Audit Pabrik Gula Di Jatim, Kemenperin Bakal Evaluasi Izin Impor Apabila Ditemukan Pelanggaran

Nusantara  SELASA, 27 JULI 2021 , 14:55:00 WIB | LAPORAN: FIRMANSYAH

Audit Pabrik Gula Di Jatim, Kemenperin Bakal Evaluasi Izin Impor Apabila Ditemukan Pelanggaran

Ilustrasi gula/Net

RMOLBANTEN Kementerian Perindustrian memastikan bakal melakukan audit terhadap PT Kebun Tebu Mas (KTM). Nantinya, apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka perusahaan pabrik gula tersebut bakal dikenakan sanksi.

Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Kemenperin Supriadi mengatakan, salah satu sanksi yang mungkin diberikan adalah penangguhan izin impor raw sugar yang menjadi insentif dari pemerintah bagi investasi pabrik gula baru.

"Bisa saja kita berikan punishment masalah impornya. Nanti kita lihat berdasarkan hasil audit itu," ujar Supriadi dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa (27/7).

Pernyataan Supriadi itu diperkuat dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) 3/2021 pada pasal 17 yang berbunyi: Apabila berdasarkan basil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditemukan pelanggaran oleh Perusahaan Industri pemilik Rekomendasi, Direktur Jenderal dapat menolak permohonan penerbitan Rekomendasi (impor raw sugar) berikutnya.

Supriadi mengatakan, audit dilakukan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Perlindungan Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan audit kepada PT Kebun Tebu Mas (KTM).

Ia melanjutkan, dorongan tersebut merupakan buntut adanya kegaduhan berkaitan dengan pasokan gula untuk industri di Jawa Timur yang ramai beberapa waktu belakangan.

"Waktu itu KPK memerintahkan kita untuk turun ke lapangan untuk hal ini termausk KPPU juga. Saran dari KPPU dari KPK karena ini ramai. Titipnya tolonglah untuk Jatim, KTM itu dilakukan audit kenapa jadi rame gini," jelas dia.

Ia melanjutkan, sebenarnya Kemenperin sudah mengagendakan pelaksanaan audit bersama lembaga terkait berkenaan dengan kegaduhan yang terjadi di Jawa Timur.

Audit dilakuan untuk melihat ada/tidaknya pelanggaran atau tindakan yang tak sesuai prosedur yang dilakukan pabrik gula tersebut hingga menimbulkan kegaduhan di Jawa Timur.

Sayang, rencana tersebut belum bisa dilaksanakan imbas adanya pembatasan aktivitas PPKM yang diterapkan pemerintah guna menanggulangi pandemi virus Corona.

"Keburu PPKM darurat dan rencananya segera mungkin kita akan lakukan audit setelah PPKM ini selesai," jelasnya.

Selain desakan dari KPK dan KPPU, rencana audit juga dilakukan demi merespons masukan dari masyarakat.
Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) meminta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk mencabut izin pabrik gula Lamongan, PT Kebun Tebu Mas (PT KTM). Asosiasi telah mengirimkan surat permohonan resmi kepada pemerintah.

Dalam suratnya, APTRI beralasan, PT KTM tidak menepati janji atas kewajiban menambah luas tanam tebu sebagai persyaratan. Lalu, memaksakan untuk memperoleh izin impor bahan baku pembuatan gula rafinasi.

Padahal, dalam Peraturan Presiden No 36 tahun 2010 disebutkan bahwa pendirian pabrik gula pasir baru maupun perluasan wajib membangun terlebih dahulu perkebunan tebu milik sendiri.

Sebelumnya, Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu juga telah melayangkan surat ke Menteri Perindustrian pada 15 Juli 2021. Mereka juga meminta agar pemerintah untuk mencabut izin PT KTM. [ars]

Komentar Pembaca
Rekonstruksi Pembakar Gadis

Rekonstruksi Pembakar Gadis

RABU, 14 JULI 2021 , 00:25:00

HRS Idul Adha Di Penjara

HRS Idul Adha Di Penjara

RABU, 21 JULI 2021 , 00:06:00

Tangerang Kejar Herd Immunity

Tangerang Kejar Herd Immunity

KAMIS, 22 JULI 2021 , 01:02:00

The ads will close in 10 Seconds