Pejabat Pemprov Banten Tersangka Korupsi Pengadaan Lahan, Begini Reaksi WH

Hukum  KAMIS, 22 APRIL 2021 , 21:04:00 WIB | LAPORAN: JEJEN MUHAMAD

Pejabat Pemprov Banten Tersangka Korupsi Pengadaan Lahan, Begini Reaksi WH

Tersangka Korupsi Pengadaan Lahan Gedung Samsat Malingping/JEN

RMOLBANTEN. Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) memberikan reaksi mengejutkan atas penetapan tersangka Kepala UPT Samsat Malingping berinisial SMD terkait kasus korupsi pengadaan lahan pembangunan Kantor UPTD Samsat Malingping.

Mantan Walikota Tangerang itu mengaku prihatin dengan peristiwa buruk dan turut mendukung langkah Kejati untuk mengusut secara tuntas aktor-aktor yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.

"Perlu saya sampaikan berdasarkan catatan dan data yang ada menyangkut pengadaan laham untuk Samsat Malingping itu seluas 6 ribu meter atas nama bapak Uwi dengan bukti sertifkkat dan akta jual beli dibayar permeter 500 ribu," ujar WH kepada awak media, Kamis (22/4).

Menurut WH, pembelian lahan pemerintah secara prosedur tidak ada masalah bahkan dikirim langsung ke rekening pemilik lahan dengan total pembelian sekitar Rp3,35 miliar.

Bahkan, kata WH, lahan tersebut sudah dinilai oleh BPKP semuanya tidak ada masalah berdasaeka penilaian.

Namun, SMD selaku Kepala UPDT Samsat Malingping bertindak sebagai sekertaris panitia pengadaan lahan dalam tim pembebasan lahan untuk pembangunan gedung baru Samsat Malimping disebut-sebut bermain dalam pengadaan tersebut.

SMD mengetahui persis di lokasi tersebut akan dibangun UPTD Samsat, kemudian SMD membeli terlebih dahulu tanah dengan harga Rp100 ribu permeter. Dan kemudian pada saat akan digunakan negara membayar lebih besar daripada jumlah itu kurang lebih sekitar Rp500. Jadi dari kasus korupsi lahan itu SMD mendapat Rp400 ribu permeter.

"Dari total (pembelian lahan) Rp3,35 miliar lebih atas rekomendasi dan hasil aprisial dan dibayarkan ke rekening haji Uwi," katanya.

Atas kondisi itu, WH meminta Kejati untuk menginvestigasi secara transparan dan mengusut seluruh pihak yang terlibat.

"Lebih lanjut tentunya kami ingin mendalami serta informasi lebih lanjut paling tidak kami menunggu hasil investigasi Kejati Banten," tandasnya. [ars]


Komentar Pembaca

The ads will close in 10 Seconds