Pengamat Untirta: Pinjaman SMI Ke Pemprov Banten Jadi Buah Simalakama

Politik  SELASA, 06 APRIL 2021 , 00:59:00 WIB | LAPORAN: JEJEN MUHAMAD

Pengamat Untirta: Pinjaman SMI Ke Pemprov Banten Jadi Buah Simalakama

Ketua Pusat Kajian Konstitusi Perundang-Undangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Lia Riesta Dewi/Repro

RMOLBANTEN Pinjaman dana tahap dua Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp 4,1 triliun masih buram.

Pinjaman SMI itu, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah, dibebankan suku bunga sebesar 6 persen.

Pengamat Hukum Tata Negara sekaligus Ketua Pusat Kajian Konstitusi Perundang-Undangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Lia Riesta Dewi mengatakan, Pemprov Banten harus segera mengambil tindakan cepat untuk merumuskan apakah pinjaman tahap dua ke SMI akan dilanjutkan atau justru dibatalkan.

Menurut Lia, Pemprov Banten dihadapkan pada dua pilihan yang sangat sulit untuk dipilih, dikarenakan jika pinjaman Rp 4,1 triliun tetap dilanjutkan tidak ada slot anggaran pembayaran bunga di APBD 2021, sementara jika dibatalkan program pembangunan infrastruktur bakal gagal total dan akan mempengaruhi pula postur APBD 2021.

"Ini kaya buah simalakama, kalau mislanya diteruskan bapak yang mati tapi kalau nggak diterusin Ibu yang mati," ujar Lia kepada awak media, Senin (5/4).

"Tetapi hidup itu adalah pilihan, menjadi seorang pemimpin tertinggi di daerah itu adalah risiko pilihan. Maka harus sanggup dan berani mengambil pilihan itu dengan dipertanggungjawabkan," tuturnya.

Lia menerangkan, untuk mempertanggungjawabkan pinjaman tersebut, maka seorang kepala daerah harus berani bertindak mengambil resiko.

Idealnya keputusan bisa diambil dengan melihat aspek kemanfaatan baik bagi keuangan daerah maupun kesejahteraan rakyat.

"Mana yang lebih bermanfaat. Kalau banyak yang mudharat berarti jangan diambil, ambilnya yang lebih bermanfaat," Tegas Lia.

Sekali lagi, Lia mengingatkan bunga pinjaman PT SMI sudah menjadi buah simalakama tetapi tetap saja harus diambil pilihan, karena jika tidak akan menimbulkan polemik berkepanjangan.

Untuk itu, Lia menekankan Gubernur Banten dan DPRD untuk segera duduk bersama dalam memutuskan langkah pinjaman tersebut. Jadi, mengambil pilihan tidak bisa pakai perasaan.

Tapi harus menggunakan langkah-langkah dan usaha yang konkrit, dan itu hanya bisa dilakukan pada saat duduk bersama memanggil semua para ahli, dan pakar hukum.

"Kita ini bukan orang yang segala bisa, Gubernur itu bukan super hero, begitu pula DPRD. Kalau memang nggak mampu ngaku, cuma kan ini terlalu keras kepala dan ego tidak mau mengakui bahwa mereka salah, kan itu masalahnya," ungkapnya.

"Makanya persoalan ini nggak bakal selesai kalau mereka nggak pernah mengakui mereka nggak pernah salah. Tapi kalau mengakui keselahanya maka persoalan ini selesai," sambung Lia..

Lia mengungkapkan, proses pinjaman ke SMI yang berujung dengan pembebanan suku bunga merupakan keteledoran antara Eksekutif dan Legislatif tidak mengkroscek ulang ketentuan hukum dalam klausul perjanjian kerjasama (PKS).

"Saya melihatnya ini kurang berhati-hati dalam merencanakan sesuatu, dalam pinjaman itu Pemprov tidak menggunakan logika dan analisa tapi menggunakan perasaan, karena melihat ketentuan PKS awal mereka menganggap nanti akan sama. Aneh gitu lho. Kan harusnya pakai logika lah," pungkas Lia.

Sebaga informasi, berdasarkan catatan yang diperoleh skema pembayaran tahun anggaran 2021 terhadap pinjaman ke PT SMI yang sudah diputuskan total pebayaran di 2021 mencapai Rp 48 miliar lebih.

Adapun rincian pembayaran di 2021 terdiri atas biaya pengelolaan Rp 7 miliar, biaya Provisi Rp 41 miliar, sedangkan bunga 0 persen. Hal yang sama juga berlaku bagi pembayaran di tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan hitungan dari total pinjaman Rp4,9 Triliun jika dikenakan suku bunga sesuai ketentuan PMK Nomor 179/PMK.07/2020, maka Pemprov Banten harus membayar bunga 6 persen setiap tahun dan berlaku bagi tahun-tahun betikutnya. [ars]

Komentar Pembaca
Tongkat Komando Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Titik Jatuh Sriwijaya Air

Titik Jatuh Sriwijaya Air

SENIN, 11 JANUARI 2021 , 01:01:00

Tanggap Darurat Banjir Kalsel

Tanggap Darurat Banjir Kalsel

SABTU, 16 JANUARI 2021 , 00:41:00

The ads will close in 10 Seconds