Kunjungan Ke Banten, Jokowi Ditagih Janji Pemulihan Banjir Bandang Di Lebak

Politik  KAMIS, 04 MARET 2021 , 22:10:00 WIB | LAPORAN: JEJEN MUHAMAD

Kunjungan Ke Banten, Jokowi Ditagih Janji Pemulihan Banjir Bandang Di Lebak

Tiga mahasiswa menagih janji Presiden Joko Widodo terkait pemulihan bencana banjir bandang di Lebak/JEN

RMOLBANTEN Spanduk besar bertuliskan "Selamat Datang Di Zona Darurat Bencana Alam dan Demokrasi" dibentangkan tiga mahasiswa, menyambut Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Provinsi Banten.

Aksi mahasiswa dari Kumala ini berlangsungdi Jalan Syekh Moch. Nawawi Al Bantani, Lampu Merah Boru, Curug, Kota Serang. Kamis (4/3).

Koordinator aksi, Misba mengatakan, bencana alam yang terjadi beberapa kali di Indonesia termasuk Banten masih menyisakan duka. Belum berakhir penanganan tsunami Selat Sunda akhir 2018 dan banjir bandang di Lebak awal 2020, kini sejumlah wilayah kembali diterpa bencana alam banjir.

"Sudah setahun bencana alam menerjang Lebak, tapi masih minim sentuhan dari pemerintah daerah dan pusat, padahal Presiden Jokowi dulu sudah melakukan kunjungan langaung ke daerah yang terdampak bencana," terang Misba.

Ketua Kumala PW Serang itu menegaskan, Jokowi sempat mengobral janji untuk pemulihan banjir bandang di Lebak namun fatktanya sampai saat ini belum terealsiasikan dengan maksimal.

"Kita masih ingat pak Jokowi dulu pas ninjau langsung. Dia akan segera membangun jalan jalan dan jembatan yang terputus antar desa, paling lambat 3 sampai 4 bulan, tapi apa buktinya hari ini?, lihat kondisi disana," ungkapnya.

Untuk itu, Misbah pun meminta Jokowi untuk meninjau langsung kondisi terkini perbaikan penanganan banjir di Lebak

"Jokowi datang ke Banten apakah penyelesaian perbaikan banjir, kenapa tidak tinjau saja, jika kedatangan presiden ke Banten tidak melakukan pembenahan korban bencana alam di Lebak, berarti Jokowi sudah berbohong kepada rakyat sendiri," eerang Misbah.

Selain itu, kata Misbah upaya koordinasi serta komunikasi antara pemerintah daerah belum berjalan maksimal dalam menangani permasalahan bencana alam.

"Sangat ironi apabila di tambah pemerintah pusat minim menaruh perhatian terhadap bencana alam di Banten," Terangnya.

Kedepan, Misbah menekankan jangan sampai terjadi saling lempar kewenangan cuci tangan dari persoalan, persoalan ini harus segera diminimalisir pemerintah pusat harus bertanggungjawab serta konsisten dalam mengupayakan kemaslaahan rakyat banten.

Selain masalah penanganan banjir, sambung dia, persoalan iklim Demokrasi sudah mulai menunjukan tanda tanya, serbagai aspirasi yang disuarakan tidak henti henti tidak pernah mendapat respon.

Lanjut dia, ancaman demokrasi tercermin dari UU ITE yang sarat pasal karet.

"Ini acapkali dijadikan alat oleh kekuasaan untuk memenjarakan dan memberangus kritik yang diutarakan rakyat," Katanya.

"Terhitung sudah ratusan korban dari kekeliruan penerapan UU ITE, sangat jelas berbahaya untuk iklim demokrasi di negara demokratis," katanya.

Kemunculan Cyber Police telah beroperasi sehingga rakyat semakin terkurung dan terintimidasi jika ingin melontarkan kritik

"Kita harus berfikir berkali kali dan pada akhirnya kritik gagal di sampaikan karena ketakukan dan kekhawatiran yang timbul akibat pengekangan penguasa," demikian Misbah. [ars]

Komentar Pembaca
Tongkat Komando Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Titik Jatuh Sriwijaya Air

Titik Jatuh Sriwijaya Air

SENIN, 11 JANUARI 2021 , 01:01:00

Tanggap Darurat Banjir Kalsel

Tanggap Darurat Banjir Kalsel

SABTU, 16 JANUARI 2021 , 00:41:00

The ads will close in 10 Seconds