Badan Standardisasi Bersifat Mandiri, Pemerintah Harus Merevisi PP 57 Tahun 2021

Pendidikan  RABU, 01 SEPTEMBER 2021 , 11:40:00 WIB | LAPORAN: AHMAD RIZKI SUHAEDI

Badan Standardisasi Bersifat Mandiri, Pemerintah Harus Merevisi PP 57 Tahun 2021

pengamat pendidikan, Doni Koesoema/Repro

RMOLBANTEN Presiden Joko Widodo diminta untuk segera merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Hal itu seiring dengan pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) oleh Pemerintah melalui Permendikbudristek Nomor. 28/2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
                                     
"Saya mendesak agar Presiden Joko Widodo selaku pemimpin pemerintahan dan Nadiem Makarim sebagai Mendikbudristek untuk merevisi PP Nomor 57 Tahun 2021,” ujar pengamat pendidikan, Doni Koesoema dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/8).

Menurut Doni, keberadaan BSNP sebagai badan standardisasi diatur di dalam PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

"Ketika PP 57/2021 mencabut PP 19/2005 dan dua PP perubahan atasnya, sementara dalam baru tidak ada pasal tentang pengaturan badan standardisasi, maka otomatis keberadaan BSNP sebagai lembaga secara hukum tidak ada lagi," terang Doni.

"Padahal, badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan, seharusnya bersifat mandiri dan profesional, seperti pernah diatur dalam PP 19/2005. Kemandirian badan ini adalah amanat UU Sisdiknas," sambungnya.

Selanjutnya, kata Doni, UU Sisdiknas pasal 35 ayat 4 mengamanatkan bahwa keberadaan badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

"Faktanya, pasal 34 PP 57/2021 yang membahas tentang badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan, hanya mengutip pasal 35 ayat 3 dan pengaturannya langsung diserahkan kepada Menteri. Pengaturan ini bertentangan dengan amanat UU Sisdiknas yang harus mengaturanya di dalam PP," ujar Doni.

Lebih lanjut, dalam UU Sisdiknas 2003 pasal 35 ayat 3 menyatakan bahwa Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan”.

"Penjelasan UU Sisdiknas Pasal 35 ayat 3 menyatakan bahwa Badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan bersifat mandiri pada tingkat nasional dan propinsi" bebernya.

Jadi, kata Doni, peraturan yang mengadakan badan standardisasi berada di bawah Kemendikbudristek bertentangan dengan amanat UU Sisdiknas ini.

Karena itu, pasal-pasal dalam Perpres Nomor 62/2021 dan Permendikbudristek Nomor 28/2021 yang mengatur tentang badan standardisasi harus direvisi dan ditata kembali sesuai amanat UU Sisdiknas.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo selaku Pemimpin Pemerintahan dan Nadiem Makarim sebagai Mendikbudristek Untuk segera  merevisi PP No. 57/2021 dengan menambahkan pasal-pasal pengaturan tentang badan standardisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan ke dalam pasal pengaturan di dalam PP. 57/2021 sebagai badan yang mandiri dan profesional.

"Kemandirian badan standardisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan adalah amanat UU Sisdiknas. Karena itu, Pemerintah harus merevisi PP 57/2021 dengan memasukkan pasal pengaturan tentang badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan sebagai badan mandiri dan profesional,” demikian Doni. [ars]




Komentar Pembaca
Ketua KPK Resmikan Kantor JMSI Riau

Ketua KPK Resmikan Kantor JMSI Riau

SABTU, 19 MARET 2022 , 13:19:00

Zaki Resmikan Masjid Ash-Shomad

Zaki Resmikan Masjid Ash-Shomad

SABTU, 12 MARET 2022 , 21:06:00

Presiden Dan Gubernur Se-Indonesia Di IKN

Presiden Dan Gubernur Se-Indonesia Di IKN

SENIN, 14 MARET 2022 , 15:23:00

The ads will close in 10 Seconds