Sidang Mafia Tanah Di Tangerang Kembali Digelar, Warga Mengaku Diimingi Rp 1 Juta Untuk Tanda Tangan

Hukum  RABU, 21 JULI 2021 , 22:22:00 WIB | LAPORAN: MAYA AUL

Sidang Mafia Tanah Di Tangerang Kembali Digelar, Warga Mengaku Diimingi Rp 1 Juta Untuk Tanda Tangan

Lanjutan sidang kasus mafia tanah di PN Tangerang/AUL

RMOLBANTEN. Pengadilan Negeri (PN) Tangerang kembali menggelar sidang lanjutan atas kasus dugaan mafia tanah seluas 45 hektare di Kelurahan Kunciran Jaya, Cipete, Kota Tangerang, Rabu (21/7). Dalam sidang kali ini, beragendakan mendengar saksi-saksi.

Sidang kelima ini berlangsung secara daring dan tatap muka, dengan terdakwa Darmawan (48) dan Mustafa Camal Pasha (61).

Dalam sidang ini terdapat 5 saksi yang hadir. Diantaranya Nisom Supandi dan Mirin dari pihak warga. Kemudian, Ibnu Ali, Intan Kumalasari dan Dimas dari pihak PT Tangerang Marta Real Estate (TMRE).

Ketua Majelis Hakim, Nelson Panjaitan pada sidang tersebut menanyakan berbagai pertanyaan, diantaranya perihal pernah atau tidaknya saksi melihat sertifikat palsu tersebut.

"Pernah (melihat sertifikat yang dipalsukan). Kami lihat setelah kejadian sama penyidik. Sertifikat SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangun) satu sampai sembilan," terang saksi Dimas.

Ia menjelaskan banyak kejanggalan yang terdapat di sertifikat tersebut. Mulai dari tak terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) hingga pemalsuan Tanda Tangan Kepala BPN Kota Tangerang.  

"Seluruhnya yang mulia, karena tidak terdaftar di BPN. Tanda tangan kepala BPN juga dipalsukan. Nomornya juga palsu sehingga tidak terdaftar di BPN," ungkap Dimas.

Saksi dari warga Nisom Supandi mengungkapkan Darmawan dalam menjalankan aksinya mengiming-imingi warga yang menggarap lahan Rp. 1.000.000 per satu petak lahan. Kata Nisom, lahan yang digarap tersebut sebenarnya milik pengembang dan juga warga namun diakui milik Darmawan.

"Dia cuma ganti garapan dan itu pun kepada orang biasa, satu kotak diganti sejuta. Warga disuruh tanda tangan dengan format seolah-olah itu tanah Darmawan. Bunyinya bahwa tanah ini akan dikembalikan kepada saudara Darmawan padahal Darmawan suratnya tidak ada sampai saat ini juga coba ditunjukkan," ungkapnya.

Nisom yang menjabat sebagai ketua RT setempat menjamin bahwa semua lahan yang diakui tersebut bukan milik Darmawan. Pasalnya, bila benar tanah tersebut milik para terdakwa, maka seharusnya lahan itu dilaporkan kepadanya.

"Tidak mungkin tanah seluas itu gak dititipin ke RT setempat. Pasti dititipkan kalo itu tanahnya. Makanya masyarakat setelah ada eksekusi, nah disana lah masyarakat mengadakan perlawanan. Karena itu benar-benar tanah milik masyarakat," jelasnya.

Hal senada katakan oleh warga lainnya Minarto. Dia berharap kesaksian ini dapat menjadi pertimbangan majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman setimpal bagi para terdakwa.

"Karena praktik mafia tanah ini jangan sampai terulang. Sudah meresahkan masyarakat. Itu kan yang menjadi instruksi Presiden Jokowi, berantas mafia tanah. Jadi hukum seberat-beratnya sebagai efek jera dan menumpas mafia tanah," tegasnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang, Adib Fachri Dili optimis dengan keterangan saksi yang dihadirkan tersebut. Berikut juga saksi yang akan dihadirkan dalam sidang selanjutnya.

"Terkait dengan sidang tadi kami optimis yah untuk pembuktian. Karena dari korban juga sudah menunjukkan sertifikat dan bukti kepemilikan, tinggal nanti hakim meminta untuk menghadirkan BPN untuk mencocokkan bener gak nih yang dipalsukan sertifikat SHGB 1 Sampe 9 itu," jelasnya.

Dia mengungkapkan kalau PT TMRE memiliki 486 sertifikat pelepasan hak tanah.

"Itu bukti kepemilikan dari Tangerang Marta Real Estate ya. Atas tanah yang sudah dia beli dari warga maupun dari pengembang sebelumnya. Jadi total ada 486 sertifikat pelepasan hak," pungkasnya. [ars]

Komentar Pembaca
Prabowo Serahkan
Kursi Roda Buronanan 10 Tahun

Kursi Roda Buronanan 10 Tahun

MINGGU, 27 JUNI 2021 , 01:30:00

De Oranje Angkat Koper

De Oranje Angkat Koper

SENIN, 28 JUNI 2021 , 01:02:00

The ads will close in 10 Seconds