Hinca Pandjaitan: Demi Hukum, Polisi Harus Bubarkan KLB Ilegal Demokrat

Politik  KAMIS, 04 MARET 2021 , 22:46:00 WIB | LAPORAN: FIRMANSYAH

Hinca Pandjaitan: Demi Hukum, Polisi Harus Bubarkan KLB Ilegal Demokrat

Hinca Pandjaitan/Net

RMOLBANTEN Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Hinca  Pandjaitan meminta pihak Kepolisian membubarkan KLB Dmokrat ilegal yang tidak ada izinnya.

Mantan Sekjen Partai Demokrat itu mengatakan sudah cek langsung ke Kapolri , bahwa penyelenggaraan KLB utu dipastikan ilegal karena Polri baik Mabes maupun Polda sama sekali tidak memberikan ijin penyelenggaraan KLB.

"Saya sudah cek barusan, penyelenggaraan KLB itu tidak ada ijinnya maka negara (polisi) harus membubarkannya demi hukum," terang Hinca Pandjaitan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/).

"Jika tidak dibubarkan, maka negara membiarkan pelanggaran hukum itu. Kita protes keras," sambung Hinca.

Kata Hinca, dalih urusan internal Partai Demokrat sehingga tidak bisa dibubarkan meski tidak ada ijin, kita pastikan alasan ini tidak benar.

Alasan itu, lanjut Hinca tidak dapat dibenarkan oleh hukum, juga kita pastikan penyelenggaraan KLB ilegal ini justru melibatkan pihak eksternal secara sengaja dan menjadi aktor intelektualnya.

Hinca menunjuk Muldoko sebagai Kepala KSP yang sama sekali bukan kader Partai Demokrat.

"Jadi tidak benar ini urusan internal semata tapi sudah melibatkan pihak eksternal. Jadi memang harus dibubarkan," katanya.

"Jika tidak dibubarkan, polisi dan istana telah melakukan pembiaran pelanggaran hukum dan perusakan demokrasi kita secara permanen," tegas Hinca.

Lebih lanjut Hinca juga mengingatkan, masa Pandemi Covid-19 ini, saat kita semua mengelola masalah ini dengan sungguh-sungguh dan mengutamakan keselamatan dan kesehatan manusia, maka penyelenggaraan KLB yang ilegal ini harus dihentikan karena telah melanggar hukum dan melanggar protokol kesehatan.

"Pak SBY, mas AHY sebagai Ketum PD dan semua kader Partai Demokrat menuntut keadilan dari negara yang harusnya melindungi Partai Demokrat yang secara sah diakui negara dan didaftar secara hukum di Kemenkumham," katanya.

"Jika tidak, ini adalah kematian demokrasi yang diinginkan negara. Ini berbahaya dan mengancam kehidupan kita berbangsa dan bernegara," demikian Hinca Pandjaitan. [dzk]



Komentar Pembaca
Tongkat Komando Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Titik Jatuh Sriwijaya Air

Titik Jatuh Sriwijaya Air

SENIN, 11 JANUARI 2021 , 01:01:00

Tanggap Darurat Banjir Kalsel

Tanggap Darurat Banjir Kalsel

SABTU, 16 JANUARI 2021 , 00:41:00

The ads will close in 10 Seconds