Pengamat Hukum: KPK Harus Tangkap Petahana Penyeleweng APBD Untuk Pemenangan Pilkada

Hukum  SENIN, 07 DESEMBER 2020 , 09:08:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

Pengamat Hukum: KPK Harus Tangkap Petahana Penyeleweng APBD Untuk Pemenangan Pilkada

Ketua KPK Firli Bahuri/Net

RMOLBANTEN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengawasi para kandidat petahana yang berpotensi menyelewengkan APBD untuk memenangkan dirinya jelang pencoblosan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 9 Desember mendatang.

Demikian disampaikan pengamat hukum Universitas Al Azhar, Suparji Ahmad, Senin (7/12).

Suparji mengatakan kinerja positif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini juga harus menyasar para kepala daerah petahana yang mencalonkan dirinya di Pilkada 2020. Pola tindakan koruptif seperti yang dilakukan oleh dua menteri Jokowi yang tertangkap KPK juga berpotensi dilakukan oleh sang petahana.

Guru Besar Ilmu Hukum ini bahkan punya data, ada calon petahana yang mengancam rakyat bahwa Bansos akan dicabut kalau tidak mendukung saat Pilkada.

"Modus ini hampir sama dengan korup Bansos yaitu mengkapitalisasi advantage politik dengan Bansos, atau mengklaim bantuan petahan," demikian kata Suparji Ahmad Suparji seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOLID.

Suparji menegaskan, KPK wajib melakukan pengawasan untuk mencegah massifnya politik uang saat hari pencoblosan. Bahkan, Suparji mendorong KPK tidak segan-segan menangkap para petahana yang memanfaatkan dana APBD untuk memuluskan melanjutkan kekuasaannya.

"Harus (ditangkap), supaya Pilkada bersih dari money politic sehingga tidak terjadi potensi korupsi akibat pengeluaran besar dalam Pilkada," demikian kata Suparji Ahmad. [ars]



Komentar Pembaca
Tongkat Komando Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Titik Jatuh Sriwijaya Air

Titik Jatuh Sriwijaya Air

SENIN, 11 JANUARI 2021 , 01:01:00

Tanggap Darurat Banjir Kalsel

Tanggap Darurat Banjir Kalsel

SABTU, 16 JANUARI 2021 , 00:41:00

The ads will close in 10 Seconds