Dugaan Korupsi Di Kemenhan Baru Diungkap, Begini Penjelasan Mahfud MD

Hukum  MINGGU, 16 JANUARI 2022 , 21:38:00 WIB | LAPORAN: FIRMANSYAH

Dugaan Korupsi Di Kemenhan Baru Diungkap, Begini Penjelasan Mahfud MD

Menkopolhukan Mahfud MD/Net

RMOLBANTEN Dugaan kasus korupsi terkait pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mendapat perhatian publik.

Mahfud MD menjelaskan alasan kenapa dirinya baru mengungkap karena ketika itu dirinya belum menjabat sebagai Menko Polhukam. Kata Mahfud, kasus ini sejatinya telah dibahas sejak 2018 silam.

Mahfud MD melalui akun Instagram pribadinya @mohmahfudmd memberikan penjelasan.

"Tahun 2018 saya belum jadi Menko, jadi saya tak ikut dan tak tahu persis masalahnya. Saat saya diangkat jadi Menko, saya jadi tahu karena pada awal pendemi Covid-19, ada laporan bahwa pemerintah harus hadir lagi ke sidang Arbitrase di Singapura karena digugat Navayo untuk membayar kontrak dan barang yang telah diterima oleh Kemhan," ujar Mahfud MD dikutip Kantor berita RMOLBanten, Minggu (16/1).

Saat menjabat sebagai Menko Polhukam dirinya juga sempat mengajak beberapa pihak untuk rapat membahas kasus ini. Namun, dalam perjalanannya ia merasa ada pihak-pihak yang berupaya menghambat agar kasus ini dibuka.

"Akhirnya, saya putuskan untuk minta BPKP melakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT)," ucapnya.

"Hasilnya ternyata ya seperti itu, ada pelanggaran peraturan perundang-undangan dan negara telah dan bisa terus dirugikan. Makanya, saya putuskan untuk segera berhenti rapat melulu dan mengarahkan agar diproses secara hukum," tambahnya.

Ditegaskan Mahfud, Presiden Joko Widodo juga telah memerintahkan agar kasus ini dibawa hingga ke peradilan pidana.

Selain itu, dalam upaya pengungkapan kasus ini, mendapat dukungan dari Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI.

"Menhan Prabowo dan Panglima TNI Andika juga tegas mengatakan bahwa ini harus dipidanakan," ungkapnya.

Menurut Mahfud, Menhan dan Panglima TNI menegaskan bahwa tidak boleh ada pengistimewaan kepada suatu tindak pidana korupsi dari institusi manapun. Sebab, semua pihak harus tunduk terhadap hukum.

"Saya berbicara dengan Jaksa Agung yang ternyata juga menyatakan kesiapannya dengan mantap untuk mengusut kasus ini," tutupnya. [dzk]


Komentar Pembaca
Ketua KPK Resmikan Kantor JMSI Riau

Ketua KPK Resmikan Kantor JMSI Riau

SABTU, 19 MARET 2022 , 13:19:00

Zaki Resmikan Masjid Ash-Shomad

Zaki Resmikan Masjid Ash-Shomad

SABTU, 12 MARET 2022 , 21:06:00

Presiden Dan Gubernur Se-Indonesia Di IKN

Presiden Dan Gubernur Se-Indonesia Di IKN

SENIN, 14 MARET 2022 , 15:23:00

The ads will close in 10 Seconds