Delapan Persen Dana Desa Di Tangerang Digunakan Untuk Penanganan Covid-19

Kabupaten Tangerang  KAMIS, 05 AGUSTUS 2021 , 19:10:00 WIB | LAPORAN: SOPIAN SUKRI

Delapan Persen Dana Desa Di Tangerang Digunakan Untuk Penanganan Covid-19

Kepala DPMPD Kabupaten Tangerang, Dadan Gandana/SOP

RMOLBANTEN. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang mewajibkan pemerintah desa mengoptimalkan PPKM untuk menekan penyebaran Covid 19.

Karena, pemerintah pusat sudah sediakan 8 persen dari dana desa untuk penanganan covid-19.

Kepala DPMPD Kabupaten Tangerang, Dadan Gandana mengatakan, pengoptimalan PPKM merupakan langsung intruksi dari Bupati. Sedangkan, DPMPD hanya bertugas secara administratif untuk pengajuan anggaran.

"Tugas kita hanya administrasinya saja. Sedangkan, anggaran yang digunakan pemerintah desa untuk PPKM sebesar 8 persen dari anggaran dana desa," kata Dadan, Kamis, (5/8).

Dadan mengungkapkan, dengan adanya anggaran yang sudah disediakan, diharapakan pihak pemerintah desa bisa bekerjasama dengan instansi lain.

"Untuk mengoptimalkan PPKM, pemerintah desa harus bisa bekerjasama dengan Babinkantibmas, Binamas, dan Kecamatan, agar penyebarab Covid-19 bisa menurun," ujarnya.

Saat ditanyakan terkait pengawasan dan penindakan terkait anggaran PPKM yang digunakan pemerintah desa, Dadan menegaskan, itu merupakan kewenangan kecamatan.

"Untuk pengawasan dan penindakan itu kewenangan kecamatan, ada sanki bagi desa yang tidak menjalankannya, seperti teguran terhadap pihak pemerintah desa," tukas Dadan.

Sementara itu, Camat Sukadiri Encep Sahayat membenarkan terkait adanya instruksi bupati dan pemerintah pusat terkait pemerintah desa diharuskan untuk lebih optimal dalam melakukan PPKM.

Kata Encep, di Kecamatan Sukadiri sudah membuatkan jadwal kepada pemerintah desa untuk melakukan PPKM. Di antaranya, operasi yustisi, gebrak masker, penyemprotan desinfektan dan sosialisasi PPKM kepada masyarakat. Sementara pihak Kecamatan Sukadiri hanya mengontrol pihak desa saat melakukan PPKM.

"Memang biasanya kan kecamatan terus, tapi kalau di Sukadiri berbeda, kita buat jadwal, lalu pemerintah desa yang melakukan, karena mereka kan memiliki anggaran. Jadi kita hanya mengontrol saja," terangnya.

Encep mengaku, di Kecamatan Sukadiri belum 100 persen desa melakukan instruksi tersebut. Namun, saat ini masih dalam upaya pengoptimalan di setiap desa.

"Memang belum semua, dari 8 desa hanya beberapa. Tapi kita terus upayakan. Memang kewenangan sanksi ada di pihak kecamatan apabila desa tidak melakukan PPKM," tandasnya. [ars]

Komentar Pembaca
Mural Tikus Di Tangsel

Mural Tikus Di Tangsel

KAMIS, 14 OKTOBER 2021 , 06:18:00

Penghargaan WTP Ke-13

Penghargaan WTP Ke-13

SABTU, 16 OKTOBER 2021 , 06:23:00

Penghargaan Peraih Medali PON

Penghargaan Peraih Medali PON

SABTU, 09 OKTOBER 2021 , 06:30:00

The ads will close in 10 Seconds