1.610 Personel Gabungan Kawal Sidang Perdana Praperadilan Habib Rizieq

Hukum  SENIN, 04 JANUARI 2021 , 00:15:00 WIB | LAPORAN: FIRMANSYAH

1.610 Personel Gabungan Kawal Sidang Perdana Praperadilan Habib Rizieq

Habib Rizieq Syihab didampingi oleh Sekum FPI Munarman saat di swab test penyidik Polda Metro Jaya/Ist

RMOLBANTEN Sidang perdana permohonan praperadilan tersangka Habib Rizieq Syihab, akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (4/1). Guna mengamankan jalannya sidang 1.610 personel gabungan akan dikerahkan.

Demikian disampaikan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/1).

"1.610 personel gabungan dari TNI, Polri dan Pemda disiagakan untuk pengamanan sidang praperadilan besok di PN Jakarta Selatan," terang Argo.

Kata Argo,pengamanan tersebut, mulai dari di lokasi sidang hingga pengaturan arus lalu lintas di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Pengamanan mulai lokasi sidang hingga pengaturan jalur lantas," ucapnya seperti dikutip Kantor Berita RMOLJakarta.

Diketahui, pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjadwalkan sidang pembacaan permohonan praperadilan yang diajukan kuasa hukum Rizieq Shihab, pada Senin besok pukul 9.00 WIB.

Pengadilan juga juga telah menunjuk hakim tunggal yang memimpin jalannya persidangan.

"Hakimnya Pak Akhmad Sahyuti, panitera penggantinya Agustinus Endri," ujar Kepala Humas PN Jakarta Selatan, Suharno.

Sebelumnya, Habib Rizieq melalui kuasa hukumnya telah mendaftarkan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan terhadapnya, dengan pihak tergugat adalah Polda Metro Jaya.

Permohonan praperadilan tersebut didaftarkan pada tanggal 15 Desember 2020, tercatat dengan nomor registrasi 150/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.

Selain Habib Rizieq, kuasa hukum juga sudah mendaftarkan praperadilan untuk empat tersangka kerumunan Petamburan lainnya, dengan berkas perkara terpisah.

Kuasa hukum Habib Rizieq, Aziz Yanuar mengatakan didaftarkannya gugatan praperadilan merupakan salah satu upaya menegakkan keadilan dan upaya elegan dari tim kuasa hukum untuk membela kepentingan hukum ulama.

"Upaya hukum ini adalah upaya kami untuk menegakkan keadilan, memberantas dugaan kriminalisasi ulama dan meruntuhkan dugaan diskriminasi hukum yang terus menerus diduga terjadi kepada masyarakat, terutama jika berlainan pendapat dengan pemerintah," demikian Aziz. [dzk]



Komentar Pembaca
UU ITE Bukan Membunuh Suara Kritis

UU ITE Bukan Membunuh Suara Kritis

RABU, 28 OKTOBER 2020 , 22:12:00

Suasana Penyambutan Imam Besar FPI

Suasana Penyambutan Imam Besar FPI

SELASA, 10 NOVEMBER 2020 , 09:33:00

Sertijab Kepala BPKP Banten

Sertijab Kepala BPKP Banten

KAMIS, 05 NOVEMBER 2020 , 11:40:00

The ads will close in 10 Seconds