Hinca Pandjaitan: Uang Dan Kekuasaan Tidak Bisa Memasung Hukum, Ini Pelajaran Bagi Para Begal!

Politik  KAMIS, 01 APRIL 2021 , 01:59:00 WIB | LAPORAN: FIRMANSYAH

Hinca Pandjaitan: Uang Dan Kekuasaan Tidak Bisa Memasung Hukum, Ini Pelajaran Bagi Para Begal<i>!</i>

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan/Net

RMOLBANTEN Pelajaran bagi para pihak-pihak yang coba mengambil alih partai secara paksa. Pelajaran bahwa uang dan kekuasaan tidak bisa mengangkangi demokrasi dan hukum.

Demikian disampaikan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan dalam Twitter pribadinya, Rabu (31/3).

Hinca Pandjaitan menyambut baik keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly yang menolak pengajuan pengesahan hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang.

"Keadilan sudah tiba di tempatnya,” ujar Hinca seperti dikutip Kantor Berita RMOLBanten.

Keputusan Menkumham Yasonna sekaligus menjadi pelajaran bagi para pihak-pihak yang coba mengambil alih partai secara paksa.

"Pelajaran untuk para begal, bahwa uang dan kekuasaan tidak serta merta bisa memasung hukum dan mengangkangi demokrasi. Catat itu,” tegasnya.

Hnca juga menyebut, DPP Partai Demokrat tidak ragu dengan Kemenkumham yang akan bekerja secara objektif dan profesional.

"Sejak awal kami tidaklah ragu, kami percaya Kemenkumham akan bekerja dengan profesional dan objektif dalam menetapkan kebijakan terhadap KLB Abal-Abal," demikian Hinca Pandjaitan.

Saat konferensi pers bersama Menkopolhukam Mahfur MD, Yasonna mengatakan pihaknya sebelumnya telah meminta Moeldoko bersama timnya untuk melengkapi berkas pengajuan pengesahan.

Pada tanggal 11 Maret 2021 Kemenkumham memberi tahu Moeldoko untuk melengkapi beberapa berkas.

"Untuk memenuhi sesuai Permenkumham telah memberi batas waktu cukup atau 7 hari untuk melengkapi berkas dimaksud," demikian kata Yasonna, Rabu (31/3).

Meski demikian, dijelaskan Yasonna, setelah Kemenkumham meminta melengkapi berkas hingga batas waktu yang ditentukan, Moeldoko tidak mampu melengkapi.

Beberapa syarat yang tidak mampu dipenuhi oleh pihak Moeldoko di antaranya, mandat dari Ketua Dewan Pimpinan  Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC). [dzk]



Komentar Pembaca
Tongkat Komando Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Titik Jatuh Sriwijaya Air

Titik Jatuh Sriwijaya Air

SENIN, 11 JANUARI 2021 , 01:01:00

Tanggap Darurat Banjir Kalsel

Tanggap Darurat Banjir Kalsel

SABTU, 16 JANUARI 2021 , 00:41:00

The ads will close in 10 Seconds