Cegah Korupsi! Gubernur WH MOU Dengan Kejati Banten

Hukum  JUM'AT, 08 OKTOBER 2021 , 08:35:00 WIB | LAPORAN: AHMAD RIZKI SUHAEDI

Cegah Korupsi! Gubernur WH MOU Dengan Kejati Banten

Gubernur Banten Wahidin Halim menandatangi MOU dengan Kejati Banten untuk pencegahan tindak pidana korupsi/Ist

RMOLBANTEN Pencegahan korupsi di Provinsi Banten bakal lebih komprehensif, jauh lebih baik. Setelah KPK dan BPKP, kini terjalin kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Banten dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di Provinsi Banten.

Demikian disampaikan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dalam acara Penandatanganan MoU antara Kejaksaan Tinggi Banten dengan Pemerintah Provinsi Banten serta Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset P3D (Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen) Bidang Perikanan dan Kelautan di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Kamis (7/10).

Kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Banten dalam pencegahan tidak pidana korupsi sendiri merupakan jalinan kerjasama yang pertama di Indonesia antara Pemerintah Provinsi dengan Kejaksaan Tinggi. Kerjasama ini juga disertai kerjasama Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kejaksaan Negeri se-Provinsi Banten.

 "Kita bersyukur, semua lembaga rajin membina dan mendampingi kita (Pemerintah Provinsi Banten). Korsupgah KPK dan BPKP, sejak awal mengawal dan melakukan pembinaan kepada Provinsi Banten. MoU dengan Kejati akan lebih komprehensif karena tidak hanya satu bidang tapi dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan,” ujar WH dikutip dari laman resmi Facebook Pemprov Banten.

WH mengaku pihaknya menyambut baik kehadiran KPK, BPK, BPKP hingga Kejati Banten. Inspektorat Pemprov Banten memiliki keterbatasan personil.

"Idealnya, kita butuh 100 orang lebih inspektur, dari pembinaan KPK baru sekitar 30 orang. Kita bersyukur, semua lembaga rajin membina dan mendampingi kita,” ujar WH.

"Ini adalah stakeholder (para pemangku kepentingan) good governance. Kita harus buka ruang-ruang kerjasama. Saya bersyukur, kita jangan menolak kehadiran mereka,” tambahnya.

Lebih lanjut kata WH, dalam sistem penganggaran ada mekanismenya. Ada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), dan ada kesepakatannya. Ada level kebijakan dan level implementasi.

"Insyaallah Provinsi Banten jauh lebih baik,” ungkap Gubernur WH.

Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Reda Manthovani mengungkapkan pengawasan dan pencegahan praktik korupsi untuk terwujudnya good governance.

Tiga unsur good governance adalah partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi. Peran APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) mengawal penyelenggaraan pemerintahan agar terbebas dari korupsi,” katanya.

Peran kejaksaan semakin lama semakin strategis, bergerak mengikuti perkembangan jaman. Dari penemuan kesalahan menuju peran sebagai konsultan dan katalis. Menjadi bagian manajemen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ditegaskan Kajati Reda, pihaknya tidak ingin memelihara oknum-oknum jaksa yang nakal sehingga mengakses langsung dari APIP yang kerja di lapangan. Diharapkan, penandatangan kerjasama itu ditindaklanjuti dengan kerja sama APIP.

"Kerjasama yang pertama antara Kejaksaan Tinggi dan Pemerintah Provinsi di Indonesia. Semoga membawa manfaat bagi Kejati Banten, Pemprov Banten, dan Pemerintah Kabupaten/Kota,” ungkapnya.

"Mari kita bangun Provinsi Banten secara bersama-sama untuk menuju lebih baik,” tandas Kajati. [ars]


Komentar Pembaca
Penghargaan Habib Rizieq Pejuang NKRI

Penghargaan Habib Rizieq Pejuang NKRI

MINGGU, 12 DESEMBER 2021 , 00:10:00

Selebran Rachel Vennya Di Sidang

Selebran Rachel Vennya Di Sidang

SABTU, 11 DESEMBER 2021 , 01:01:00

Jokowi Komitmen Tuntaskan Pelanggaran HAM

Jokowi Komitmen Tuntaskan Pelanggaran HAM

SABTU, 11 DESEMBER 2021 , 01:39:00

The ads will close in 10 Seconds