Direktur IPO: Kehadiran Airin Bareng Pangdam Jaya Korbankan Elektoral Benyamin-Pilar

Politik  KAMIS, 26 NOVEMBER 2020 , 22:08:00 WIB | LAPORAN: LANI PAHRUDIN

Direktur IPO: Kehadiran Airin Bareng Pangdam Jaya Korbankan Elektoral Benyamin-Pilar

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah/Net

RMOLBANTEN Keberadaan Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany saat Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman memberikan penjelaskan pencopotan baliho pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab merupakan instruksinya, dinilai ceroboh.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, Kamis (26/11).

Baca: Airin Dampingi Pangdam Jaya Saat Apel Pengamanan Pilkada, Begini Komentar FPI Tangsel
Menurut Dedi, kehadiran Airin sedang mengikuti kegiatan apel gelar pasukan pengamanan Pilkada di Monas itu selain mengorbankan elektoral calon yang diusungnya di Pilkada Tangsel, Benyamin-Pilar Saga Ichsan, juga tidak etis.

"Kalau Airin ini menurut saya kecerobohan yang sangat luar biasa. Terutama Airin adalah kepala daerah beliau adalah pejabat publik, meskipun dipilih secara politik oleh masyarakat, tetapi ketika ikut campur urusan Pangdam termasuk memberikan dukungan secara moril maka sebetulnya tidak etis," jelas Dedi saat dikonfirmasi, Kamis (26/11).

Lanjut Dedi, tidak etis yang dilakukan Airin karena HRS merupakan warga sipil layak dibela oleh pimpinan yang mendapat jabatan dari suara masyarakat.

"Kenapa? HRS itu sipil, artinya kalau ada pembelaan, ya sipil layak dibela," imbuhnya.

Masih kata Dedi, sebagai kepala daerah di luar Jakarta, tidak pantas rasanya Airin mendukung kisruh pencopotan baliho HRS.

"Saya rasa iya, artinya tidak elok lah seorang kepala daerah di luar DKI Jakarta yang secara struktur tidak memimpin atau tidak mengayomi tempat HRS atau domisili tapi memberikan dukungan itu (pencopotan baliho HRS)," tandas Dedi.

Implikasinya, ada risiko-risiko yang akan ditanggung Airin sebagai orang nomor satu di Tangsel.

"Dua hal berpotensi menjadi dampak, pertama, Airin sebagai pejabat publik dinilai over kuasa karena turut suara dalam masalah yang bukan di wilayahnya," ungkapnya.

"Yang kedua, imbas elektoral pada kerabatnya yang sedang berkontestasi, sama halnya dengan Narji, pemilih Tangsel berpotensi terpecah terutama dari kalangan gerakan Islam loyalis HRS dan juga kelompok 212 yang banyak di Tangsel," tambah Dedi.

Dedi juga melihat apa yang dilakukan Airin bahkan, Narji bisa kehilangan rasa simpatik pada kontestan yang didukung.

"Dengan kondisi ini, publik bisa kehilangan rasa simpatik pada kontestan yang didukung Narji, juga Airin. Seharusnya, mereka berdua lebih bijak dalam membaca kondisi politik," demikian Dedi Kurnia Syah. [ars]

Komentar Pembaca
UU ITE Bukan Membunuh Suara Kritis

UU ITE Bukan Membunuh Suara Kritis

RABU, 28 OKTOBER 2020 , 22:12:00

Suasana Penyambutan Imam Besar FPI

Suasana Penyambutan Imam Besar FPI

SELASA, 10 NOVEMBER 2020 , 09:33:00

Sertijab Kepala BPKP Banten

Sertijab Kepala BPKP Banten

KAMIS, 05 NOVEMBER 2020 , 11:40:00

The ads will close in 10 Seconds