Tawaran Deposito Bank Banten Ditolak Pemkot Serang, PKS Banten: Jangan Dipaksa

Parlemen  KAMIS, 21 JANUARI 2021 , 00:14:00 WIB | LAPORAN: HENDRA HENDRAWAN

Tawaran Deposito Bank Banten Ditolak Pemkot Serang, PKS Banten: Jangan Dipaksa

Ketua Komisi III DPRD Banten Gembong R Sumedi/Net

RMOLBANTEN Pemerintah Kota Serang menolak tawaran dari Bank Banten untuk mendepositan dana bagi hasil (DBH) pajak daerahnya. Pemkot beralasan sedang membutuhkan uang tersebut.

Menanggapi itu, Ketua Komisi III DPRD Banten Gembong R Sumedi, melihat wajar penolakan Walikota Serang, Syafrudin terhadap tawaran direksi Bank Banten untuk mendepositokan DBH-nya.

Selain karena kondisi pandemi virus corona atau Covid-19 juga kondisi Bank Banten yang relatif tidak stabil.

"Wajar kalau misalkan Kabupaten/Kota itu pada menolak tawaran direksi untuk mendepositokan DBHPnya," terang Gembng R Sumedi di Kantor DPW PKS Banten, Kota Serang, Rabu (20/1).

"Mereka butuh dengan kondisi kaya gini, dana DBHP itu dipakai untuk kebutuhan mereka. Jadi bukan uang nganggur," sambungnya.

Ketua DPW PKS Banten menegaskan Pemkab dan Pemkot mempunyai hak untuk menolaknya, terlebih dari Bank Banten keinginan untuk diendapkan untuk mengembalikan likuiditas yang sempat terjerembab.

Atas itu, kata Gembong, Bank Banten tidak bisa memaksakannya.

"Dorongan kami Bank Banten agar mereka mencari dan likuiditas dari yang lain. Jangan memaksa kabupaten kota untuk mendepositokan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota Serang menolak tawaran Bank Banten untuk mendepositokan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 9 miliar lebih yang sampai sekarang masih mengendap di Bank Banten.

Alasan penolakan sendiri karena Pemkot Serang masih sangat membutuhkan dana tersebut.

"Saya tidak akan menyetujuinya. Ngapain didepositokan ke Bank Banten. Kalau didepositokan sama saja kita bunuh diri. Orang sampai sekarang kondisi keuangan Pemkot saja masih kekurangan," tegas Walikota Serang Syafrudin, Senin (18/1).

Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang Wahyu Budi Kristiawan mengakui, beberapa waktu yang lalu pihaknya dikirimkan surat penawaran pendepositoan DBH Pajak Pemkot Serang yang masih mengendap di Bank Banten sebesar Rp 9 miliar lebih.

Wahyu melihat, ada aturan yang dilanggar jika Pemkot mengiyakan penawaran dari direksi Bank Banten tersebut. Sebab berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, di dalam PP tersebut menyebutkan bahwa salah satu syarat menempatkan dana deposito itu harus di bank umum yang sehat. [ars]

Komentar Pembaca
Tongkat Komando Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Titik Jatuh Sriwijaya Air

Titik Jatuh Sriwijaya Air

SENIN, 11 JANUARI 2021 , 01:01:00

Tanggap Darurat Banjir Kalsel

Tanggap Darurat Banjir Kalsel

SABTU, 16 JANUARI 2021 , 00:41:00

The ads will close in 10 Seconds