Mendagri: FPI Sudah Ajukan Perpanjangan SKT Ormas

Mendagri: FPI Sudah Ajukan Perpanjangan SKT Ormas

Sabtu, 22 Juni 2019 , 20:33:00

RMOLBanten. Front Pembela Islam (FPI) dipastikan sudah mengajukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai Organisasi Masyarakat (Ormas) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).Penegasan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di  Ka ... Baca Selengkapnya
Mendagri: Silpa Provinsi Tahun 2018 Capai 20 Triliun
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi se-Indonesia, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Provinsi tahun 2018 menunjukkan rapot merah.Hal ini terlihat dari besarnya sisa lebih perhitungan anggaran yang dihasilkan.Untuk itu, ... Baca Selengkapnya
Konsultasi Pemprov Banten Terkait Ratu Ati Ditolak Kemendagri
Tim Biro Pemerintahan Banten melakukan konsultasi terkait dokumen persyaratan Ratu Ati Marliati sebagai calon Wakil Walikota (Wawali) Cilegon hasil votting di DPRD Banten ke Kemendagri. Hasilnya seperti sudah dipekirakan mereka tetap diminta untuk me ... Baca Selengkapnya
Mendagri: Alasan Bupati Madina Mundur Tidak Lazim

Mendagri: Alasan Bupati Madina Mundur Tidak Lazim

Minggu, 21 April 2019 , 22:36:00

Surat pengunduran diri  Bupati Mandailing Natal (Madina) Dahlan Hasan Nasution dibenarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.Mendagri mengaku belum bisa menerima surat tersebut. Pertama, karena tujuan salah alamat. Sementara alasan k ... Baca Selengkapnya
Mendagri: Bawaslu Harus Komitmen Tindak Racun Pemilu
RMOLBanten. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengintruksikan  seluruh pihak siap menghadapi pemilu tanpa mentolerir tindakan yang berbau SARA, politik uang, dan ujaran kebencian termasuk hoax.Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pengawas pe ... Baca Selengkapnya
Kemendagri Akui Terbitkan 1.600 KTP-el WNA

Kemendagri Akui Terbitkan 1.600 KTP-el WNA

Rabu, 27 Februari 2019 , 17:49:00

RMOLBanten. Kementrian Dalam Negeri mengakui telah menerbitkan 1.600 kartu tanda penduduk berbasis elektronik (KTP-el) bagi warga negara asing (WNA).Demikian disampaikan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah di kantornya, Jakarta, Rabu (27 ... Baca Selengkapnya
Data KTP-El Warga Asing Harus Dibuka Kemendagri

Data KTP-El Warga Asing Harus Dibuka Kemendagri

Rabu, 27 Februari 2019 , 16:47:00

RMOLBanten. Chief Executive Officer (CEO) Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi, Muhammad Taufik mengaku baru tahu adanya aturan KTP-el khusus tersebut.Hal itu menunjukan, penerbitan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (KTP-el) bagi warga asing rup ... Baca Selengkapnya
Mengherankan SK Pengangatan Walikota Cilegon Ke Edi Ariadi Tidak Turun-Turun
Hingga saat ini, Kemendagri belum juga menerbitkan Surat Keputusan (SK) depinitif Walikota Cilegon Edi Ariadi. Pemprov Banten sendiri telah mengirimkan timnya intens menanyakan surat tersebut.Diketahui, pada pertengahan Januari lalu Pemprov Banten t ... Baca Selengkapnya
Dana Kelurahan, Walikota Tangsel Gandeng Kemendagri

Dana Kelurahan, Walikota Tangsel Gandeng Kemendagri

Sabtu, 26 Januari 2019 , 14:23:00

Pemkot Tangsel akan mengundang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk secara khusus memberikan sosialisasi kepada lurah dan staff lurah terkait dana Kelurahan. Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany sendiri mengaku elah menerima petunjuk pelaksana ... Baca Selengkapnya
Tjahjo Disebut Neneng, Ini Klarifikasi Kemendagri

Tjahjo Disebut Neneng, Ini Klarifikasi Kemendagri

Selasa, 15 Januari 2019 , 12:42:00

Kesaksian Bupati nonaktif Bekasi, Neneng Hasanah Yasin pada persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, kemarin (Senin, 14/1)menyeret dugaan keterlibatan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam skandal proyek Meikarta. Baca: Ada Jejak Me ... Baca Selengkapnya
Ada Jejak Mendagri Di Meikarta, KPK Cermati Fakta Persidangan
Jejak Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta masih didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).KPK belum bisa memberi kesimpulan apapun keterlibatan tidaknya mantan Sekjen PDI Perjuangan tersebut.Nama Tjahjo d ... Baca Selengkapnya
Pelantikan Walikota Cilegon Tunggu Keputusan Mendagri

Pelantikan Walikota Cilegon Tunggu Keputusan Mendagri

Senin, 14 Januari 2019 , 22:18:00

RMOLBanten. Pelantikan Walikota Cilegon definitif menunggu keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Pemprov Banten juga masih menunggu hasil rapat paripurna istimewa pemberhentian Walikota Cilegon non aktif, Tb Iman Ariyadi.Demikian dikataka ... Baca Selengkapnya
Turun Ke Pandeglang, Mendagri Ingin Pastikan Penanganan Tsunami
Presiden menginginkan penanganan bencana tsunami yang melanda Banten dan Lampung dilakukan dengan cepat dan tepat. Pemerintah mengarahkan semua kemampuan untuk mengatasi bencana ini.Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat bertem ... Baca Selengkapnya
Mendagri Puji Langkah WH Tangani Tsunami

Mendagri Puji Langkah WH Tangani Tsunami

Jum'at, 28 Desember 2018 , 20:37:00

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, memberikan apresiasi kepada Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) saat penanganan bencana tsunami.  Saya mengapresiasi Pak Gubernur dalam operasi tanggap darurat terhadap tsunami di Banten ini,” kat ... Baca Selengkapnya
Banten Rawan Bencana, Tjahjo Ingatkan WH Awasi Industri Kimia
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah yang ada di Provinsi Banten memonitor dan mewaspadai keberadaan industri besar kimia yang ada di kawasan pesisir. Kawasan  tersebut, kata Tjahjo masuk daerah rawan bencan ... Baca Selengkapnya
DPRD Banten Coret Hibah Rp5 Miliar

DPRD Banten Coret Hibah Rp5 Miliar

Kamis, 20 Desember 2018 , 22:20:00

Hibah untuk TVRI sebesar Rp5 miliar di APBD 2019 dicoret DPRD Banten lantaran permasalahan administrasi yang tak lengkap.Ketua Pelaksana Harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten Budi Prajogo mengatakan, adanya pencoretan hibah itu setelah Kemenda ... Baca Selengkapnya
KPU Pastikan 31 Juta Data Kemendagri Bukan Siluman

KPU Pastikan 31 Juta Data Kemendagri Bukan Siluman

Kamis, 13 Desember 2018 , 19:07:00

Tiga puluh satu juta data penduduk yang disampaikan Dinas Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dipastikan bukan data siluman.   Pernyataan itu ditegaskan anggota Komisi Pemilihan Umum Pramono Ubaid Tanthowi di Jakarta, Kamis (13/12). ... Baca Selengkapnya