Kerjasama Sampah Pemkot Serang Dengan Tangsel Akan Digugat Ke PTUN?

Hukum  MINGGU, 09 MEI 2021 , 12:21:00 WIB | LAPORAN: HENDRA HENDRAWAN

Kerjasama Sampah Pemkot Serang Dengan Tangsel  Akan Digugat Ke PTUN<i>?</i>

TPSA Cilowong Kota Serang/Net

RMOLBANTEN Kerjasama Pemkot Serang dengan Pemkot Tangsel terkait pengeloaan sampah di TPSA Cilowong disoroti sejumlah pihak, terutama terkait prosedur kerjasama.

Diketahui TPSA Cilowong setiap harinya akan menerima 400 ton sampah dari Tangsel.

Direktur Eksekutif Rekonvasi Bhumi, Np. Rahadian menilai, banyak prosedur yang diabaikan dalam kerjasama kedua pemkot ini. Rahadian mencontohkan belum adanya kajian mendalam, aspirasi masyarakat dan kondisi TPSA Cilowong sendiri yang pengelolaannya belum optimal.

"Kami tidak posisi dalam menerima atau menolak. Tetapi kalau kita melihat beberapa pemberitaan terkait pengelolaan sampah di Kota Serang, sampah belum dikelola secara optimal," ucap Nana, pada Minggu (9/5).

Sambungnya, data yang disampaikan Kadis Lingkungan Hidup Kota Serang di media bahwa produksi sampah di Kota Serang volumenya sampai 800 ton, tetapi kemampuan mengangkutnya baru 50 persen harus menjadi pertimbangan juga.

"Pengelolaan sampah di TPA Cilowong sendiri juga belum optimal, prasarananya belum memadai, sehingga potensi longsor masih tinggi, terbukti beberapa waktu lalu kejadian dan memakan korban. Artinya itu belum benar, seharusnya itu diurus dulu," terangnya.

"Dengan sarana terbatas ini. Kok kita mau nerima sampah 400 ton sehari dan kerjasama selama 3 tahun. Inikan ada masalah, TPA masalah, ditambah transportasi paling tidak ada 100 truk sehari yang mundar-mandir, kajian amdal lalu lintasnya sudah ada kajian belum?," ujarnya.

"Kajian TPA ada tidak? Pemerintah seharusnya ngasih contoh yang baik. Kalau diperlukan dokumen kajian, dibuatkan dulu kajian baru kebijakan. Kan itu contoh yang buruk buat masyarakat. Masyarakat kan gak boleh tanpa kajian nanti investasinya ditolak," ungkapnya.

Kebijakan tersebut memperlihatkan inkonsistensi walikota, karena pernah ada statemen jika masyarakat menolak tidak akan dilanjutkan, padahal saat ini ada penolakan, tetapi kerjasama tetap dilanjutkan.

"Walikota tidak konsisten. Kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam Perwal Nomor 43 tahun 2019, itukan mereduksi sampah rumah tangga, artinya volume sampah yang dikirim ke TPA dari masyarakat itu ditekankan dengan kebijakan itu. Itu sudah dijalanlan tidak? Kenapa di satu sisi walikota menekan volume sampah dari warga kota, di sisi lain menerima sampah dari daerah lain," katanya.

Pihaknya meminta kerjasama tersebut ditunda, sampai ada kajian penataan yang baik sehingga kerjasama itu optimal dengan dampak yang minimal.

"Kalau prosedurnya tidak dijalankan dan kajian-kajiannya tidak dilaksanakan maka kami akan gugat ke PTUN," imbuhnya.

Nana mengungkapkan, bahaya dari sampah yang tidak dikelola dengan baik, menurutnya, jika sampah padat maka akan berpotensi longsor. Sementara sampah cairnya bisa meresap ke dalam tanah.

"Itukan yang cairnya merembes ke tanah, sehingga yang dikhawatirkan merembes ke sumur warga yang dijadikan sumber minum sehingga dapat menyebabkan penyakit," pungkasnya. [ars]

Komentar Pembaca
Irna-Tanto Dan Benyamin-Pilar Resmi Kepala Daerah
Kebangkitan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Kebangkitan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

SABTU, 29 MEI 2021 , 01:14:00

Penampakan Gerhana Bulan Total

Penampakan Gerhana Bulan Total

KAMIS, 27 MEI 2021 , 00:41:00

The ads will close in 10 Seconds