Majelis Hakim MK Tunda Sidang Gugatan Muhamad-Saraswati Di Pilkada Tangsel

Politik  JUM'AT, 29 JANUARI 2021 , 11:46:00 WIB | LAPORAN: LANI PAHRUDIN

Majelis Hakim MK Tunda Sidang Gugatan Muhamad-Saraswati Di Pilkada Tangsel

Ketua Mahkamah Kontitusi, Anwar Usman/Net

RMOLBANTEN Gugatan Pilkada Tangsel dengan nomor perkara 115/PHP.KOT-XIX/2021 yang diajukan pasangan nomor urut 1 Muhamad-Rahayu Saraswati telah menjalani sidang perdana di Mahkamah Konstitusi (MK), pada Jumat (29/1).

Dari hasil sidang tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengatakan, jika sidang perdana dengan agenda sidang pendahuluan dinyatakan ditunda.

"Nomor perkara 115 ditunda hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 jam 16.30 WIB sampai dengan 18.00 WIB," kata Anwar dalam persidangan, Jumat (29/1).

Lanjut Anwar Usman, dalam sidang lanjutkan akan diagendakan pemeriksaan persidangan dan mendengar keterangan pihak terkait serta mendengar termohon.

"Dengan agenda pemeriksaan persidangan untuk mendengar jawab termohon, keterangan Bawaslu, keterangan pihak terkait dan pengesahan alat bukti," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Tim kuasa pemohon Swardi Aritonang membacakan sejumlah pokok-pokok perkara Pilkada Tangsel pada sidang pendahuluan.

Beberapa bukti pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) selama tahapan Pilkada Tangsel disampaikan, mulai dari bukti penyaluran anggaran Baznas oleh Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany, adanya oknum Kepolisian yang menjabat Ketua RT mempengaruhi masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3, Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan.

Kasus, Lurah Benda Baru Pamulang, Saidun yang memainkan isu Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA), bukti pertemuan Airin dengan beberapa Lurah di Kantor Kecamatan Pamulang, bukti money politik yang dilakukan pendukung Benyamin-Pilar Saga yakni Willy Prakasa.

Hingga bukti permintaan data pegawai dari hasil pertemuan Walikota, Wakil Walikota, Camat. Dimana kasus ini, Bawaslu Tangsel sudah menetapkan Camat Pondok Aren, Makum Sagita bersalah.

Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan di depan majelis hakim, tim kuasa hukum Muhamad-Saras, Swardi Aritonang mengajukan permohonan kepada majelis hakim.

"Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Membatalkan keputusan KPU Kota Tangsel nomor 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara Walikota dan Wakil Walikota Tangsel tanggal 17 Desember 2020," terang Swardi saat membacakan permohonan di Sidang MK, Jumat (29/1).

Selain itu, tim kuasa hukum juga memohon agar MK mengabulkan diskualifikasi terhadap pasangan calon nomor urut 3, Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan.

"Menyatakan diskualifikasi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 3 atas nama Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan," tambahnya.

"Memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Tangsel. Memeritahkan kepada termohon untuk melaksanakan putusan mahkamah ini sebagaimana mestinya," lanjut Swardi.

Majelis Hakim MK, Anwar Usman pun menyatakan, jika bukti P1 sampai P24 yang diserahkan untuk barang bukti dinyatakan sah. Namun, terdapat beberapa catatan. [ars]




Komentar Pembaca
Tongkat Komando Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Titik Jatuh Sriwijaya Air

Titik Jatuh Sriwijaya Air

SENIN, 11 JANUARI 2021 , 01:01:00

Tanggap Darurat Banjir Kalsel

Tanggap Darurat Banjir Kalsel

SABTU, 16 JANUARI 2021 , 00:41:00

The ads will close in 10 Seconds