal mengelola perkebunan itu," kata Lenis Kogoya, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua, dalam siaran persnya, Senin (23/11).

Lenis pun minta dibentuk Pokja beranggotakan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN, PemProv dan PemKab, LMA dan tokoh agama untuk merealisasikan hal tersebut

"Kalau masyarakat punya aktivitas ekonomi perkebunan saya yakin masalah keamanan di Papua akan hilang," tegas Staf Khusus Presiden Bidang Papua tersebut.

Selama ini, papar Lenis, dirinya banyak menyelesaikan masalah antara masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Masyarakat adat jadi terlibat dalam pengelolaan perkebunan. Seperti di Keroom misalnya, masyarakat adat menjadi petani plasma dengan luas empat hektar dan menjadi anggota koperasi. Sekarang sudah menikmati hasilnya.

"Dengan keberadaan perkebunan sawit, masyarakat Papua sebenarnya sangat senang karena dilibatkan sebagai plasma. Hanya saja persoalan izin masih menghambat," imbuhnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat dan Getentiri, Asiki, Felix Amias, mengatkaan bahwa hutan mereka bersebelahan dengan areal perkebunan kelapa sawit. Namun, jika memang membela bertujuan membela kepentingan rakyat dengan alasan masyarakat jangan kehilangan hutan.

"Maka seharusnya semua perusahaan yang ada di sekitar sana mestinya disoroti semuanya, tanpa terkecuali. Apalagi membiarkan yang lain dengan bebas membuka perkebunan maka terlalu jelas bahwa hal itu tidak benar benar membela rakyat. Tetapi hanya memanipulasi rakyat untuk kepentingan sendiri," sesal Felix.

Begitu pula tentang, Ganti Rugi Tanah di Boven Digoel Papua Selatan 100 ribu rupiah per Hektar. Bagi Felix tidak ada istilah "Ganti Rugi", melainkan dikenal dengan "Uang Pelepasan Tanah atau Tali Asih."

"Uang 'ganti rugi' mengandung pengertian, setelah dikasih 100 ribu rupiah, masyarakat tak berhak dapat apa apa lagi dari perusahaan. Ya tentu ini bukan seperti itu," tegas Felix.

Uang "Pelepasan Tanah atau Tali Asih", kata Felix, mengandung pengertian "Ikatan" antara perusahaan dan masyarakat untuk bersama mengelola tanah ini. Karena masyarakat masih mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan dari perusahaan ketika perusahaannya berjalan. Perusahaan mempunyai kewajiban CSR (Corporate Social Responsibility), membangun fasilitas publik, membangun kebun plasma bagi pemilik tanah, menyekolahkan anak anak tuan dusun, dan lainnya.

Pada kesempatan serupa, Ketua LSM Papua Bangkit Hengky Jokhu menyatakan, pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah. Seperti pendekatan dan kerja sama yang baik dengan merangkul masyarakat adat di Papua dan Papua Barat. Hal tersebut terjadi karena pemerintah daerah dan masyarakat adat di Papua masih bekerja sendiri-sendiri sehingga dengan mudah diprovokasi oleh kepentingan LSM dan kelompok tertentu.

Dalam era kepemimpinan Presiden SBY dan Presiden Joko Widodo, lanjut Hengky, sebenarnya ada banyak regulasi yang memberikan harapan bagi Papua untuk pembangunan ekonomi. Salah satunya perkebunan sawit.

"Hanya saja, pembangunan kebun sawit yang targetnya mencapai 2,2 juta hektar, namun baru terealisasi 1 persen. Dan dengan mudah diprovokasi kepentingan kelompok karena Pemerintah belum sepenuhnya hadir," ujar Henky.

Pemda dengan UU Otonomi Khusus seharusnya lebih mendorong pembangun kebun kelapa sawit di Papua. Perkebunan cocok dikembangkan di Papua karena menyerap tenaga kerja banyak, tidak menggunakan teknologi tinggi sehingga masyarakat adat bisa terlibat.

Hengky menganalogikan teritori geografis empat kabupaten di Papua. Luasnya, setara area Pulau Jawa. Namun, jumlah penduduknya setara Kabupaten Bogor. Artinya, ada banyak sekali lahan luas yang bisa dimanfaatkan untuk perkebunan. Masih banyak, konsep-konsep dari pusat terkait pembangunan perkebunan yang tidak sampai ke masyarakat di daerah.

"Saat ini yang lumayan bagus adalah Kabupaten Keerom. Dimana dinas perkebunannya sangat aktif dan masyarakat banyak terlibat dalam perkebunan kelapa sawit sebagai plasma. Di beberapa kabupaten lain dinas perkebunan relatif tidak bergerak," papar Hengky.

UU Otsus dan Cipta Kerja sudah memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk bermitra. Tetapi pemerintah daerah belum bergerak untuk merealisasikanya. Padahal sesuai dengan potensinya maka ekonomi pertanian/perkebunan sangat cocok untuk mengembangkan Papua dan Papua Barat.

"Jadi harus ada sinergi antara masyarakat adat, pemda, pengusaha dan LSM untuk mendorong pembangunan perkebunan kelapa sawit. Beri tempat pada LSM yang berniat mengembangkan kesejahteraan masyarakat jangan pada LSM yang menjual isu dan menghambat pembangunan," demikian Hengky. [tsr]



Komentar Pembaca
UU ITE Bukan Membunuh Suara Kritis

UU ITE Bukan Membunuh Suara Kritis

RABU, 28 OKTOBER 2020 , 22:12:00

Suasana Penyambutan Imam Besar FPI

Suasana Penyambutan Imam Besar FPI

SELASA, 10 NOVEMBER 2020 , 09:33:00

Sertijab Kepala BPKP Banten

Sertijab Kepala BPKP Banten

KAMIS, 05 NOVEMBER 2020 , 11:40:00

The ads will close in 10 Seconds