Aktivis Penolak Omnibus Law Di Serang Didakwa Pasal 218 KUHP, Kuasa Hukum Ajukan Eksepsi

Hukum  SELASA, 12 JANUARI 2021 , 01:46:00 WIB | LAPORAN: JEJEN MUHAMAD

Aktivis Penolak Omnibus Law Di Serang Didakwa Pasal 218 KUHP, Kuasa Hukum Ajukan Eksepsi

Aksi Solidaritas mahasiswa bersama LBH Rakyat Banten di Pengadilan Negeri Serang/CR-2

RMOLBANTEN Sidang perkara pembacaan dakwaan kepada para terdakwa 9 orang aktivis mahasiswa penolak Omnibus Law Cipta Kerja pada 6 Oktober 2020 lalu, kembali digelar oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Jalan Raya Pandeglang, KM. 6, Tembong, Cipocok Jaya, Kota Serang, Senin (11/1).

Agenda sidang kali ini merupakan Pembacaan Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kepada 9 Aktivis dibacakan oleh JPU serta Sidang terbuka untuk umum.

Jaksa mendakwa para terdakwa dengan Pasal 218 KUHP. Jaksa menggunakan pasal ini dengan pertimbangan bahwa para pengunjuk rasa tidak menghormati perintah yang diakui oleh undang-undang yaitu petugas kepolisian.

"Para pengunjuk rasa juga tidak membubarkan diri setelah diberi peringatan sebanyak tiga kali oleh petugas kepolisian sehingga atas itu petugas kepolisian membubarkan secara paksa dan menangkap 9 pengunjuk rasa". Demikian kutipan dari Surat Dakwaan JPU.

Setelah Pembacaan Dakwaan, Tim Advokasi Bantuan Hukum Rakyat Banten, Abda Oe Bismillahi mengatakan, bahwa Penasehat hukum akan mengajukan eksepsi atau keberatan sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

"Ada tiga hal pertama, eksepsi atau keberatan dakwaan tidak dapat diterima dan eksepsi surat dakwaan harus dibatalkan atau batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP." Kata pria yang akrab disapa Abda.

Abda menjelaskan, eksepsi merupakan hak dari terdakwa atau penasehat hukuknya bukan merupakan kewajiban. Untuk itu, kata dia, eksepsi hukumnya wajib untuk diperhatika dan dilaksanalan oleh hakim.

"Nah apabila hakim tidak mengabulkan hak dari terdakwa maka bisa saja terjadi terdakwa akan menerima hukuman atas perbuatan yang tidak dilakukanya," ungkapnya.

Sementara itu, Tim Non Litigasi para terdakwa, Rija Arthomi menambahkan, bahwa melakukan unjuk rasa secara damai merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi sebagai perbuatan yang legal dan dijamin oleh undang-undang (UU) Nomor Tahun 1998.

"Nah UU ini mengatur mulai dari proses persiapan demo, melaporkan kegiatan penyampaian pendapat, hingga proses pembubaran dijamin oleh UU," terangnya.

Terakhir, Riza memastikan bawah solidaritas perjuangan mahasiswa akan terus dikobarkan demi terwujudkan demokrasi ideal seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa.

"Solidaritas kawan kawan mahasiswa sangat kuat, kami akan terus bersolidaritas memperkuat persatuan," tegasnya.

Untuk diketahui, Sidang Eksepsi atau nota keberatan dari kuasa hukum para terdakwa akan digelar Senin pekan depan (18/1). [ars]
    



Komentar Pembaca
Tongkat Komando Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Titik Jatuh Sriwijaya Air

Titik Jatuh Sriwijaya Air

SENIN, 11 JANUARI 2021 , 01:01:00

Tanggap Darurat Banjir Kalsel

Tanggap Darurat Banjir Kalsel

SABTU, 16 JANUARI 2021 , 00:41:00

The ads will close in 10 Seconds