Kecewa Penetapan UMK Banten, Buruh Tangerang Ancam Mogok Kerja

Daerah  RABU, 01 DESEMBER 2021 , 16:44:00 WIB | LAPORAN: MAYA AUL

Kecewa Penetapan UMK Banten, Buruh Tangerang Ancam Mogok Kerja

Presidium Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) Dedi Sudarajat/AUL

RMOLBANTEN. Aliansi Buru Banten Bersatu (AB3) mengancam akan melakukan aksi mogok kerja untuk memprotes penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang telah diteken Gubernur Banten, Wahidin Halim. Pasalnya, penetapan tersebut dianggap tak sesuai oleh pihak buruh.

"Kami sudah sepakati bahwa hasil rapat semalam bersama para pimpinan serikat pekerja bahwa seluruh serikat pekerja di Banten akan melaksanakan mogok daerah. Jadi karyawan keluar dari pabrik, berdiri di depan pabrik masing-masing," ujar Presidium Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) Dedi Sudarajat di Tangerang, Rabu (1/12).

Dedi mengatakan, pihaknya menolak penetapan UMK di Provinsi Banten 2022, karena angka kenaikannya tidak sesuai. Padahal, sebelumnya LKS Tripartit Provinsi Banten telah merekomendasikan satu angka yang telah disepakati seluruh pihak.

"Ini satu angka sudah disepakati oleh anggota LKS Tripartit yang di dalamnya kan ada pemerintah, Apindo, dan serikat pekerja, sudah sepakat nih angkanya 5,4 persen," ujarnya.

Dedi mengaku, pihaknya kecewa dengan Gubernur Banten, Wahidin Halim yang tidak memutuskan penetapan UMK 2022 sesuai dengan rekomendasi Tripartit. Terlebih, tiga wilayah tidak mengalami kenaikan UMK 2022, yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Pandeglang.

"Kalau disepakati tidak ada masalah, kan bicara upah itu bicara kesepakatan. Nah yang kita kecewa adalah kenapa pak gubernur tidak meng-SK kan 5,4 persen hasil rekomendasi LKS Tripartit, malah dia menggunakan PP 36," jelasnya.

Dedi menuturkan, pihaknya pun bingung dengan kebijakan PP No 36/2021 tentang Pengupahan sebagai produk hukum turunan dari UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Di sisi lain UU Ciptaker dinilai inkonstitusional, tetapi tetap berlaku. Dalam poin 7 putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pemerintah diminta untuk menangguhkan kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis yang berdampak luas.

"Upah ini kan berdampak luas, maka sesuai amar putusan MK poin 7 untuk menangguhkan harusnya pemerintah tidak boleh lagi menetapkan aturan-aturan yang berdampak luas dan strategis. Jadi, harusnya pemerintah tidak menggunakan PP 36," jelasnya. [ars]

Komentar Pembaca
Penghargaan Habib Rizieq Pejuang NKRI

Penghargaan Habib Rizieq Pejuang NKRI

MINGGU, 12 DESEMBER 2021 , 00:10:00

Selebran Rachel Vennya Di Sidang

Selebran Rachel Vennya Di Sidang

SABTU, 11 DESEMBER 2021 , 01:01:00

Jokowi Komitmen Tuntaskan Pelanggaran HAM

Jokowi Komitmen Tuntaskan Pelanggaran HAM

SABTU, 11 DESEMBER 2021 , 01:39:00

The ads will close in 10 Seconds