Ungkap Dugaan Korupsi Pembangunan Asrama, Dua Warek UIN Jakarta Dicopot Rektor

Politik  JUM'AT, 19 FEBRUARI 2021 , 20:33:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ungkap Dugaan Korupsi Pembangunan Asrama, Dua Warek UIN Jakarta Dicopot Rektor

Wakil Rektor (Warek) III Bidang Kemahasiswaan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Masri Mansoer dan Warek IV Bidang Kerjasama Prof Andi Faisal Bakti/Repro

RMOLBANTEN Wakil Rektor (Warek) III Bidang Kemahasiswaan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Masri Mansoer dan Warek IV Bidang Kerjasama Prof Andi Faisal Bakti, dicopot dari jabatannya oleh Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Amany Lubis.

Melalui Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 167 dan 168 Tahun 2021, kedua guru besar itu diberhentikan dari jabatannya tertanggal Kamis 18 Februari 2021.

Dalam Surat Keputusan itu tertulis, Prof Masri Mansoer dan Prof Andi Faisal Bakti disebutkan sudah tidak dapat lagi bekerjasama dalam melaksanakan tugas kedinasan. Sehingga, keduanya dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta masa jabatan 2019-2023.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan periode 2019-2021, Prof Masri Mansour, membenarkan bahwa dirinya diberhentikan dari jabatannya berdasarkan SK Rektor. Namun, ia menyebutkan bahwa alasan pemberhentiannya itu terlalu mengada-ada lantaran dianggap tidak dapat bekerjasama dengan Rektor.

"Saya Prof. Dr. Masri Mansour, M.A., benar diberhentikan dari jabatan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alasan pemberhentian saya dicari-cari dan mengada-ada dan disebutkan saya tidak dapat bekerjasama dengan Rektor," ujar Masri Mansoer dalam keterangannya di Ciputat, Tangerang Selatan, Jumat (19/2) petang.

Prof Masri menegaskan bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah bukan dirinya tidak bekerjasama dengan Rektor, melainkan diputusnya koordinasi antara Rektor dengan dirinya terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai Warek.

"Bahkan saya diasingkan dengan tidak dilibatkan dalam rapat-rapat pimpinan yang berhubungan dengan tupoksi saya. Situasi ini berlangsung selama 3 bulan terakhir," tegasnya.

Menurut Prof Masri, ia bersama rekannya, Prof Andi Bakri Faisal dicopot secara sepihak alias tanpa proses klarifikasi pemeriksaan sebagaimana diatur dalam aturan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan.

"Kami diberhentikan tanpa proses klarifikasi, pemeriksaan yang sesuai dengan aturan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan," tegas tokoh Muhammadiyah ini.

"Sebelumnya saya sudah menduga akan diberhentikan karena permohonan dialog yang sehat tidak pernah diklarifikasi. Pemanggilan terhadap saya dilakukan 2 kali tanpa menyebutkan apa pelanggaran yang saya lakukan," sambungnya.

Prof Masri menilai, Rektor telah memberhentikan secara sewenang-wenang dan diduga melanggar peraturan perundang-undangan.

Atas dasar itu, ia justru merasa sangat prihatin dengan kondisi yang terjadi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebab kini UIN dikelola secara tidak profesional, tidak patuh pada prinsip-prinsip good university governance (GUG).

"Sebagai warga negara yang baik, saya akan membela hak-hak hukum kami," cetusnya.

Prof Masri menambahkan, pemberhentiannya dari Warek III Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu diduga masih berkaitan dengan statusnya sebagai saksi dan tergabung dalam upaya pengungkapan dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran etik.

"Sebagai informasi, bahwa kami diberhentikan diduga karena nama saya dicantumkan sebagai saksi dalam laporan ke polisi oleh pihak lain dan tergabung dalam upaya pengungkapan dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran etik," ungkapnya.  

"Selanjutnya saya akan berkonsultasi dengan kuasa hukum saya, tentang langkah-langkah hukum yang diambil," demikian Prof Masri.

Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pencopotan dua Wakil Rektor itu merupakan buntut dari upaya pengungkapan dugaan korupsi dan tindak pidana penipuan dalam pembangunan asrama mahasiswa UIN Jakarta.

Pasalnya, Rektor UIN Jakarta Prof Amany Lubis pernah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan korupsi dan pemalsuan keterangan yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan terkait pembangunan asrama mahasiswa di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah.    

Koordinator UIN Watch Sultan Rivandi mengaku mendapatkan laporan dan data ada dugaan penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pemalsuan keterangan serta dugaan korupsi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal tersebut diketahui dalam proposal atau permohonan dana menggunakan 2 stempel yang berbeda.     

"Dugaan ini diketahui dari kecurigaan BPKH saat ada proposal permohonan bantuan dana untuk pembangunan asrama mahasiswa UIN Jakarta dengan menggunakan Logo UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atas nama Panitia Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa," kata Sultan dalam keterangannya Kamis (19/11/2020) lalu. [dzk]

Komentar Pembaca
Tongkat Komando Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Titik Jatuh Sriwijaya Air

Titik Jatuh Sriwijaya Air

SENIN, 11 JANUARI 2021 , 01:01:00

Tanggap Darurat Banjir Kalsel

Tanggap Darurat Banjir Kalsel

SABTU, 16 JANUARI 2021 , 00:41:00

The ads will close in 10 Seconds