Mantan Staf Ahli WH: Kasus Korupsi Masker Di Dinkes Banten Bias!

Hukum  JUM'AT, 11 JUNI 2021 , 14:17:00 WIB | LAPORAN: JEJEN MUHAMAD

Mantan Staf Ahli WH: Kasus Korupsi Masker Di Dinkes Banten Bias<i>!</i>

Akademisi Untirta yang juga pernah menjabat staf ahli Gubernur, Ikhsan Ahmad/Net

RMOLBANTEN Pemecatan 20 pejabat Dinkes Banten membiaskan kasus korupsi masker dilingkungan Dinkes Banten yang kini perlahan mulai tenggelam.

Demikian disampaikan akademisi sekaligus analis politik Untirta Serang Ikhsan Ahmad, Jumat (11/6).

Ikhsan mengurai skema pembiasan ini terstruktur seakan-akan kasus korupsi terjadi secara alamiah tanpa ada kesalahan sedikitpun dari sistem yang dibuat melalui pengawasan kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten WH-Andika.

"Pembiasan ini menyembunyikan fakta tuduhan tekanan kepada mereka yang mengundurkan diri  dan menyembunyikan fakta bagaimana arahan dan perintah Kadis yang dianggap telah diikuti bawahan namun berujung petaka," tegas Ikhsan.

Mantan staf Gubernur Banten Wahidin Halim ini menyampaikan aksi pengunduran diri 20 orang pejabat Dinkes Banten yang didasari adanya dugaan intimidasi hingga tekanan pertanda ada tabir yang belum terungkap di tubuh pemerintahan.

Sebaliknya, kata, Ikhsan, respons pemerintah justru balik menuduhan bahwa mereka adalah kelompok lama yang tidak bisa mengubah mindsetnya dalam memerangi korupsi di Pemprov Banten.

"Masyarakat pun dibuat bingung, apa iya, ada pertarungan melawan ASN koruptor dari ASN pejuang anti korupsi. Apakah bukan sebaliknya, ini menunjukkan lemahnya sistem, pengawasan dan kepemimpinan yang ada" katanya.

Aktivis anti korupsi itu juga menerangkan arogansi kekuasaan dengan menggunakan kata 'pemecatan' dengan analogi 'disersi' yang dilanjutkan dengan melakukan rekruitmen terkesan menutupi kasus korupsi.

"Pembiasan ini mengalihkan isu korupsi kepada isu pelayanan yang disiapkan pemprov seolah-olah secara sigap, cepat dan cekatan untuk masyarakat," terang Ikhsan.

"Penggunaan kata pemecatan, membelah persepsi publik, apakah dipecat sebagai PNS atau sebagai pejabat dilingkungan Dinkes Banten," imbuhnya.

Atas kejadian itu, lanjut Ikhsan, situasi saat ini seakan-akan menjadi pembenar bahwa kekuasaan tidak mentolerir orang lama dengan potensi korupnya”.

Padahal, bagi Ikhsan, pemilihan kata pemecatan tanpa penjelasan yang baik jelas  tidak bertanggungjawab.

Ikhsan menjelaskan, Jika pemecatan yang dimaksud adalah pemecatan sebagai PNS yang kemudian diikuti rekruitmen kembali tentu saja bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) PP 11 Tahun 2017 menyebutkan Kebutuhan PNS secara Nasional ditetapkan oleh Menteri setiap tahun.

Kemudian, Pasal 12 ayat (7) PP 11 Tahun 2017 disebutkan Penetapan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usul dari PPK Instansi Daerah yang dikoordinasikan oleh Gubernur.

Selain itu, diperkuat Pasal 15 PP 11 Tahun 2017 menyebutkan  Pengadaan PNS di Instansi Pemerintah dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.  Pasal 16 ayat (1) PP 11 Tahun 2017 menyebutkan  Untuk menjamin kualitas PNS, pengadaan PNS dilakukan secara nasional.

Selanjutnya, Pasal 20 ayat (2) PP 11 Tahun 2017 menyebutkan  Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi jadwal pengadaan PNS, prasarana dan sarana pengadaan PNS.

"Dari ketentuan ini maka untuk pengadaan PNS seharusnya dikoordinasikan secara nasional dan penetapan-nya dilakukan oleh Menteri," ungkap Ikhsan.

"Jika yang dimaksud pemecatan adalah pemberhentian 20 orang tersebut dari jabatannya, bukankah mereka sudah mengundurkan diri, kenapa harus dipecat lagi?," tuturnya.

Tak cukup disitu, Ikhsa memandang langkah rekruitmen usai pemecatan bermasalah karena tanpa perencanaan, bisa terlihat dari tiba-tibanya Gubernur memerintahkan kepala BKD Provinsi Banten untuk mengadakan seleksi terbuka tanpa adanya perencanaan.

"Kita boleh dong bertanya berkaitan dengan penganggaran kegiatan, pertanyaannya anggaran yang digunakan saat ini oleh Pemprov Banten untuk seleksi pejabat Dinkes ini apakah sudah ada sebelumnya? Jika ada dianggarkan di OPD mana? Dan tentunya menarik jika dimintakan DPA-nya," ungkapnya.

Ikhsan mengungkapkan, rekruitmen untuk menggantikan 20 jabatan dinkes  yang juga turut mengundang Kementerian atau lembaga lain menandakan bahwa seluruh PNS Dinkes Provinsi Banten yang menurut data SIMPEG berjumlah 447 orang sudah tidak ada lagi yang mampu menjabat sebagai PPK dan PPTK.

Lebih jauh lagi, kata dia, seluruh PNS di Pemprov Banten, yang jumlahnya ribuan juga dianggap tidak ada yang mampu menjabat sebagai PPK dan PPTK.

"Jika benar demikian maka sistem merit atau jenjang karir di Pemprov Banten patut dipertanyakan dan ini tentunya kembali menjadi tanggung jawab Gubernur sebagai PPK," katanya.

"Bukankah Pemprov Banten pernah juga mengadakan tes assesmen terhadap para ASN yang telah mengajukan diri sebagai ASN Pemprov Banten pada Tahun 2019, kepana mereka tidak diprioritaskan?," demikian Iksan Ahmad. [ars]

Komentar Pembaca
Irna-Tanto Dan Benyamin-Pilar Resmi Kepala Daerah
Kebangkitan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Kebangkitan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

SABTU, 29 MEI 2021 , 01:14:00

Penampakan Gerhana Bulan Total

Penampakan Gerhana Bulan Total

KAMIS, 27 MEI 2021 , 00:41:00

The ads will close in 10 Seconds