Gubernur WH Didesak Percepat Pemisahan Bank Banten Dari BGD

Parlemen  RABU, 16 JUNI 2021 , 17:03:00 WIB | LAPORAN: JEJEN MUHAMAD

Gubernur WH Didesak Percepat Pemisahan Bank Banten Dari BGD

Wakil Ketua DPRD Banten Bahrum/JEN

RMOLBANTEN. Rencana pemisahan pengelolaan Bank Banten dari PT Banten Global Development (BGD) masih buram.

Saat ini progres rencana pemisahan Bank Banten dari PT BGD masih dalam tahap pembahasan draf  rancangan peraturan daerah (Raperda) di DPRD Banten.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Banten Bahrum dalam seri diskusi "Pojok Aspirasi" yang digagas DPRD Banten di Sekretariat Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (16/6).

"DPRD telah menyiapkan draf Raperda tentang pemisahan  BGD dari Bank Banten, ini perlu ada akselerasi untuk bisa secepatnya memunculkan agenda pemisahan BGD dengan Bank Banten," kata Bahrum.

Kata Politisi PDIP itu akibat Bank Banten masih menginduk ke BGD secara tidak langsung menurunkan kepercayaan nasabah hingga delapan daerah di Kabupaten dan Kota untuk menanamkan saham atau memindahkan RKUD ke bank plat merah tersebut.

"Saya pernah komunikasi dengan kepala daerah, itu bagian kendala manajerial masih terkendala dengan PT BGD terus mengendalikan efektifias dari prospek di Bank Banten sendiri," ungkapnya.

Atas kondisi itu, Bahrum meminta seluruh elmen untuk mendesak Gubernur Banten Wahidin Halim agar mempercepat pemisahan Bank Banten dari PT BGD.

"Kami minta suport untuk mendorong kebijakan pak Gubernur agar segera mempercepat proses pemisahan BGD dengan Bank Banten," imbuhnya.

Di DPRD, dikatakan Bahrum, intensitas pembahasan cukup bagus bahkan bukan sekedar pemisahan tapi pengawasan-pengawasan baik bersifat teknis maupun non teknis  agar bisnis terus menggeliat dalam konteks menjalankan manejemen pengelolaan Bank Banten.

"Jadi, ini perlu kita dorong, kita kontrol bersama karena kita memiliki kewajiban secara moral agar bank banten bisa bersaing dengan bank-bank daerah lain bahkan bank nasional," terangnya.

Bahrum menjelaskan, Bank Banten tidak boleh eufhoria saat pencabutan status DBPK karena ada tugas berat untuk mengembalikan kepercayaan publik.

"Bank Banten tak hanya sekedar pemindahan RKUD tapi perlu fakta riil laba manajemen agar bisa terlihat di mata publik," jelasnya.

"Jadi, mereka jangan berleha-leha  juga setelah perombakan manajemen, terus penyertaan modal, pencabutan status BDPK OJK hingga bank dinyatakan sehat," tambahnya.

Jadi, kalau nanti masih terihat ekspansi bisnis Bank Banten ternyata lambat maka perlu disegerakan pemisahan dari PT BGD.

"Saya pikir harus dengan cepat  juga pak Gubernur sebagai penanam saham terakhir harus ambil sikap," pungkasnya. [ars]


Komentar Pembaca
Prabowo Serahkan
Kursi Roda Buronanan 10 Tahun

Kursi Roda Buronanan 10 Tahun

MINGGU, 27 JUNI 2021 , 01:30:00

De Oranje Angkat Koper

De Oranje Angkat Koper

SENIN, 28 JUNI 2021 , 01:02:00

The ads will close in 10 Seconds