Ini Sikap Resmi Konstruktif PB Mathlaul Anwar Terkait Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji

Politik  SABTU, 05 JUNI 2021 , 21:36:00 WIB | LAPORAN: AHMAD RIZKI SUHAEDI

Ini Sikap Resmi Konstruktif PB Mathlaul Anwar Terkait Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji

Ketua Umum PB Mathlaul Anwar, KH Embay Mulya Syarief/Repro

RMOLBANTEN Pengurus Besar Mathlaul Anwar (PBMA) merasa prihatin atas pembatalan keberangkatan jemaah haji untuk kali kedua secara berturut- turut karena pandemi Covid-19. Bagi Mathlaul Anwar, kesehatan dan keselamatan jamaah itu yang paling utama.

Demikian salah satu poin pernyataan sikap PB  Mathlaul Anwar dari delapan poin pernyataan sikap terkait Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M oleh Kementerian Agama.

Pernyataan sikap PB Mathlaul Anwar ini ditandatangani langsung Ketua Umum PBMA, KH Embay Mulya Syarief dan Sekjen KH Jihaduddin.

"PBMA mengusulkan ada fatwa yang mengikat terkait pembatalan ini, supaya umat Islam, khususnya Calon Jemaah Haji (CJH) bisa kuat secara moral dan spiritual," demikian poin kedua.

Untuk menjawab keresahan publik, PBMA mendesak Pemerintah dan DPR untuk membuat regulasi yang lebih luas, demi menjaga kredibilitas pengelolaan.

PBMA juga memberi catatan agar kemampuan komunikasi dan diplomasi antara Pemerintah RI dengan pihak Kerajaan Arab Saudi lebih ditingkatkan.

"Sehingga kita memiliki  bargaining yang sangat kuat. Karena bagaimana pun, Indonesia merupakan pengirim jamaah haji terbesar ke Arab Saudi," terang PBMA.

Selanjutnya, akibat dari pembatalan dua kali jamaah haji Indonesia, menyebabkan penumpukan kuota jamaah. Atas dasar itu, PBMA mendorong kepada Pemerintah dan DPR untuk melakukan berbagai cara agar kuota haji bisa bertambah signifikan di tahun depan.

Sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab, PBMA juga mendesak pemerintah dalam halini Kemenag untuk dilakukan audit keuangan haji oleh lembaga profesional, guna memastikan seluruh dana aman dan tersimpan utuh.

"Ini penting supaya tidak ada sah wasangka terhadap dana haji," ujar pernyataan sikap PBMA.

PBMA mendorong adanya kajian strategis terkait kondisi yang akan dihadapi untuk tahun kedepan. Kajian ini tidak hanya soal agama, namun juga tinjauan psiko-sosiologis, politik internasional (misalnya kesepakatan pengunaan vaksin yang diakui Kerajaan Arab, karena sejauh ini hanya 11 negara yang boleh masuk kesana), ekonomi (dampak pembatalan haji terhadap pelaku usaha), serta kajian dari aspek pandemi itu sendiri.

"Perlu ada kolaborasi dan titik temu antara science dengan agama".

Terakhir, PBMA juga meminta agar proses bidding Dirjen Haji Kemenag supaya cepat, terbuka dan terpantau publik.

"Proses biding ini karena ini akan menentukan manajemen pengelolaan haji di tahun mendatang" demikian pernyataan sikap PBMA kepada redaksi Kantor Berita RMOLBanten, Sabtu (6/5). [ars]

Komentar Pembaca
Penghargaan Habib Rizieq Pejuang NKRI

Penghargaan Habib Rizieq Pejuang NKRI

MINGGU, 12 DESEMBER 2021 , 00:10:00

Selebran Rachel Vennya Di Sidang

Selebran Rachel Vennya Di Sidang

SABTU, 11 DESEMBER 2021 , 01:01:00

Jokowi Komitmen Tuntaskan Pelanggaran HAM

Jokowi Komitmen Tuntaskan Pelanggaran HAM

SABTU, 11 DESEMBER 2021 , 01:39:00

The ads will close in 10 Seconds