Gubernur WH: Sanksi PPKM Tangerang Raya Baru Pembubaran Belum Penegakan Hukum

Keamanan  SENIN, 18 JANUARI 2021 , 21:05:00 WIB | LAPORAN: JEJEN MUHAMAD

Gubernur WH: Sanksi PPKM Tangerang Raya Baru Pembubaran Belum Penegakan Hukum

Gubernur Banten, Wahidin Halim/Repro-CR2

RMOLBANTEN Penegakan sanksi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Wilayah Tanggerang Raya baru berupa sanski pembubaran belum sampai ke penegakan hukum.

Hal itu disampaikan Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH)  di Kota Serang, Senin (18/1).

"Belum (penegakan hukum). Di Tangerang (pelanggar PPKM,) kemarin dibubarin, gitu saja. Tidak sampai ke penegakan hukum," katanya

WH menegaskan, penegakan PPKM harus berjalan efektif, pelanggar harus disanksi sesuai aturan berlaku. Untuk itu, pihaknya meminta  jajaran Satgas Covid-19 untuk memperkatat pengawasan dilapangan.

"Semua Satgas di bawah Gubernur. ini di Bukan Banten, se Jawa-Bali. Jadi Walikota, Polres, TNI harus mengamankan secara teknis," ungkapnya.

Prinsipnya kata Wahidin, PPKM tidak memiliki perbedaan signifikan dengan PSBB sehingga secara teknis pengaturan dilapangan berupa aktivitas ekonomi perusahaan serta kegiatan masyarakat.

"Kayak WFH (wrok from home) sekarang 25 persen harus ke kantor. Tempat kegiatan aktivitas jam 7 malam harus tutup. Itu sama, tapi lebih diperketat, industri cuma 50 persen," ungkapnya.

Selain Tanggerang Raya daerah yang menempati zona merah covid-19 seperti Kota Cilegon dan Kabupaten Serang akan diperkatat.

"Semua berlaku (penegakan protokol kesehatan) Cilegon dan Serang Masih zona merah otomatis mengikuti intrusi Mendagri diperketat, diawasi" pungkasnya. [ars]





Komentar Pembaca
Tongkat Komando Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Titik Jatuh Sriwijaya Air

Titik Jatuh Sriwijaya Air

SENIN, 11 JANUARI 2021 , 01:01:00

Tanggap Darurat Banjir Kalsel

Tanggap Darurat Banjir Kalsel

SABTU, 16 JANUARI 2021 , 00:41:00

The ads will close in 10 Seconds