Menteri Basuki: Pembangunan IKN, Anggarannya Sampai Hari Ini Belum Ada Di DIPA PUPR

Begitu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (25/1).

"Sampai hari ini untuk pembangunan IKN belum ada di DIPA PUPR, kalau adapun saya harus laporkan ke komisi V DPR," ujar Basuki

Basuki mengaku belum melaporkan kepada komisi V DPR karena Kementerian Kkeuangan belum menyiapkan anggaran untuk pembangunan IKN.

"Belum melaporkan kepada komisi V karena belum diprogramkan belum disiapkan anggarannyaya oleh kementerian keuangan untuk IKN," ungkapnya.

Walau begitu, Basuki mengungkapkan prioritas pembangunan IKN Nusantara dari tahun 2022 sampai tahun 2024 adalah di kawasan inti pusat pemerintahan yang menempati area seluas sekitar 6.000 hektar dari total keseluruhan IKN 256.000 hektar.

"Prioritas 2022-2024 yang akan disediakan anggarannya oleh kementerian PUPR karena menyangkut kantor Presiden, Kantor Wapres, DPR, MPR, jalan-jalan kawasan, jalan menuju IKN dari Balikpapan, drainase, air minum, listrik," tandasnya. [ars]