Bahas Persoalan Kejaksaan, Komisi III DPR RI Sambangi Kejati Banten

Parlemen  SENIN, 22 FEBRUARI 2021 , 20:01:00 WIB | LAPORAN: JEJEN MUHAMAD

Bahas Persoalan Kejaksaan, Komisi III DPR RI Sambangi Kejati Banten

Komisi III DPR RI foto Bersama Jajaran Kejati Banten di Kantor Kejati/Repro

RMOLBANTEN. Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI  mengunjungi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten Jalan Raya Pandeglang, Curug, Kota Serang, Senin (22/2).

Kunjungan dalam rangka menyerap aspirasi serta keluh kesah keseharian kejaksaan di Banten yang nanti akan dibawa ke dalam rapat khusus DPR.

"Ini bukan pengawasan, Komisi III menyerap aspirasi keluh kesah Mitra kami kejaksaan yang ada di Banten," ujar Ketua Tim Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa.

Politisi Gerindra itu menerangkan, ada beberapa persoalan pokok yang disampaikan Kejati yakni mengenai permasalahan Anggaran serta rancangan UU Kejaksaan. Jadi, kenapa UU ini diperlukan kejaksaan dalam rangka tugas-tugas mereka.

"Kejaksaan Cilegon dana operasionalnya rendah, bagaimana harapan Kejaksaan Cilegon ini agar bisa ditingkatkan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat," katanya.

Meski anggaran terbatas, Ketua Gerindra Banten itu melihat tidak ada sedikitpun pelemahan penanganan perkara di Kejati. Namun demikian, dampak pandemi memberikan pengaruh besar terhadap persidangan, bahkan anggaran pun lebih difokuskan untuk penanganan Covid-19.

"Pada sisi biaya operasional untuk pengadilan lebih murah daripada kejaksaan membawa tersangka ke pengadilan, dengan sidang virtual berarti biaya transportasi, bensin macam-macam kan lebih jadi penghematan," ungkap Desmond.

Sementara itu, Kepala Kejati Banten, Asep Nana Mulyana menambahkan, kebutuhan penambahan anggaran sesuai dengan banyaknya kasus penanganan perkara yang ditangani Kejaksaan.

Misalnya,ketika mengajukan penambahan untuk biaya ahli ada rincian khusus, berapa kebutuhan untuk ahli termasuk bagaimana akomodasi serta transportasinya hingga kunjungan ke lapangan.

"Misalkan ke TKP dan seterusnya, itu kan harus di back up, bagaimana kemudian kalau itu dirincikan dengan baik," ucapnya.

"Contoh seperti (Kejaksaan) Cilegon sudah menyampaikan ada anggaran 8 Miliar. Bagaimaana mungkin sementara beban tugas dia. Dia harus mendampingi atau melakukan pengawalan terhadap kegiatan  baik di Pemda setempat maupun di BUMD-BUMD, kalau dikalkulasi tidak akan memenuhi itu dengan anggaran yang sedikit," pungkas Asep. [ars]



Komentar Pembaca
Tongkat Komando Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Titik Jatuh Sriwijaya Air

Titik Jatuh Sriwijaya Air

SENIN, 11 JANUARI 2021 , 01:01:00

Tanggap Darurat Banjir Kalsel

Tanggap Darurat Banjir Kalsel

SABTU, 16 JANUARI 2021 , 00:41:00

The ads will close in 10 Seconds