Sekda Banten Masih Plt, ALIPP Dorong Pemprov Gelar Open Bidding

Pemprov Banten  JUM'AT, 03 DESEMBER 2021 , 16:08:00 WIB | LAPORAN: FIRMANSYAH

Sekda Banten Masih Plt, ALIPP Dorong Pemprov Gelar <i>Open Bidding</i>

Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada/Repro

RMOLBANTEN Gubernur Provinsi Banten Wahidin Halim didesak segera memiliki Sekretaris Daerah yang definitif bukan hanya Pelaksana Tugas (Plt).  

Saat ini, posisi Sekda Banten kosong sejak ditinggal Al Muktabar 22 Agustus 2021 lalu dan diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Plt Sekda diyakini tidak akan optimal dalam menopang kinerja, sebaliknya bisa mengganggu jalannya pelayanan birokrasi di Pemprov Banten.

Desakan disampaikan Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada, pada Jum'at (3/12).

"Kekosongan jabatan Sekda menimbulkan pertanyaan publik. Sekda lama Al Muktabar sudah melepaskan jabatan 4 bulan yang lalu. Posisi Sekda masih diisi Plt. Saya tidak tahu percis apa masalahnya. Hanya Pemprov dan Kemendagri yang tahu persoalan ini. Saya minta kekosongan Sekda ini jangan sampai berlarut-larut," ujar Uday.

Posisi Sekda Banten, kata Uday, sangat strategis dalam mengharmonikan dan mengimplementasikan kebijakan yang telah digariskan oleh kepala daerah.

"Sekda itu fungsinya orkestrasi kebijakan dan pembinaan ASN dibawahnya. Jadi, jikalau posisi Sekda masih kosong sepeninggal Al-Muktabar dan sampai detik ini masih diisi Plt, saya khawatir roda pemerintahan Banten tidak berjalan normal," kata Uday.

Karena itu, Uday mendorong Pemprov  segera melakukan seleksi terbuka (open bidding) untuk memilih Sekda definitif.

"Mekanisme seleksi terbuka sudah diatur dalam UU No 5/2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah No 11/2017 tentang Manajemen PNS, tinggal dijalankan saja. Jika ini berjalan mulus, awal tahun depan kita punya Sekda baru," katanya.

Saat ditanya siapa yang layak menjadi Sekda Banten definitif, Uday mengembalikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Perlu dicatat, saya tidak bicara person to person. Siapa pun dia, berhak terpilih jadi Sekda, asalkan ikuti seleksi dan yang bersangkutan penuhi persyaratan seperti ASN dengan usia maksimal 58 tahun, punya rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik. Terlebih, dia tidak pernah dipenjara atau menjadi tersangka tindak pidana korupsi, serta tidak sedang dalam pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin," tandas Uday.

Uday meminta urusan Sekda ini disegerakan karena pertengahan tahun depan masa jabatan Gubernur Wakil Gubernur Banten selesai.

"Ingat, Mei 2022 nanti, masa jabatan WH-Andika habis. Banten akan dipimpin Penjabat Gubernur. Kita tidak tahu siapa yang akan pimpin Banten di masa transisi tahun 2022 sampai Pilkada 2024. Maka dari itu, kita ingin masalah Sekda cepat tuntas, agar Banten tidak diisi Plt. Sekda lagi," tutupnya. [ars]

Komentar Pembaca
Penghargaan Habib Rizieq Pejuang NKRI

Penghargaan Habib Rizieq Pejuang NKRI

MINGGU, 12 DESEMBER 2021 , 00:10:00

Selebran Rachel Vennya Di Sidang

Selebran Rachel Vennya Di Sidang

SABTU, 11 DESEMBER 2021 , 01:01:00

Jokowi Komitmen Tuntaskan Pelanggaran HAM

Jokowi Komitmen Tuntaskan Pelanggaran HAM

SABTU, 11 DESEMBER 2021 , 01:39:00

The ads will close in 10 Seconds