Kesan Mau Cuci Tangan, Jazuli Kritik Pernyataan Walikota Arief Soal Bansos PKH

Parlemen  JUM'AT, 30 JULI 2021 , 19:11:00 WIB | LAPORAN: AHMAD RIZKI SUHAEDI

Kesan Mau Cuci Tangan, Jazuli Kritik Pernyataan Walikota Arief Soal Bansos PKH

Anggota DPRD Banten, Jazuli Abdillah/NET

RMOLBANTEN Anggota DPRD Banten, Jazuli Abdillah mengkritik penyataan Walikota Tangerang Arief R Wismansyah saat diwawancarai salah satu staisun televsi terkait pemotongan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) oleh oknum warga.

Adanya pemotongan bansos PKH di Kota Tangerang diketahui hasil sidak Menteri Sosial Tri Rismaharini mengunjungi warga di sejumlah wilayah.  

Kata Jazuli, Wawancara Walikota Tangerang Arief Wismansyah yang menyinggung adanya pendamping PKH yang diduga melakukan pemotongan bantuan sebesar Rp 50.000 pada Kamis, (29/7) berbunyi:

"Kita gak tau nih apakah (oknumnya) dari pendamping PKH? Kemarin disampaikan informasinya demikian. Itu nilainya Rp 50.000. Kalau bantuannya itu kan ada Rp 300.000 terus juga ada beras 10 Kg. Ini (potongan 50.000) di kala pandemi sekarang ini nilainya cukup besar dan sangat membebani. Dan aturannya memang tidak boleh dipotong. Makanya pihak Kementerian Sosial itu menugaskan Kantor Pos untuk mendistribusikan bantuan langsung ke rumah-rumah, door to door. Nah dari rumah-rumah itu yang megang surat undangan pun itu semua dari pendamping, pendamping PKH," kata Arief.

"Tugas dari pendamping ini ya mendampingi Program Keluarga Harapan itu. Nah inilah yang sebenarnya kita tidak dilibatkan dalam mengkoordinasikan pendamping-pendamping PKH. Semua direkrut dari Kementerian Sosial dan dibayar gajinya juga oleh Kementerian Sosial," ujarnya.


Pernyataan Arief kata Jazuli Abdillah kurang tepat dan kurang hati-hati sehingga menimbulkan salah paham bahkan mengarah ke fitnah di tengah masyarakat.

"PKH adalah program pemerintah pusat. Tetapi bukan berarti pemerintah daerah sama sekali tidak terlibat/dilibatkan. Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap pendamping PKH atau pendamping sosial terkait, petugas kecamatan juga kelurahan," katanya dalam keterangan resminya, Jumat, (7/30).

Kata Jazuli, edukasi yang dimaksud tidak sebatas menjelaskan mengenai kebijakan PKH tetapi juga tata cara penyampaian pengaduan.

"Walikota bahkan bertanggungjawab melaksanakan pemantauan dan pelaksanaan pemberian bantuan, menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat, serta menyediakan pendamping dan/atau aparat setempat untuk membantu proses sosialisasi dan verifikasi penerima bantuan," ujarnya.

Karena itu, sambung Jazuli, tidak tepat jika walikota bersikap mengelak dan terkesan cuci tangan atas temuan kasus di lapangan. Lagi pula penyaluran program yang disidak oleh Menteri Sosial bukan hanya PKH melainkan juga Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Pangan/BPNT.

"Temuan atas dugaan kasus penyalahgunaan di lapangan juga bukan hanya PKH melainkan semua jenis bantuan yang disebutkan itu, termasuk BST dan BPNT," ucapnya.

Kemudian, kata Jazuli, Walikota Arief sepertinya kurang memahami apa saja jenis-jenis bantuan yang disalurkan pemerintah pusat beserta nominal masing-masing. Dalam pernyataan di atas ia menyoroti -bahkan cenderung menyalahkan -pendamping PKH dan pemerintah pusat.

Sayangnya, nominal bantuan yang disebut Rp 300.000 dan beras 10 Kg di mana penyalurannya melalui Kantor Pos. Padahal, itu jelas bukanlah jenis bantuan PKH. Lebih tepatnya itu adalah Bantuan Sosial Tunai (BST) yang disalurkan khusus untuk menanggulangi dampak Covid-19. Dan petugas yang melaksanakan juga bukan pendamping PKH, melainkan dari TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat).

"Hal ini menunjukkan walikota kurang hati-hati dalam memberikan pernyataan," tegasnya.

Jazuli menegaskan, kritik yang disampaikan Walikota Tangerang karena pemerintah daerah tidak dilibatkan mengoordinasikan pendamping dalam memberikan undangan pencairan bantuan jelas salah arah. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai di Bab V Pasal 17 sangat jelas terkait peran Kepala Derah.

Kemudian, PKH itu bentuknya non tunai, disalurkan langsung ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan tugas pendamping tidak memberikan undangan pencairan. PKH sendiri merupakan program lama, jauh sebelum Covid-19 di mana dari sisi pelaksanaannya bisa dikatakan sudah mapan karena terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Begitu juga Program Pangan/BPNT.

"Sementara BST, meskipun baru pada saat pandemi, tetapi penyalurannya tidak jauh beda dengan PKH dan Program Pangan, yaitu ke rekening KPM (Kelompok Penerima Manfaat/ warga) atau melalui Kantor Pos jika tidak dapat disalurkan melalui rekening. Sekali lagi pernyataan tersebut cenderung menunjukkan ketidakpahaman Walikota Tangerang," terangnya.

Untuk ke depan, Jazuli menyarankan, agar melakukan tabayun atau klarifikasi lebih jelas atas pernyataannya tersebut pada media dimana disampaikan sebelumnya. Kedua, para pendamping PKH yang merasa dirugikan oleh pernyataan walikota agar tetap tenang dan bekerja melaksanakan tugasnya sebagaimana biasa dengan penuh tanggungjawab.

"Dan, terakhir, saya berharap agar semua elemen pemerintah dan pihak terkait terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi untuk memaksimalkan kebijakan dalam rangka menanggulangi dampak Covid-19. Semua instansi di semua tingkatan tidak saling mengelak apalagi menyalahkan ketika terdapat temuan di lapangan. Agar proses penyaluran bantuan dalam bentuk apapun, terutama di masa pandemi Covid-19 sesuai aturan dan tepat sasaran," pungkasnya. [ars]

Komentar Pembaca
Rekonstruksi Pembakar Gadis

Rekonstruksi Pembakar Gadis

RABU, 14 JULI 2021 , 00:25:00

HRS Idul Adha Di Penjara

HRS Idul Adha Di Penjara

RABU, 21 JULI 2021 , 00:06:00

Tangerang Kejar Herd Immunity

Tangerang Kejar Herd Immunity

KAMIS, 22 JULI 2021 , 01:02:00

The ads will close in 10 Seconds