Hamas Geruduk Kantor Walikota Serang Protes Tuker Guling Tanah Yang Tidak Logis

Kota Serang  KAMIS, 08 APRIL 2021 , 01:17:00 WIB | LAPORAN: HENDRA HENDRAWAN

Hamas Geruduk Kantor Walikota Serang Protes Tuker Guling Tanah Yang Tidak Logis

Aksi unjukrasa mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Hamas di Pemkot Serang/HDR

RMOLBANTEN Himpunan Mahasiswa Serang (Hamas) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Walikota Serang, Rabu (7/4).

Hamas meminta kejelasan terkait rencana ruislag atau tukar guling aset tanah milik Pemkot Serang dengan tanah PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS) yang ada di Kemanisan, Curug, Kota Serang.

Ketua Hamas, M. Busairi Al Bukhori mengatakan, lahan milik Pemkot Serang seluas 3,3 hektare berada di pusat kota. Sementara lahan milik PT BKKS yang jauh dari pusat kota seluas 4,4 hektare.

"Berdasarkan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang disampaikan oleh Pemkot Serang nilai tanah milik Pemda tersebut senilai R p66 Miliar dengan luas tanah 33.440 meter persegi dengan demikian jika dihitung permeter senilai Rp 1,9 Juta," katanya.

Smentara tanah milik PT BKKS senilai Rp 106 miliar dengan luas tanah 44.291 persegi. Maka jika di hargakan permeter senilai Rp 2,4 juta.

"Ini sangat tidak logis jika harga tanah Pemkot Serang yang berada di lokasi strategis lebih murah dibandingkan dengan tanah milik PT BKKS yang ada di Kemanisan," terangnya.

Dia menambahkan, harga tanah yang berada di sekitar lahan milik Pemkot Serang ditaksir mencapai Rp 3 Juta permeter. Sementara harga tanah milik PT BKKS yang berlokasi di Kemanisan, Kelurahan Curug hanya mencapai Rp 1,5 Juta permeternya.

"Tentu ini menjadi pertanyaan besar, tanah yang akan di tukar tidak sebanding dengan jumlah nominal berdasarkan hitungan harga permeternya jika ditinjau dari harga rill. Jadi siapa yang di untungkan sebenarnya," katanya.

Dia menambahkan, tertuang dalam pasal 379 Permendagri No. 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa untuk melakukan tukar menukar diperlukan kajian dari beberapa aspek, yakni teknis, ekonomis dan yuridis, serta bukti kepemilikan tanah.

"Tetapi PT BKKS sejauh ini belum bisa menunjukkan bukti  sertifikat kepemilikan tanah. Jika dilihat dari permendagri diatas, jelas ini sudah cacat secara hukum. Oleh karena itu kami meminta Pemkot Serang harus melakukan appraisal ulang," pungkasnya. [ars]

Komentar Pembaca
Tongkat Komando Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Titik Jatuh Sriwijaya Air

Titik Jatuh Sriwijaya Air

SENIN, 11 JANUARI 2021 , 01:01:00

Tanggap Darurat Banjir Kalsel

Tanggap Darurat Banjir Kalsel

SABTU, 16 JANUARI 2021 , 00:41:00

The ads will close in 10 Seconds