Bermasalah, Penerapan Perda Zonasi Pesisir Banten Ditunda

Banten  SELASA, 23 FEBRUARI 2021 , 13:21:00 WIB | LAPORAN: JEJEN MUHAMAD

Bermasalah, Penerapan Perda Zonasi Pesisir Banten Ditunda

Kepala DKP Banten, Eli Susiyanti/JEN

RMOLBANTEN Evaluasi Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Banten secara resmi ditunda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Penundaan Perda RZWP3K ini kaena dinilai ada dualisme peraturan yang saling bertabrakan antara UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sehingga perlu sinkronisasi demi kepastian hukum.

"Surat Penundaan itu sudah turun kepada Gubernur Banten yang menyatakan bahwa evaluasi Ranperda Banten untuk RZWP3K ditunda sampai ada kebijakan lebih lanjut," ujar Kepala DKP Banten, Eli Susiyanti saat ditemui di ruang kerjanya, DKP Banten, Curug, Kota Serang, Selasa (23/2).

Eli menjelaskan, sejak Ranperda Zonasi Pesisir disahkan dalam rapat Paripurna  7 Januari 2021 lalu, Pemprov Banten sudah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat permohonan evaulasi kepada Kemendagri.

Setelah itu, Kemendagri melakukan rapat Internal dengan Kemenkumham, ATR/BPN, serta KKP mengenai beberapa permohonan evaluasi  Ranperda, terdapat 7 Provinsi termasuk Banten dalam proses pengesahan di Kemendagri.

Kemudian, ada dua titik pembahasan dalam rapat tersebut mengenai UU Ciptkerja dan UU Pemerintahan Daerah, kedua aturan tersebut memiliki substansi berbeda sehingga perlu penyesuaian harmonisasi  antara peraturan RTRW Daerah dengan turunan UU Ciptakerja.

"Hasil rapat kemarin itu, karena sudah ada UU Ciptakerja. Jadi, ada dualisme peraturan, ada yang mengharuskan bahwa untuk 7 Provinsi ini tetap harus mempunyai Perda RZWP3K, sementara di UU Ciptakerja sudah tidak diperlukan lagi Perda RZWP3K, Jadi, yang ada adalah harmonisasi antara RTRW dengan RZWP3K," katanya.

"Karena ada dualisme ini maka kemarin Kemendagri menunda Evaulasi untuk Ranperda yang saat ini sedang ada di Meja Kemendagri," tutur Eli.

Atas kondisi tersebut, jelas Eli pemerintah daerah hingga saat ini belum memiliki dasar hukum untuk melakukan pengelolaan terhadap Wilayah Pesisir Banten. Padahal, Dia berujar, sudah banyak investor yang ingin berinvestasi di sektor kelautan.

"Kita didaerah butuh kepastian hukum, karena sudah banyak yang mau berinvestasi tapi terganggu karena belum ada Perda RZWP3K, Teman-teman yang sudah melakukan pengelolaan di laut ini kebingungan, apakah betul (dibolehkan) atau tidak melakukan pengelolaan dilaut," ungkapnya.

Eli pun berharap pihak Kemendagri segera mempercepat evaulasi Zonasi pesisir agar pemerintah daerah dapat memiliki payung hukum untuk mengelola sumber daya alam keluatan.

"Kita masih mengambang situasinya, nanti setelah dievaulasi itu dikembalikan ke kita, nanti ada revisi dan lain-lain, baru itu disahkan diundangkan (menjadi Perda), Baru berdasarkan itu kita bisa bergerak," demkian Eli Susiyanti. [ars]




Komentar Pembaca
Tongkat Komando Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Titik Jatuh Sriwijaya Air

Titik Jatuh Sriwijaya Air

SENIN, 11 JANUARI 2021 , 01:01:00

Tanggap Darurat Banjir Kalsel

Tanggap Darurat Banjir Kalsel

SABTU, 16 JANUARI 2021 , 00:41:00

The ads will close in 10 Seconds