Ketua YLBHI: Tanpa Peradilan, Pembubaran FPI Membahayakan Demokrasi

Politik  JUM'AT, 08 JANUARI 2021 , 09:39:00 WIB | LAPORAN: FIRMANSYAH

Ketua YLBHI: Tanpa Peradilan, Pembubaran FPI Membahayakan Demokrasi

Atribut FPI di Petamburan dibersihkan usai pengumuman FPI jadi organisasi terlarang/Net

RMOLBANTEN Tanpa jalur peradilan, pembubaran Front Pembela Islam (FPI) akan berbahaya bagi sistem demokrasi Indonesia.

Hal ini akan memicu pemerintah kembali melakukan hal serupa tanpa menghormati konstitusi.

Demikian disampaikan, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati dalam acara Kompas TV bertema 'Setelah FPI Dilarang', Kamis malam (7/1).

"Dengan tidak menggunakan pos pengadilan, maka semua hal bisa dibuat pemerintah. Bukan hanya kasus ini (FPI), tapi menjadi preseden untuk kasus-kasus sesudahnya,” ucap Asfinawati.

Asfinawati, jika pemerintah menggunakan ukuran pengadilan, maka tidak akan ada langkah pembubaran FPI.

Orang yang melakukan kejahatan pun tidak bisa diproses hukum tanpa adanya peradilan, apalagi sebuah organisasi massa.

"Dalam semua aturan hukum internasional, membubarkan organisasi itu tidak serta merta dilihat dari anggotanya melakukan tindak pidana, itu ada derajat yang lebih tinggi lagi," katanya.

Ia menegaskan, pemerintah harusnya memiliki rasa keadilan kepada siapa pun.

Organisasi tidak hanya diatur dengan hukum, tapi juga asas keadilan.

"Kehidupan bersama ini akan bisa betul kalau kita proses pengadilan, jadi ukuran-ukuran yang akurat," demikian Asfinawati dilansir dari Kantor Berita Politik RMOLID. [dzk]



Komentar Pembaca
UU ITE Bukan Membunuh Suara Kritis

UU ITE Bukan Membunuh Suara Kritis

RABU, 28 OKTOBER 2020 , 22:12:00

Suasana Penyambutan Imam Besar FPI

Suasana Penyambutan Imam Besar FPI

SELASA, 10 NOVEMBER 2020 , 09:33:00

Sertijab Kepala BPKP Banten

Sertijab Kepala BPKP Banten

KAMIS, 05 NOVEMBER 2020 , 11:40:00

The ads will close in 10 Seconds