Bancakan Korupsi Hibah Ponpes, Cak Nawa: Modusnya Cashback, Bukan Pemotongan Dana

Parlemen  MINGGU, 02 MEI 2021 , 01:48:00 WIB | LAPORAN: JEJEN MUHAMAD

Bancakan Korupsi Hibah Ponpes, Cak Nawa: Modusnya <i>Cashback</i>, Bukan Pemotongan Dana

Wakil Ketua DPRD Banten, Nawa Said Dimyati/Net

RMOLBANTEN Sengkarut bancakan dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Banten ke Pondok Pesantren sangat kecil terjadi pemotongan karena uang langsung ditransfer masuk ke rekening penerima hibah.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Banten, Nawa Said Dimyati, Sabtu (1/5).

Cak Nawa biasa disapa mengurai dari dugaan yang muncul terbaru betul-betul terverifikasi adalah adanya modus cashback alias bayar jasa uang terimakasih.

"Pemberian cashback dari penerima ke oknum tertentu memang sangat dimungkinkan. Dan apabila ini yang terjadi, keduanya baik penerima maupun pemberi diduga melakukan tindakan melawan hukum, karena menggunakan bantuan hibah tidak sebagaimana mestinya," tutur Cak Namawa.

Sebelum melaksanakan hibah, Biro Kesralah yang mendapat mandat Gubernur untuk membuat Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) melakukan verifikasi administrasi proposal pengajuan pencairan hibah.

Proposal itu meliputi Ijin Operasional Pondok Pesantren, Domisili Pesantren, Kartu Identitas Pimpinan Pesantren hingga Rekening Pondok Pesantren.

"Setelah diverifikasi administrasi dinyatakan lulus, pimpinan Ponpes diwajibkan membuat fakta integritas, surat pernyataan mutlak dan baru di buatkan NPHD antara Pemprov dengan Ponpes penerima hibah. Uang di transfer ke rekeing Ponpes penerima," katanya.

Meski begitu, Cak Nawa tak menapikan kemungminan-kemungkinan baik fiktif maupun cash back semua bisa terjadi karena belum terungkap secara terang benderang.

Sebab itu, bila ada Ponpes fiktif maka pihak-pihak yang mengeluarkan Ijin Operasional (Ijop) Ponpes dan pihak yang mengeluarkan surat keterangan domisili patut dimintai pertanggungjawaban.

"Ini kan Biro Kesra yang melaksanakan mandat Gubernur dalam pelaksanaan hibah hanya melakukan verifikasi administrasi tanpa melakukan verifikasi faktual karena tidak tersedianya anggaran," ungkapnya.

Dengan kejadian itu, Nawa mengaku tak ingin melihat persoalan rumit kembali terulang, maka Pemprov harus melakukan pembenahan besar-besadan untuk memperbaiki pengelolaan hibah.

Untuk itu, bila hibah Ponpes di tahun anggaran 2021 masih akan dilakukan seperti tahun 2020 sebaiknya dibatalkan saja, karena akan membebani pimpinan Ponpes dalam melakukan pelaporan penggunaan hibah.

"Apalagi kan menjadi uji petik, baim oleh Inpesktorat atau lembaga penegak hukum lainnya, pasti akan bermasalah dan berpotensi hukum," katanya.

"Tapi apabila Pemprov siapkan program pendampingan dalam pelaksanaan hibah ponpes, maka program yang bagus dan menjadi inspirasi daerah-daerah lain ini bisa dilanjutkan," demikian Cak Nawa yang juga politisi Partai Demokrat. [ars]



Komentar Pembaca
Penghargaan Habib Rizieq Pejuang NKRI

Penghargaan Habib Rizieq Pejuang NKRI

MINGGU, 12 DESEMBER 2021 , 00:10:00

Selebran Rachel Vennya Di Sidang

Selebran Rachel Vennya Di Sidang

SABTU, 11 DESEMBER 2021 , 01:01:00

Jokowi Komitmen Tuntaskan Pelanggaran HAM

Jokowi Komitmen Tuntaskan Pelanggaran HAM

SABTU, 11 DESEMBER 2021 , 01:39:00

The ads will close in 10 Seconds