Dukung Kemenperin Audit PT KTM, Demer: Negara Tak Boleh Kalah Dengan Cukong

Politik  RABU, 21 JULI 2021 , 13:15:00 WIB | LAPORAN: FIRMANSYAH

Dukung Kemenperin Audit PT KTM, Demer: Negara Tak Boleh Kalah Dengan Cukong

Wakil Ketua Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Linggih/Net

RMOLBANTEN Negara tidak boleh kalah dari para cukong yang ingin mengambil untung dengan cara-cara yang tidak benar.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Linggih menanggapi permohonan Pencabutan Izin PT Kebun Tebu Mas (KTM), sebagaimana surat yang dikirimkan oleh Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, tanggal 15 Juli 2021 kepada Menteri Perindustrian Republik Indonesia.

"Bila terbukti bersalah, jatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin. Bila mana terdapat dugaan tindak pidana, segera lakukan koordinasi dengan pihak terkait (aparat hukum)," terang Gde Sumarjaya Linggih atau biasa disapa Demer, dalam keterangannya, Rabu (21/7).

Surat yang beredar luas di kalangan wartawan tersebut menyebutkan alasan permohonan pencabutan izin PT KTM antara lain: membangun pabrik sebagai kedok untuk memperoleh izin impor raw sugar; merusak harga beli tebu, 12 pabrik gula di Jawa Timur terancam tutup; mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dalam mendapatkan bahan baku tebu; diduga melakukan penimbunan gula rafinasi dan konsumsi; dan menyebarkan berita bohong.

"Saya pikir setiap pengaduan masyarakat harus segera ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang ada. Kita tetap berprinsip praduga tak bersalah. Agar dapat diketahui dengan pasti kebenarannya maka harus dilakukan investigasi khusus untuk itu,” ujar Demer..

Legislaor asal Bali ini mengaku tak asing mendengar nama PT KTM. Pasalnya, pada akhir April 2021, Satgas Pangan Jawa Timur menemukan dugaan penimbunan 15 ribu ton gula rafinasi dan 22 ribu ton gula kristal putih di gudang milik perusahaan tersebut.

"Tindakan penimbunan di masa pandemi itu termasuk kejahatan pangan. Sanksi pidana penimbunan pangan diatur dalam Undang-undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 dan Undang-undang Perdagangan Nomor 7 tahun 2014. Detail soal pasalnya, silakan dicek di dalam kedua undang-undang tersebut,” ungkapnya.

Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Perdagangan menyebutkan, sanksi pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp 50 miliar. Sedangkan pasal 133 UU Pangan mengancam setiap orang yang melakukan penimbunan makanan 7 tahun penjara atau denda maksimal Rp100 miliar.

Demer menilai, selain laporan dari Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, terkait praktik kecurangan yang diduga dilakukan oleh PT KTM ini, sudah banyak desakan dari berbagai kelompok.

Dirinya mendukung Menteri Perindustrian untuk mengambil langkah-langkah investigasi dengan kewenangan yang dimiliki.

"Negara tidak boleh kalah dari para cukong yang ingin mengambil untung dengan cara-cara yang tidak benar," demikian tegas senior Partai Golkar. [ars]



Komentar Pembaca
Prabowo Serahkan
Kursi Roda Buronanan 10 Tahun

Kursi Roda Buronanan 10 Tahun

MINGGU, 27 JUNI 2021 , 01:30:00

De Oranje Angkat Koper

De Oranje Angkat Koper

SENIN, 28 JUNI 2021 , 01:02:00

The ads will close in 10 Seconds