Rakyat Kecil Menjerit, PKS Banten Minta Pemerintah Stop PPKM Darurat Ganti UU Karantina Wilayah

Parlemen  JUM'AT, 16 JULI 2021 , 17:49:00 WIB | LAPORAN: HENDRA HENDRAWAN

Rakyat Kecil Menjerit, PKS Banten Minta Pemerintah Stop PPKM Darurat Ganti UU Karantina Wilayah

Ketua Fraksi PKS DPRD Banten, Juhaeni M Rois/HDR

RMOLBANTEN Pemerintah diminta tidak memperpanjang PPKM Darurat. Aspek UMKM terutama masyarakat yang berpenghasilan harian harus diperhatikan. Mereka mengeluhkan kebijakan PPKM Darurat yang tidak ada solusi buat sektor kalangan UMKM tersebut.

Demikian disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Banten, Juhaeni M Rois, Jumat (16/7 ).

"Pemerintah pusat ini harusnya bijak, mendengar aspirasi masyarakat dan aspirasi dewan. Masyarakat itu banyak menyampaikan aspirasi ke kita bahwa mereka menjerit, apalagi kalau diantara mereka ada yang isolasi mandiri, dari mana mereka makan," terang Juhaeini.

Legislator Dapil Kota Serang ini mengungkapkan, baik ASN, aparat, dewan dan pegawai pemerintah lainnya yang dapat gaji dari pemerintah mereka tidak pusing, karena kebutuhan dasarnya tercukupi. Namun masyarakat yang tidak bergaji dan menyadarkan pada harian nasibnya mengkhawatirkan, sementara disisi lain argo tetap jalan untuk bayar sekolah dan kehidupannya sehari-hari.

"Coba mereka masyarakat kecil yang tidak ada gajinya itu menjerit. Mereka mau makan tidak ada beras yang dimasak dan untuk kebutuhan lainnya juga tidak ada. Sementara mereka aktifitas mencari penghasilannya dibatasi oleh aturan PPKM Darurat ini," ungkapnya.

"PPKM Darurat jangan diperpanjang. Pemerintah jangan memperpanjang penderitaan masyarakat, cukup sampai tanggal 20 Juli aja," sambungnta.

Juhaeni menyampaikan, kalau indikasi kenaikan pandemi masih belum terkendali. Maka pemerintah harus penuhi kebutuhan masyarakat. Solusinya kata Juhaeni, berlakukan UU karantina wilayah, jangan justru pemerintah memakai pembatasan seperti PSBB dan PPKM untuk menghindari kewajibannya.

"Presiden sudah mengumumkan pandemi ini bencana nasional, seharusnya UU karantina wilayah yang dilaksanakan, bukan PSBB dan PPKM. Jadi semua kebutuhan masyarakat dipenuhi.
Di negara lain juga lokdown, dipenuhi kebutuhannya," tuturnya.

Dia mengungkapkan, rakyat telah membayar pajak kepada negara, seharusnya dengan kondisi seperti ini negara hadir kepada masyarakat.

"Sudah selayaknya rakyat dipenuhi kebutuhannya. Jangan hanya menekan agar tetap di rumah tetapi kebutuhannya tidak dipenuhi, yang ada masyarakat menjerit seperti sekarang ini," demikian Juhaeni. [ars].



Komentar Pembaca
Prabowo Serahkan
Kursi Roda Buronanan 10 Tahun

Kursi Roda Buronanan 10 Tahun

MINGGU, 27 JUNI 2021 , 01:30:00

De Oranje Angkat Koper

De Oranje Angkat Koper

SENIN, 28 JUNI 2021 , 01:02:00

The ads will close in 10 Seconds