WH: Belanja Mandatory RAPBD Banten 2022 Telah Sesuai Amanat Perundang-Undangan

Pemprov Banten  RABU, 24 NOVEMBER 2021 , 11:58:00 WIB | LAPORAN: AHMAD RIZKI SUHAEDI

WH: Belanja Mandatory RAPBD Banten 2022 Telah Sesuai Amanat Perundang-Undangan

Gubernur Banten Wahidin Halim dengan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dalam rapat paripurna di DPRD Banten/Dok

RMOLBANTEN Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Banten Tahun 2022 telah memenuhi amanat belanja mandatory Pemerintah Pusat dan telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun 2022, RAPBD Provinsi Banten sebesar Rp 12,7 triliun lebih.

Demikian disampaikan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda Penetapan Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Perda (Promperda) Provinsi Banten Tahun 2022 dan Pengambilan Keputusan tentang Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD Provinsi Banten KP3B Curug, Kota Serang (Selasa, 23/11).

"Realisasi anggaran kita termasuk tiga besar. Presiden saat berkunjung juga mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten meski dalam situasi pandemi Covid-19,” ujar Gubernur WH dikutip dari laman facebook Pemprov Banten.

"Hal itu tidak lepas pula dari dukungan DPRD Provinsi Banten. Kami apresiasi dukungan dewan dalam penanganan pandemi Covid-19,” sambung WH.

Menurut Gubernur WH, struktur penganggaran Rancangan APBD Provinsi Banten Tahun 2022 yakni anggaran pendapatan sebesar Rp 12,1 triliun lebih; anggaran belanja sebesar Rp 12,7 triliun lebih; defisit anggaran sebesar Rp 554,5 miliar; dan anggaran pembiayaan netto sebesar Rp 554,5 miliar.

Diurai lebih rinci, Rancangan APBD 2022 Alokasi belanja fungsi pendidikan sebesar Rp 4,4 triliun lebih atau 34,73% dari ketentuan paling sedikit 20% dari total belanja daerah. Alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp 1,2 triliun lebih atau 10,63% dari ketentuan paling sedikit 10% dari total belanja APBD di luar gaji. Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik telah memenuhi ketentuan minimal 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah.

Kemudian belanja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebesar Rp 59,9 miliar lebih atau 0,47% dari paling sedikit 0,30% dari total belanja daerah. Belanja pengembangan sumber daya manusia sebesar Rp 57,2 miliar lebih atau 0,45% dari paling sedikit 0,34% dari total belanja daerah. Belanja pegawai sebesar Rp 1,9 triliun lebih atau 15,06% di luar tunjangan guru yang dialokasikan dari Transfer Kas Daerah (TKD) dari ketentuan paling tinggi 30% dari total belanja APBD.

"Saat ini pembangunan Jembatan Bogeg sudah 64%. Desain jembatan ini termasuk yang terlebar. Sementara untuk pembangunan Jembatan Ciberang masih terkendala oleh cuaca," ungkap Gubernur WH.

Gubernur WH juga kembali mengingatkan untuk jaga protokol kesehatan serta menghindari mobilitas saat libur pergantian tahun 2021-2022.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni itu juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Plt. Sekda Provinsi Banten Muhtarom, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten, serta para tamu undangan. [ars]



Komentar Pembaca
Mural Tikus Di Tangsel

Mural Tikus Di Tangsel

KAMIS, 14 OKTOBER 2021 , 06:18:00

Penghargaan WTP Ke-13

Penghargaan WTP Ke-13

SABTU, 16 OKTOBER 2021 , 06:23:00

Penghargaan Peraih Medali PON

Penghargaan Peraih Medali PON

SABTU, 09 OKTOBER 2021 , 06:30:00

The ads will close in 10 Seconds