Target Disdukcapil Kabupaten Serang Pada Program Nasional Adminduk Tercapai

Advertorial  SELASA, 15 JUNI 2021 , 21:59:00 WIB | LAPORAN: HENDRA HENDRAWAN

Target Disdukcapil Kabupaten Serang Pada Program Nasional Adminduk Tercapai

Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Serang, Jajang Kusmara/HEN

RMOLBANTEN. Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Serang mempunyai sejumlah program prioritas nasional terkait pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Program tersebut di antaranya rekam KTP-Elektronik, Akta Kelahiran, penerbitan Akta Kematian, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Perkawinan dan Percaraian.

Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Serang, Jajang Kusmara mengatakan, pejabat Disdukcapil (Instansi Pelaksana) khususnya kepala dinas dan sekdis setiap awal tahun menandatangani perjanjian kinerja nasional dengan Dirjen Disdukcapil.

"Yang ditandatangi ini adalah target-target prioritas nasional yang wajib dicapai oleh instansi pelaksana," ucapnya saat ditemui di Ruang Kerjanya, Kantor Disdukcapil Kabupaten Serang, Jumat (11/6).

Program prioritas nasional itu diantaranya perekaman KTP-Elektronik, sambungnya Jajang, target di tahun 2021 perekaman KTP-E itu harus mencapainya 99,2 persen, dan per juni ini sudah mencapai 98 persen. Jadi tinggal 1,2 persen lagi.

"Kita memberikan informasi ke masyarakat bahwa usia yang menjelang 17 tahun, sedang atau lebih kita infokan segera untuk dapat mendatangi fasilitas Disdukcapil untuk ikut perekaman. Sehingga akan mendapatkan KTP elektronik, ini banyak manfaatnya, jadi dapat berkorespondensi dalam aktifitas kehidupan berbangsa dan bernegara, misal buka rekening perbankan, melamar kerjaan, bayar pajak dan lain-lain," terangnya.

Kedua, sambungnya, program prioritas misalnya soal akta kelahiran. Jadi setiap anak yang lahir itu punya hak sipil untuk memiliki akta kelahiran agar memiliki identitas kependudukan, sehingga tau tempat, kapan lahirnya dan siapa nama bapa dan ibunya. Kemudian akta kelahiran menjadi alat yang bisa dipergunakan jika meningkat usianya untuk memasuki fasilitas berikutnya.

"Kabupaten Serang target prioritas ini 95 persen, sekarang per juni kita sudah mencapai 96 persen. Artinya sudah terlampaui target," ungkapnya.

Prioritas nasional berikutnya penerbitan akta kematian. Jajang menjelaskan, kepemilikan akta kematian sangat penting, kalau dia pegawai apalagi untuk klaim asuransi, pensiun, waris dan sebagainya.

"Di pesta demokrasi juga berguna supaya yang meninggal ini tidak masuk DPS bahkan DPT. kalau sekarang kan masih ada cerita sudah meninggal tapi masih masuk ke DPT, ini karena tidak dilaporkan dan KTP-nya masih dipegang keluarganya. Kalau sudah melaporkan itu diperbahurui di SIAK Disdukcapil. Jadi di sistem sudah dinonaktifkan, datanya menjadi invalid tidak muncul lagi. Selanjutnya target KIA semacam KTP anak gitu, target nasionalnya 2021 ini 30 persen, per juni ini kita sudah berada di 32 persen. Jadi sudah melampaui," ujarnya.

Jajang menambahkan, Kemudian berikutnya akta perkawinan dan perceraian ini untuk menjelaskan status seseorang, akan tetapi ini untuk non Muslim, karena Muslim di KUA. Targetnya setiap perkawinan dan perceraian terlaporkan dan terdokumentasikan.

"Terakhir, target nasional pemanfaatan data, kan ini amanat UU 24/2013 pasal 58 ayat 4 ini, untuk Kabupaten Serang Alhamdulillah April kita sudah melakukan kerjasama dengan seluruh OPD, bahkan dihadiri Pak Dirjen Prof. Zudan bersama Ibu Bupati Tatu Chasanah di Pendopo. Jadi semua OPD di Pemerintah Kabupaten Serang sudah melakukan kerjasama pemanfaatan data dengan Disdukcapil," ujarnya.

"Jadi program dinas itu kalau bicara kependudukannya pasti merujuk ke database di Disdukcapil. Sehingga misal  ada program membantu kemiskinan, nanti verifikasi datanya di Disdukcapil, sehingga nanti tidak ada data ganda," terangnya.

Pihaknya juga sedang mengusahakan konektifitas data dengan kementerian melalui program DWH Terpusat.

"Setiap penduduk yang hidup di wilayah Kabupaten Serang itu wajib memiliki dokumen kependudukan, dan itu terus kita sosialisasikan ke masyarakat," ungkapnya.

"Jangan sampai lahir, hidup, menikah dan punya anak tapi tidak punya dokumen kependudukan. Nanti sulit untuk mengakses program-program strategis pemerintah. Jangan sampai fasilitas dari pemerintah susah didapat karena syarat dasarnya memiliki dokumen tidak terpenuhi," tutup Jajang. [ars]

Komentar Pembaca
Ketua KPK Resmikan Kantor JMSI Riau

Ketua KPK Resmikan Kantor JMSI Riau

SABTU, 19 MARET 2022 , 13:19:00

Zaki Resmikan Masjid Ash-Shomad

Zaki Resmikan Masjid Ash-Shomad

SABTU, 12 MARET 2022 , 21:06:00

Presiden Dan Gubernur Se-Indonesia Di IKN

Presiden Dan Gubernur Se-Indonesia Di IKN

SENIN, 14 MARET 2022 , 15:23:00

The ads will close in 10 Seconds