Majelis, Kembalikan Kedaulatan Rakyat!

*Oleh: Anthony Budiawan

Opini  RABU, 15 SEPTEMBER 2021 , 11:51:00 WIB

Majelis, Kembalikan Kedaulatan Rakyat<i>!</i>

Anthony Budiawan/Net

RMOLBANTEN Saya bermimpi, masih berada di dalam ruang pertemuan persiapan Kemerdekaan Indonesia. Terdengar seorang tokoh bangsa mengatakan dengan keras, bahwa Indonesia berdiri atas perjuangan rakyat dari seluruh daerah.

Indonesia bukan milik sekelompok orang, tetapi milik seluruh rakyat daerah yang menyerahkan kedaulatan daerahnya untuk bergabung dengan negara Indonesia yang baru akan kita bentuk.
 
Oleh karena itu, masa depan bangsa dan negara ini harus ditentukan melalui perwakilan rakyat yang terdiri dari seluruh daerah dan golongan di bawah pimpinan hikmah-kebijaksanaan yang bermusyawarah atau berkumpul dalam persidangan (Yamin).
 
Badan perwakilan rakyat dari daerah dan golongan tersebut membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang memegang kekuasaan negara tertinggi.

Artinya, MPR yang merupakan perwakilan rakyat dari segala golongan dan daerah menentukan masa depan Indonesia, masa depan seluruh daerah Indonesia, secara musyawarah.
 
Untuk itu, MPR mempunyai tiga tugas pokok yang sangat mulia.
 
Pertama, MPR membuat Garis Besar Haluan Negara yang memuat berbagai kebijakan yang perlu diambil untuk mencapai cita-cita dan tujuan kemerdekaan Indonesia, yaitu merdeka (freedom), bersatu, daulat, adil dan makmur, berdasarkan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan, mencerdaskan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 
Kedua, MPR mengangkat Presiden (sebagai mandataris MPR) untuk menjalankan  tugas negara dan tugas pemerintahan berdasarkan ketetapan GBHN.
 
Ketiga, MPR memantau dan mengevaluasi Presiden apakah sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketetapan GBHN, melalui pertanggungjawaban Presiden pada akhir masa jabatan. Selain itu, MPR juga mempunyai kekuasaan untuk memberhentikan Presiden apabila dinilai tidak layak atau membahayakan negara.
 
Tetapi, bagaimana kalau para wakil rakyat di MPR tidak menjalankan tugasnya untuk kepentingan rakyat, tanya seorang peserta rapat.
 
Seperti sudah saya jelaskan, bahwa MPR harus dipimpin di bawah hikmah-kebijaksanaan. Oleh karena itu kita tegaskan dalam sila keempat Pancasila, yaitu: Kerakyatan yng dipimpin oleh Hikmah-Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Dengan demikian, kita terus mengingatkan para wakil rakyat agar memimpin Indonesia secara hikmah-kebijaksanaan.
 
Pemimpin di bawah Hikmah akan menghasilkan pemikiran baik dan menghindari pemikiran buruk. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan wakil rakyat yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya, jelasnya lagi.
 
Kemudian saya tergelitik untuk bertanya. Di dalam mimpi, saya kemukakan bahwa setelah 76 tahun merdeka ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang direncanakan pada tahun 1945.
 
Konstitusi Indonesia sejak amandemen 1999-2002 sudah berubah. MPR sekarang bukan lagi perwakilan daerah dan golongan yang bermusyawarah menentukan masa depan negara. MPR bahkan secara sukarela menyerahkan kekuasaannya dalam memilih Presiden menjadi pemilihan secara langsung.
 
Dampaknya, menurut pengamatan saya, lanjut saya cukup berapi-api, Indonesia kini dikuasai para pemilik modal yang mendanai pemilihan langsung ini, tentu saja bersama-sama dengan kekuatan partai politik.

Karena pencalonan anggota wakil rakyat dan presiden harus melalui partai politik. Mereka yang menentukan segalanya, dibiayai oleh pemilik modal.
 
Setelah pemilu selesai mereka tinggal mengatur membagi-bagi rejeki”. Bahkan ada yang berkata ekstrim, mereka mengatur perampokan” atas negeri ini, melalui penerbitan undang-undang yang menguntungkan para pemilik modal.
 
Seorang tokoh bangsa menjawab. Yang dilakukan para wakil rakyat itu merupakan pengkhianatan kepada daerah dan kepada seluruh rakyat Indonesia. Itu jelas. Tidak dapat dibantah. Kami berjuang untuk kesejahteraan dan kebebasan seluruh rakyat Indonesia. Bukan untuk para pengkhianat tersebut. Saya termenung!
 
Sejarah menunjukkan bahwa pengkhianatan atau penindasan kepada rakyat adalah hal yang dapat terjadi. Dan bersamaan itu juga, rakyat akan bangkit, pasti bangkit, melakukan perlawanan atas penindasan. Dan semua itu adalah sah.

Perlawanan kepada penjajah adalah sah. Begitu juga perlawanan kepada penindas rakyat juga sah. Misalnya Revolusi Amerika atau Revolusi Perancis, keduanya sah menurut sejarah.
 
Jadi sebaiknya penguasa politik di Indonesia waspada untuk itu. Jangan jadi pengkhianat rakyat. Kembalikan Kedaulatan kepada Rakyat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
 
Kita tidak mau politik di Indonesia berakhir seperti Raja Louis ke XVI yang harus berakhir di Guillotine pertama di Perancis: killing no murder. [red]

*Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)


Komentar Pembaca
Sudi Jawa

Sudi Jawa

RABU, 27 OKTOBER 2021

Menggratiskan Tes PCR Pasti Mampu Jika Mau
Angka Holding

Angka Holding

SELASA, 26 OKTOBER 2021

Pilih Pelita

Pilih Pelita

SENIN, 25 OKTOBER 2021

Durian Pentil

Durian Pentil

MINGGU, 24 OKTOBER 2021

Sabar Menanti Pemerintah Minta Maaf

Sabar Menanti Pemerintah Minta Maaf

SABTU, 23 OKTOBER 2021

1000 Pohon Mangrove

1000 Pohon Mangrove

SENIN, 30 AGUSTUS 2021 , 09:31:00

Spanduk Anies Baswedan Fot Presiden 2024

Spanduk Anies Baswedan Fot Presiden 2024

SELASA, 31 AGUSTUS 2021 , 06:28:00

Jokowi Vaksinasi <i>Door To Door</i>

Jokowi Vaksinasi Door To Door

SELASA, 31 AGUSTUS 2021 , 11:44:00

The ads will close in 10 Seconds