Fraksi PDIP Banten Minta Dugaan Korupsi Samsat Malingping Dibongkar Tuntas

Hukum  SELASA, 04 MEI 2021 , 12:37:00 WIB | LAPORAN: JEJEN MUHAMAD

Fraksi PDIP Banten Minta Dugaan Korupsi Samsat Malingping Dibongkar Tuntas

Wakil Ketua DPRD Banten Fraksi PDIP, Bahrum/JEN

RMOLBANTEN Fraksi PDIP DPRD Provinsi Banten berkeinginan agar kasus dugaan korupsi lahan Samsat Malingping dibuka seluas-luasanya. Tujuannya agar masyarakat mengetahui bahwa tahapan proses hukum sekarang masih praduga tak bersalah.

Atas dasar itu, kasus ini harus dibongkar sampai tuntas.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Banten dari Fraksi PDIP Bahrum di Hegung Flaza Aspirasi, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (3/5) malam.

"Kita ingin dapatnya satu penyelesaian yang benar-benar secara prosedur yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah," ujar Bahrum.

"Jangan sampai suaranya saja bahwa ini bagian daripada salah menjalankan tugas dinas terkait, lalu faktanya belum bisa dibuktikan. Jadi, kita masih melakukan langkah-langkah praduga tak bersalah," sambungnya.

Fraksi PDIP, dikatakan Bahhrum menghormati proses hukum yang tengah berjalan dalam proses penanganan perkara kasus korupsi lahan Samsat Malingping.

"Kalau nanti nyatanya terbukti ada kesalahan yang melanggar hukum, saya pikir itu harus ditegakkan, karena itu kan kerangka bagaimana kita mempercepat pembangunan kalau memang masih ada senandung atau kendala-kendala yang dilakukan oleh pihak OPD terkait," ungkapnya.

Kasus korupsi Samsat Malimping ini menyeret sejumlah pejabat pemerintah Provinsi Banten dan menjadi pukulan telak. Kasus ini juga mencoreng nama Gubernur Banten yang memiliki visi besar pencegahan korupsi.

Gubernur Banten Wahidin Halim yang pernah menerima penghargaan capaian impelemntasi pencegahan korupsi yang diserahkan langsung Wakil Presiden dalam peringatakan hari anti korupsi Dunia (Hakordia) di Jakarta tahun 2019 lalu.

Atas dasar itu, Bahrum menekankan Gubernur harus terbuka bersikap tegas bila ada bawahanya terindikasi korupsi maka harus didudukan secara hukum.

"Kalau ini menjadi fakta hukum yang telah dilakukan pihak dinas terkait, saya pikir ini perlu ada semacam perubahan yang kedepan jangan sampai ada OPD manapun di Provinsi Banten tersadung dalam korupsi," demikian Bahrum. [dzk]



Komentar Pembaca

The ads will close in 10 Seconds