Begini Modus Mafia Tanah Di Kabupaten Lebak

Hukum  SENIN, 15 NOVEMBER 2021 , 18:53:00 WIB | LAPORAN: HENDRA HENDRAWAN

Begini Modus Mafia Tanah Di Kabupaten Lebak

Polda Banten ungkap kasus mafia tanah di Kabupaten Lebak/HEN

RMOLBANTEN. Polda Banten membeberkan penangkapan operasi tangkap tangan (OTT) oknum pegawai BPN Kabupaten Lebak.

Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga mengatakan dasar penyidikan terhadap OTT oknum pegawai BPN berawal dari informasi masyarakat yang kemudian dituangkan dalam Laporan Informasi (LI) dan ditindaklanjuti dengan Laporan Polisi (LP) Nomor 443 tanggal 13 November 2021.

"Sejak 13 November 2021, Ditreskrimsus Polda Banten melakukan penyidikan tindak pidana korupsi hasil OTT, artinya penyidik temukan fakta-fakta hukum tentang korupsi," ucap Shinto saat press conference di Aula Bidhumas Polda Banten pada Senin (15/11/2021).

Hingga hari ini Polda Banten sudah menetapkan dua tersangka pungli yaitu RY (57), PNS Bagian Penata Pertanahan di Kantor BPN Lebak PR (41), pegawai pemerintah non PNS pada bagian administrasi Kantor BPN Lebak.

Wadirreskrimsus Polda Banten AKBP Hendi Febrianto menjelaskan sejak Desember 2020, seorang perempuan inisial LL, mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap tanah yang dibelinya seluas 30 ha di Desa Inten Jaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak. Pengurusan awal dikuasakan LL kepada DD. Ketika itu LL sudah memberikan dana sebesar Rp117.000.000. Namun, hingga DD meninggal dunia, pengurusan SHM tidak ada progres. Pasca DD meninggal dunia, LL menguasakan pengurusan SHM kepada MS yang berprofesi sebagai Lurah di Lebak.

"Saudari LL kemudian meminta MS untuk mengurus SHM pasca DD meninggal, dana ratusan juta yang diberikan LL tidak diketahui kemana saja digunakan DD," ujar Hendy.

Pada Oktober 2021 terjadi pertemuan antara MS dengan PR dan RY, staf BPN Lebak yang pada intinya meminta biaya tambahan untuk pengurusan SHM.

"Awalnya senilai Rp8.000 per m2 namun akhirnya disanggupi," terang Hendy.

Pasca pertemuan, LL kemudian mengajukan permohonan awal pengurusan SHM tanahnya seluas 17.330 m2, dengan menyiapkan dana sebesar Rp36.000.000 untuk memenuhi permintaan biaya tambahan pengurusan SHM.

Diluar itu, LL pada 19 Oktober 2021 telah membayar biaya PNBP senilai Rp1.833.000 ke Kantor BPN Lebak namun LL tidak mendapatkan kepastian hasil pengukuran dan waktu penyelesaian pengurusan SHM, sehingga LL akhirnya mau menyiapkan uang sesuai dengan yang diminta oleh oknum pegawai BPN Lebak.

"Pasca uang diserahterimakan, penyidik melakukan penangkapan terhadap pelaku," kata Hendi.

Adapun modus dari pelaku ialah meminta tambahan biaya untuk pelayanan pengurusan SHM dengan memberi target uang senilai tertentu per m2 diluar PNBP.

"Sesuai dengan PP No. 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, ditentukan nilai PNBP hanya sebesar Rp100 per m2 dan itu pun sudah dibayar oleh LL," ucap Hendi.

Selain itu, prosedur pengurusan SHM juga tidak dilaksanakan sesuai dengan time lining yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

"Pasca pemohon membayar PNBP di loket, maka sesuai aturan, dalam jangka waktu 18 hari peta bidang harus diterbitkan, namun faktanya, pemohon tidak juga mendapatkan peta bidang sesuai hasil pengukuran tersebut," tegas Hendi.

Hendi mengatakan motif para pelaku adalah dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

"Hingga saat ini penyidik masih mendalami apakah perilaku ini terjadi secara sistematis di dalam lingkungan kerja di Kantor BPN Lebak," tegasnya.

Polda Banten telah mengamankan barang bukti berupa satu bundel berkas permohonan SHM milik LL atas tanah di Desa Inten Jaya, Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, tiga map kuning dan amplop coklat berisi uang masing-masing sebesar Rp15.000.000, Rp11.000.000 dan Rp10.000.000, sehingga total uang Rp36.000.000, satu unit DVR CCTV dan dua unit handphone.

"Barang bukti ada 3 amplop, isinya berbeda-beda, tentu menjadi petunjuk bagi penyidik untuk mendalaminya, apalagi ada kode 2.000 untuk atas dan 1.000 untuk bawah," tegas Hendy. [ars]

Komentar Pembaca
Ketua KPK Resmikan Kantor JMSI Riau

Ketua KPK Resmikan Kantor JMSI Riau

SABTU, 19 MARET 2022 , 13:19:00

Zaki Resmikan Masjid Ash-Shomad

Zaki Resmikan Masjid Ash-Shomad

SABTU, 12 MARET 2022 , 21:06:00

Presiden Dan Gubernur Se-Indonesia Di IKN

Presiden Dan Gubernur Se-Indonesia Di IKN

SENIN, 14 MARET 2022 , 15:23:00

The ads will close in 10 Seconds