Melukai Perasaan Petani, Pemberian Tanah Untuk Pemuda Muhammadiyah Contoh Buruk Praktik Monopoli

Politik  JUM'AT, 26 MARET 2021 , 00:08:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Melukai Perasaan Petani, Pemberian Tanah Untuk Pemuda Muhammadiyah Contoh Buruk Praktik Monopoli

Presiden Joko Widodo berfoto dengan pengurus PP Pemuda Mahammadiyah/Net

RMOLBANTEN Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah mendapat pemberian Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari Presiden Joko Widodo saat pertemuan mereka dengan Presiden di Istana Negara beberapa waktu lalu.

Halaman resmi PP Pemuda Muhammadiyah tertanggal 19 Maret 2021, Sekjen PP Pemuda Muhammdiyah, Dzulfikar Ahmad Tawlla mengaku telah menerima alokasi TORA seluas 19.685 hektar dari Presiden.
Lokasi alokasi tersebut tersebar di Kecamatan Babat Supat, Keluang, Sungai Lilin dan Batang Hari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyampaikan beberapa pandangan terkait pemberian tanah tersebut.

Pertama, dalam Reforma Agraria istilah kelola lahan itu tidak ada. Tanah TORA itu diberikan kepada masyarakat yang berhak dalam bentuk hak atas tanah secara penuh sesuai UUPA 1960 dan Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria.  

Kedua, Pemuda Muhammadiyah secara institusi bukan subyek yang tepat bagi RA. Sebab, TORA wajib diberikan terlebih dahulu kepada petani tidak bertanah (buruh tani), petani kecil (gurem), petani penggarap, nelayan tradisional, masyarakat miskin, masyarakat adat dan masyarakat setempat yang menggantungkan hidupnya pada kebudayaan agraris.

"Merekalah yang paling berhak," ujar Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika, Kamis (25/6).

Ketiga, lokasi tersebut, lahan seluas 19 ribu hektar lebih yang tersebar di Kecamatan Babat Supat, Keluang, Sungai Lilin dan Batang Hari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan adalah tanah-tanah yang telah digarap sejak lama oleh masyarakat.

Bahkan ada yang telah menjadi kampung serta desa-desa definitif, yang seharusnya sudah sejak lama dilepaskan dari klaim negara atau pun perusahaan di atasnya.

"Artinya, masyarakat setempatlah dan/atau kelompok prioritas tersebut di atas lah yang paling berhak," sebut Dewi Kartika.

Keempat, dari sisi luasan, tanah seluas 19 ribu hektar lebih yang berasal dari TORA tersebut patutlah dipertanyakan dan diklarifikasi oleh para pihak. Dari sisi luasan yang fantatis telah melanggar Perpres Reforma Agraria.

Jika direalisasikan, sebagaimana pengakuan PP Pemuda Muhammadiyah, ini merupakan contoh buruk dari praktik monopoli penguasaan tanah oleh segelintir kelompok yang difasilitasi negara.

"Dalam kasus ini, artinya hak monopoli tanah diberikan dalam holding PP Pemuda Muhammadiyah dan cabang-cabang usaha/badan yang mungkin akan dibentuknya ke depan," ungkap Dewi Kartika.

Lanjut dia, negara kita sudah memandatkan pelarangan monopoli atas tanah sejak 1960, yang saat ini akibat-akibat larangan tersebut diabaikan selama 60 tahun lebih telah menyebabkan ketimpangan yang tajam, perampasan tanah dan konflik agraria yang masif di berbagai tempat, termasuk Provinsi Sumatera Selatan.

"Patut diingat pula, ada lebih dari 16 juta rumah tangga petani gurem di Indonesia, sisanya landless peasants alias petani tidak bertanah dan berada dalam situasi kemiskinan akut akibat krisis agraria," terang Dewi Kartika.

Kelima, Reforma Agraria telah diperjuangkan kaum petani sejak tahun 80’an hingga saat ini. Sudah tidak terhitung jumlah korban konflik agraria termasuk kekerasan yang mengikutinya. Telah puluhan ribu petani ditangkap dan direpresi, bahkan hilang nyawa karena memperjuangkan hak atas tanah.

"Pemberian 19 ribu hektar TORA begitu saja kepada pihak yang tidak berhak (free riders), sangatlah ironis di tengah kelambanan realisasi redistribusi tanah, termasuk TORA pelepasan kawasan hutan oleh pemerintah kepada subyek prioritas RA yang telah diusulkan oleh ratusan ribu keluarga petani dan komunitas adat," tuturnya.

Keenam, pemerintah harus mentaati tujuan-tujuan Reforma Agraria yang telah diatur oleh pemerintah sendiri, salah satunya dengan menegakkan prinsip-prinsip ketepatan subyek dan obyek prioritas Reforma Agraria, termasuk mencegah masuknya para penumpang gelap RA.

"Dengan begitu, perbaikan ketimpangan struktur agraria, penyelesaian konflik agraria yang akut, dan pemberantasan kemiskinan struktural di pedesaan akibat struktur agraria yang tidak adil, betul-betul menjadi sasaran kerja kebijakan RA di Indonesia," ucap Dewi Kartika.

Jelas dia, seluruh kementerian dan lembagai yang bertanggungjawab terhadap penyediaan 19.685 hektar harus segera meluruskan penyelewelengan yang terjadi atas nama RA ini.

Di tengah realisasi TORA dari pelepasan kawasan hutan mengalami kemacetan luar biasa selama enam tahun terakhir (0,2 persen dari janji 4,1 juta hektar) tentu ini menyakitkan bagi ratusan ribu keluarga petani dan komunitas adat yang berpuluh tahun mengajukan penyelesaian dan pemenuhan haknya dalam kerangka RA.

Pemerintah sebaiknya tidak gegabah dalam menjalankan RA, apalagi terjebak pada kepentingan politis sesaat dan pragmatis.

Masih banyak kelompok rakyat Indonesia yang lebih berhak dan membutuhkan redistribusi tanah, utamanya kaum petani, buruh tani, komunitas adat, dan rakyat di pedesaan-perkotaan yang selama ini mengalami ketidakadilan dan kemiskinan akibat konflik agraria kronis dengan klaim-klaim kehutanan dan perkebunan. Ke sanalah seharusnya muara RA ditujukan.

Ketujuh, masyarakat luas, organisasi masyarakat sipil, termasuk ormas-ormas lintas keagamaan yang selama ini telah menunjukkan keberpihakan kepada hak-hak petani dan telah ikut mendukung perjuangan Reforma Agraria, penting untuk terus mengawal dan bersikap kritis terhadap arah kebijakan dan implementasi RA.

"Termasuk kritis terhadap potensi munculnya para penumpang gelap RA yang ikut menikmati/menerima hak atas tanah yang bukan haknya. Secara sadar atau pun tidak sadar telah mengambil hak rakyat kecil. Gerakan masyarakat sipil, termasuk organisasasi kemahasiswaan dan kepemudaan harus menjadi garda terdepan meluruskan penyimpangan atas nama RA," katanya.

Sampai hari ini, belum ada jawaban, penjelasan atau klarifikasi yang memadai dari kementerian-kementerian terkait seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Kantor Staf Presiden terhadap masalah ini, baik yang bersifat membenarkan atau pun menyanggah.

"Kami juga menantikan klarifikasi yang jelas dan utuh dari Kemenko Perekonomian atas langkah ini. Jangan sampai kebijakan, sikap dan praktik langkah kita bersama, baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan gerakan masyarakat sipil justru ikut berkontribusi memperparah situasi agraria, lebih-lebih melukai perasaan petani, masyarakat adat dan rakyat miskin di pedesaan yang telah berkorban dan memperjuangkan Reforma Agraria sejak lama," demikian Dewi Kartika dilansir dari Kantor Berita Politik RMOLID. [dzk]



Komentar Pembaca

The ads will close in 10 Seconds