Pengamat Untirta: Pencegahan Korupsi Di Bawah Kepemimpinan WH-Andika, Jadi 'Tong Kosong'!

Politik  SABTU, 24 APRIL 2021 , 16:08:00 WIB | LAPORAN: JEJEN MUHAMAD

Pengamat Untirta: Pencegahan Korupsi Di Bawah Kepemimpinan WH-Andika, Jadi 'Tong Kosong'<i>!</i>

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) saat menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas Capaian Implementasi Pencegahan Korupsi pada tahun 2019 lalu/Repro

RMOLBANTEN Sejumlah ASN dengan level pejabat di Pemerintah Provinsi Banten terjerat kasus korupsi mulai korupsi dana hibah Ponpes hingga pengadaan lahan Samsat UPTD Malingping.

Kasus korupsi itu menjadi pukulan bagi Gubernur Banten, Wahdin Halim yang memiliki visi pencegahan korupsi di Banten, serta kerap memamerkan berbagai capaian penghargaan implementasi pencegahan anti korupsi dari Pemerintah Pusat.

Pengamat politik Untirta Serang, Ikhsan Ahmad membeberkan, dua tahun lalu Gubernur Banten menerima penghargaan pencegahan anti korupsi yang diserahkan langsung Presiden Joko Wiodo dalam kategori Pemerintah Provinsi di momentum Peringatan Harkordia 2019 di Jakarta.

Baca: Penghargaan Istimewa KPK Buat WH


Setelah itu, saat rapat koordinasi dengan KPK, Gubernur Banten komitmen untuk merubah mentalitas dan pola pikir pejabat-pejabat berikut staf untuk tidak dengan mudah menerima suap

"Kedua momen diatas jika dikomparasikan dengan fakta korupsi yang terjadi seperti korupsi internet desa, potensi korupsi dalam kasus Bank Banten, dan adanya dugaan potensi Korupsi penyaluran DBH  dan yang terbaru korupsi dana hibah Ponpes, serta korupsi lahan Samsat Malingping menegaskan bahwa visi pencegahan korupsi di Banten dalam benteng birokrasi kopong (kosong tidak ada isinya) bagai tong kosong nyaring bunyinya," ujar Ikhsan Ahmad, Sabtu (24/4).

Ikhsan pun mempertanyakan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Banten yang berkorelasi dengan pencegahan korupsi.

"Jangan-jangan berbagai upaya meraih penghargaan anti korupsi dan publikasi merupakan bagian dari pencitraan yang berkorelasi dengan kontestasi politik selanjutnya?," katanya.

Ikhsan mengungkapkan, kepemimpinan WH-Andika tidak mampu merubah mentalitas anti korupsi dalam birokrasi.

Mungkin, ada hubungan dengan sinyalmen yang diungkap Menkopolhukam Mahfud MD, bahwa lebih dari 90 persen Kepala Daerah didukung oleh oligarki politik dengan sistem ijon saat pemilihanya.

Bercermin dari itu, Ikhsan tak menapikan jika banyak warga Banten yang bertanya apakah WH-Andika bagian dari sinyalmen yang diungkap Mahfud MD.

Jika ya, kata Ikhsan, maka WH-Andika sesungguhnya baguan dari kata rantai korupsi.

"WH-Andika memasang wajah lesu dan tak berdaya untuk mencegah korupsi para stafnya bawahanya," jelasnya.

Jika bukan bagian korupsi kontestasi politik, terang Ikhsan, seharusnya WH-Andika bisa melakukan perubahan dalam menempatkan orang-orang yang dianggap kelompoknya tetapi juga melakukan perubahan mentalitas.

Karena itu, Ikhsan menuding dari kasus kasus korupsi yang terjadi membuktikan bahwa pencegahan korupsi lemah dibawah WH-Andika.

"Apalagi kan impelemntasi pencegahan korupsinya sangat lemah dan mentalitas korupnya dibawah titik nadir," pungkasnya.[ars]

Komentar Pembaca
Irna-Tanto Dan Benyamin-Pilar Resmi Kepala Daerah
Kebangkitan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Kebangkitan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

SABTU, 29 MEI 2021 , 01:14:00

Penampakan Gerhana Bulan Total

Penampakan Gerhana Bulan Total

KAMIS, 27 MEI 2021 , 00:41:00

The ads will close in 10 Seconds