Tak Sesuai Spesifikasi, Kejati Banten Bidik Pengadaan Komputer UNBK Dindikbud

Hukum  SELASA, 25 JANUARI 2022 , 18:29:00 WIB | LAPORAN: HENDRA HENDRAWAN

Tak Sesuai Spesifikasi, Kejati Banten Bidik Pengadaan Komputer UNBK Dindikbud

Asintel Kejati Banten Adhyaksa Darma Yuliano /HEN

RMOLBANTEN. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten membidik dugaan korupsi korupsi Pengadaan Komputer UNBK pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten tahun anggaran 2018 yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp. 6 miliar.

Asintel Kejati Banten Adhyaksa Darma Yuliano mengatakan, pada (13/1) Bidang Pidana Khusus Kejati Banten telah melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi Pengadaan Komputer untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sebanyak 1.800 unit bagi SMAN dan SMKN se provinsi Banten yang bersumber APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 sebesar kurang lebih Rp. 25 miliar.

"Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh pihak ketiga (Kontraktor/Rekanan) PT. AXI yang diduga dalam pelaksanaanya terjadi penyimpangan," ujarnya, Selasa (25/1).

Adapun modus yang dilakukan yaitu kontraktor mengadakan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak dan juga barang yang dikirim jumlahnya tidak lengkap atau tidak sesuai sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak.

"Bahwa kegiatan tersebut diduga menimbulkan kerugian negara yang nilai sementara sesuai temuan penyelidik sekitar Rp. 6 miliar. Namun, untuk pastinya nanti akan dikordinasikan dengan pihak auditor independen," jelas Adhyaksa.

Pada akhirnya penyelidik berkesimpulan telah ditemukan perbuatan melawan hukum terhadap Pengadaan Komputer Dalam Rangka Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang mengakibatkan kerugian negara.

"Sehingga pada hari ini Selasa tanggal 25 Januari 2022 terhadap penganganan perkara tersebut ditingkatkan dari Proses Penyelidikan ke Proses Penyidikan dengan dugaan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang R.I Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," pungkas Adhyaksa. [ars]


Komentar Pembaca
Ketua KPK Resmikan Kantor JMSI Riau

Ketua KPK Resmikan Kantor JMSI Riau

SABTU, 19 MARET 2022 , 13:19:00

Zaki Resmikan Masjid Ash-Shomad

Zaki Resmikan Masjid Ash-Shomad

SABTU, 12 MARET 2022 , 21:06:00

Presiden Dan Gubernur Se-Indonesia Di IKN

Presiden Dan Gubernur Se-Indonesia Di IKN

SENIN, 14 MARET 2022 , 15:23:00

The ads will close in 10 Seconds