Kasus Mafia Tanah Di Tangerang Tak Kunjung Selesai, Pengamat: BPN Harus Dibenahi

Kabupaten Tangerang  SABTU, 07 AGUSTUS 2021 , 19:09:00 WIB | LAPORAN: MAYA AUL

Kasus Mafia Tanah Di Tangerang Tak Kunjung Selesai, Pengamat: BPN Harus Dibenahi

Warga Tangerang demo penyerobotan tanah/DOK

RMOLBANTEN. Persoalan kasus mafia tanah di wilayah Kabupaten Tangerang tak kunjung selesai. Bahkan, saat ini semakin banyak lahan yang telah terbit Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah atas nama perorangan.

Lahan seluas kurang lebih 900 hektar yang tersebar di sejumlah Kecamatan di Kabupaten Tangerang ini terdaftar diklaim hanya dengan 3 orang saja.

Pengamat Kebijakan Publik, Adib Miftahul mengatakan, persoalan mafia tanah tidak akan selesai jika pihak utama yakni Badan Pertanahan Negara (BPN) selaku penerbit NIB tidak dibenahi.

"Benahi dulu BPN, karena percuma kita mengadili mafia tanah tanpa keterlibatan aktor intelektual, tanpa ada oknum di BPN itu. Karena nanti akan muncul lagi dan tidak akan pernah selesai," ujar Adib, Sabtu (7/8).

Adib menuturkan, pencaplokan tanah warga yang masif dan terorganisir tersebut tidak mungkin bisa dilakukan jika tidak ada campur tangan dari pihak BPN. Pasalnya, BPN lah yang bertugas untuk mengecek dokumen dan keaslian di lapangan.
 
"Itu dikerjakan dalam waktu yang bersamaan tidak lebih dari sekitaran 2 bulan, notarisnya 1 (pengurusan NIB). Karena bagaimanapun mafia tanah tanpa orang dalam tidak akan bisa mengambil tanah sebanyak itu," jelasnya.

Ia pun menilai seharusnya Pemerintah Pusat turun tangan untuk menyelesaikan konflik tersebut agar tidak terjadi gejolak yang nantinya merugikan masyarakat.

"Sebab 900 hektare (lahan) diduga dirampas (oleh) mafia tanah. Karena 900 hektare itu dikuasai oleh 3 orang yang diduga mafia tanah. Data yang saya terima itu nggak jauh dari Ghozali, Vreddy dan Hendri," tuturnya.

Padahal, lanjutnya, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian sudah cukup jelas.
Dimana, dalam Pasal 3 Ayat 3 dijelaskan bahwa pembatasan kepemilikan tanah Pertanian untuk perorangan sebagaimana pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan, tidak padat paling luas 20 hektar.

"Makanya perlu saya katakan kenapa di Kabupaten Tangerang dengan tiga orang itu bisa mempunyai atau membeli tanah sebanyak itu, memang tidak tahu itu melanggar peraturan?" pungkasnya. [ars]

Komentar Pembaca
Mural Tikus Di Tangsel

Mural Tikus Di Tangsel

KAMIS, 14 OKTOBER 2021 , 06:18:00

Penghargaan WTP Ke-13

Penghargaan WTP Ke-13

SABTU, 16 OKTOBER 2021 , 06:23:00

Penghargaan Peraih Medali PON

Penghargaan Peraih Medali PON

SABTU, 09 OKTOBER 2021 , 06:30:00

The ads will close in 10 Seconds