90 ribu Pelaku UMKM Di Tangsel, Hanya 10 persen Yang Sudah Memiliki Legalitas

Ekbis  SELASA, 30 NOVEMBER 2021 , 18:56:00 WIB | LAPORAN: LANI PAHRUDIN

90 ribu Pelaku UMKM Di Tangsel, Hanya 10 persen Yang Sudah Memiliki Legalitas

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Tangsel, Deden Deni/LAN

RMOLBANTEN. Menjamurnya para pelaku UMKM di Tangsel, ternyata tidak berimbang dengan legalitas dalam berusaha.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Tangsel, Deden Deni, mengatakan UMKM di Tangsel telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, sejak pandemi melanda pada 2020 lalu dan tercatat ada 90 ribu pelaku UMKM di Tangsel.

"Hari ini kurang lebih ada 90 ribu pelaku UMKM. Itu data pada 2020. Itu data yang kita survei dari bebagai informasi seperti BPS, dan usulan BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) itu secara tidak langsung menjadi data kita," kata Deden dalam keterangannya, Selasa (30/11).

Namun, dari 90 ribu UMKM di Tangsel hanya 10 persen yang sudah memiliki legalitas usaha.

"Permasalahannya masih sedikit yang punya legalitas. Masih sedikit, masih dibawah 10 persen," terangnya.

Lanjut Deden, saat ini pihaknya terus mendorong para pelaku UMKM agar mengurus legalitas. Karena, dengan memiliki legalitas bisa mendapat banyak manfaat, seperti halnya pada program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM yang memiliki syarat yakni legalitas usaha.

"Bukannya tidak mau, (pelaku UMKM), kan sekarang sudah online semua. Mungkin pelaku-pelaku UMKM banyak yang belum paham mengakses perizinan. Terus juga banyak yang belum tahu manfaatnya apa, makanya kita dorong supaya mereka juga sadar untuk melegalkan usahanya," ungkap Deden.

Mantan Kepala Dinas Kesehatan Tangsel ini pun, mencatat dari 90 ribu UMKM sejak Januari 2021, baru terdapat 3.000 pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan.

"Bantuan tahun ini, masih berjalan. Kan usulan diverifikasi dulu. Butuh waktu sampai usulannya valid apa enggak, jadi masih berjalan dan itu tadi masalahnya. Kalau tahun kemarin kan pemerintah tidak mengharuskan legalitas hanya cukup diganti dengan surat pernyataan dari dinas bahwa yang kita usulkan betul-betul pelaku UMKM. Tapi kalau sekarang kan harus ada NIB atau SKU (Surat Keterangan Usaha)," terangnya.

Untuk mendorong hal tersebut, Deden memiliki sejumlah langkah yang bakal terus diupayakan. Seperti halnya melakukan sosialisasi, pendampingan, dan pelatihan kepada para pelaku usaha.

"Kita kerja sama dengan komunitas, kita melakukan pendampingan sebetulnya tidak sudah mengurus NIB," tutup Deden. [ars]

Komentar Pembaca
Penghargaan Habib Rizieq Pejuang NKRI

Penghargaan Habib Rizieq Pejuang NKRI

MINGGU, 12 DESEMBER 2021 , 00:10:00

Selebran Rachel Vennya Di Sidang

Selebran Rachel Vennya Di Sidang

SABTU, 11 DESEMBER 2021 , 01:01:00

Jokowi Komitmen Tuntaskan Pelanggaran HAM

Jokowi Komitmen Tuntaskan Pelanggaran HAM

SABTU, 11 DESEMBER 2021 , 01:39:00

The ads will close in 10 Seconds